DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Nama, Logo Dan Tempat Kedudukan; Maksud Dan Tujuan; Prinsip Pengelolaan; Kegiatan Usaha, Tugas, Dan Fungsi; Jangka Waktu Pendirian; Modal; Anggaran Dasar; Organ Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sleman; Dana Pensiun Dan Tunjangan Hari Tua; Perencanaan Dan Pelaporan; Penetapan Dan Penggunaan Laba Bersih; Kerja Sama; Pembinaan Dan Pengawasan; Periodisasi Jabatan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menguatkan peran Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman dalam mendorong perekonomian daerah perlu dilakukan peningkatan kinerja dan perluasan kegiatan usaha perusahan perseroan daerah;
c.bahwa perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur perusahaan perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman menjadi perusahaan perseroan daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sleman sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
d.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman (Perseroda) sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkonomian Rakyat Bank Sleman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonaesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SLEMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sleman yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Sleman (Perseroda) adalah Bank Perekonomian Rakyat Perseroan Daerah yang modalnya terbagi dalam bentuk saham.
2.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
3.Organ PT BPR Bank Sleman (Perseroda) adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.
4.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Sleman (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi maupun komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
5.Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas, komisaris bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah, dewan pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum 3 daerah dan perusahaan daerah, serta pengawas bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum koperasi.
6.Direksi adalah organ PT BPR Bank Sleman (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan.
7.Pegawai adalah pegawai PT BPR Bank Sleman (Perseroda).
8.Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PT BPR Bank Sleman (Perseroda).
9.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
10.Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar perseroan.
11.Modal Disetor adalah modal yang telah disetor efektif oleh para pemegang saham perseroan.
12.Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT BPR Bank Sleman (Perseroda) yang memberi hak atas deviden kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
13.Pemegang Saham adalah seseorang atau Badan Hukum yang secara sah mewakili 1 (satu) atau lebih saham pada PT BPR Bank Sleman (Perseroda).
14.Saham Atas Nama adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya.
15.Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT BPR Bank Sleman (Perseroda).
16.Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT BPR Bank Sleman (Perseroda).
17.Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
18.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
19.Bupati adalah Bupati Sleman.
20.Daerah adalah Kabupaten Sleman.

BAB II

NAMA, LOGO DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman yang dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 30 Tahun 1995 dan diubah terakhir nama dan bentuk badan hukumnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman (Perseroda), diubah namanya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sleman yang selanjutnya disingkat PT BPR Bank Sleman (Perseroda).

Pasal 3

(1)Dengan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka nama dan logo Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman berubah menjadi nama dan logo PT BPR Bank Sleman (Perseroda).
(2)Penetapan perubahan nama dan logo sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar. 4

Pasal 4

PT BPR Bank Sleman (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Sleman.

Pasal 5

PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dapat membuka kantor cabang dan jaringan kantor lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud pendirian PT BPR Bank Sleman (Perseroda) untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

Pasal 7

Tujuan pendirian PT BPR Bank Sleman (Perseroda) untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pendanaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.mengembangkan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
e.memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 8

Pengelolaan kegiatan usaha PT BPR Bank Sleman (Perseroda) berdasarkan prinsip:

a.peningkatan kinerja dan produktivitas usaha perseroan;
b.tata kelola yang baik, meliputi:
1. 1.keterbukaan;
2. 2.akuntabilitas;
3. 3.tanggung jawab;
4. 4.independensi; dan
5. 5.kewajaran; dan
c.peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha perseroan.

BAB V

KEGIATAN USAHA, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 9

Kegiatan usaha PT BPR Bank Sleman (Perseroda) meliputi:

a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
c.melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;
d.menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain; 5
e.membantu pemerintah kalurahan melaksanakan fungsi pemegang kas kalurahan dan sebagai penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
g.melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang bank perekonomian rakyat sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
h.melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lainnya dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
i.melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan
j.melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.

Pasal 10

PT BPR Bank Sleman (Perseroda) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perbankan dan melakukan kegiatan usaha perbankan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2019