(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :
a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah, terdiri dari
1.Dinas Pendidikan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, urusan pemerintahan bidang Perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah; Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Satuan Polisi Pamong Paraja dan Pemadam Kebakaran Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan ketertiban umum dan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan 3. 4, 5. 6. 7. 8. Masyarakat sub urusan kebakaran; 4 10. 11. 12. 13. 14. 15. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian, dan urusan pemerintahan bidang Statistik; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan’ Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan kKawasan Permukiman, urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan, dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan; Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Pertanahan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan; dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan 9. pemerintahan bidang Transmigrasi.
e.Badan Daerah terdiri dari
1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keuangan; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 3. Kepegawaian. 5
f.Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan terdiri dari:
Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh ‘Tipe A; Kecamatan Sungai Pagu Tipe A; Kecamatan Pauh Duo Tipe A; Kecamatan Sangir Tipe A; Kecamatan Sangir Jujuan Tipe A; Kecamatan Sangir Balai Janggo Tipe A; Wh > Kecamatan Sangir Batang Hari Tipe A.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal II
1.Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini
2.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan. Ditetapkan di Padang Aro pada tanggalai Aaustu¢g 2022 BUPATI SOLOK SELATAN, Diundangkan di Padang Aro pada tanggal31 AG@ustus 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN, SYAMSURIZALDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (4/47/2022) ie KHATRUNAS Z 6 I. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH UMUM Berdasarkan ketentuan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menyatakan bahwa Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam penataan Perangkat Daerah. Pembinaan perangkat daerah dilaksanakan untuk memastikan ‘kesesuaian struktur dengan beban kerja organisasi. Schubungan dengan hal tersebut, maka evaluasi perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan aspek produktivitas dan efisiensi, serta aspek struktur organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jumlah perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah. Struktur organisasi dianggap produktif dan efisien jika durasi pelaksanaan tugas layanan utama setiap eselon IV mencapai 70 % (tujuh puluh persen) dari waktu kerja efektif dalam 1(satu) tahun (1250 jam) atau 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) jam. Jika durasi pelaksanaan tugas Jayanan utama kurang dari 56% (lima puluh enam persen) dari waktu kerja efektif dalam 1(satu) tahun atau 700 (tujuh ratus) jam, unit kerja tersebut tidak produktif dan tidak efisien sehingga harus digabung dengan unit kerja lain yang sejenis atau berdekatan fungsinya. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok 7 Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, untuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan belum produktif, efisien dan tepat fungsi. Berdasarkan pertimbangan diatas, Peraturan Daerah ini ditujukan untuk pembentukan dan susunan perangkat daerah yang telah dilakukan evaluasi sehingga perangkat daerah yang terbentuk didasarkan pada asas efektif, efisiensi dan produktivitas. fi. PASAL DEMI PASAL Pasal I