DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 28 Tahun 2015

Nomor: 28
Tahun: 2015
Ditetapkan: 19 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III SASARAN BAB IV DANA BAB V ORGANISASI PELAKSANAAN BAB VI MEKANISME PENGELOLAAN BAB VII MEKANISME PENYALURAN BAB VIII PELAPORAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyediaan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dialokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015;
c.bahwa untuk kelancaran pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Soppeng tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabuapaten Soppeng Tahun 2015. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7.Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 No. 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578);
8.Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 No. 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4593);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10.Peraturan Menteri Pertanian No. 65/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
12.Peraturan Daerah Kabuapten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015;
15.Peraturan Bupati Soppeng Nomor 46/PER-BUP/XII/2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Soppeng.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Pemerintah Daerah dimaksud adalah Pemerintah Kabupaten Soppeng.
4.Bupati adalah Bupati Soppeng.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Soppeng.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng.
7.Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng.
8.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2015.
10.Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
11.Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai pemerintah. Cadangan pemerintah terdiri dari : cadangan pangan pemerintah desa, cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota, cadangan pangan pemerintah propinsi, dan cadangan pangan pemerintah pusat.
12.Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah propinsi/kabupaten/kota, untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga pangan.
13.Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah dan / atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
14.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
15.Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
16.Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
17.Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara,yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti gempa bumi, gunung meletus, bajir, dan lain-lain.
18.Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya ada periode yang lama karena keterbatasan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan sesuai dengan peta ketahanan dan kerentanan pangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.
(2)Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten bertujuan :
1. a.Meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar kecamatan;
2. b.Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
3. c.Instrumen stabilisasi harga pangan khususnya mengantisipasi goncangan dari pasar domestik maupun internasional;
4. d.Meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten adalah masyarakat yang mengalami :

a.Kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaaan darurat
b.Perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25% dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP)) selama dua bulan berturut-turut.
c.Rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
d.Rawan pangan kronis berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan.

BAB IV

DANA

Pasal 4

Besaran dana untuk pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten tahun 2015 adalah sebesar Rp 66.000.000,- (Enam Puluh Enam Juta Rupiah) yang dialokasikan dalam kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Belanja Barang Non Aset Tetap berupa Pengisian Gudang Cadangan Pangan Pemerintah : 7.233 Kg pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng, Tahun Anggaran 2015.

BAB V

ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 5

(1)Satuan Kerja Pelaksana Daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan Pemerintah Kabupaten adalah Badan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng.
(2)Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten, perlu dibentuk tim pelaksana kabupaten dengan susunan personalia sebagai berikut : Pembina : - Bupati Soppeng - Wakil Bupati Soppeng Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng Ketua Pelaksana : Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng. Sekretaris : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Badan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng. Anggota-Anggota :

1.Unsur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Kabupaten Soppeng
2.Unsur Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Soppeng
3.Unsur Dinas Peternakan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Soppeng
4.Unsur Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Soppeng
5.Unsur Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng
6.Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng
7.Unsur Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Soppeng
8.Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintah Kabupaten Soppeng
9.Unsur Badan Penanggulagan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng
10.Unsur Kantor Seksi Logistik Kabupaten Soppeng
11.Unsur Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng
12.Unsur Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng
13.Unsur Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng
14.Unsur Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng
15.Dan lain-lain (sesuai kebutuhan). Sekretariat : Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan KabupatenSoppeng.

(3)Tim pelaksana kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab dalam pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten.

BAB VI

MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 6

Mekanisme pengelolaan cadangan pemerintah kabupaten diatur dalam perjanjian kerjasama antara Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Penyedia Barang dengan ketentuan :

(1)Kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan pemerintah kabupaten merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen) butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen);
(2)Harga yang dikenakan sebesar Rp. 9.125,- (Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang meliputi :
1. a.Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tanggal 17 Maret 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah Harga beras sebesar Rp. 7.300,-/Kg (Tujuh Ribu Tiga ratus Rupiah) dengan kwalitas kadar air maksimum 14%, butir patah maksimum 20%, kadar menir maksimun 2%, dan derajat sosoh minimum 95% di Gudang Perum Bulog.
2. b.Pajak penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) Rp. 730 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah) dan
3. c.Keuntungan sebesar 15% Rp. 1.095,- (Seribu Sembilan Puluh Lima Rupiah)
(3)Apabila beras cadangan pangan tidak tersalurkan dalam jangka waktu 3 – 4 bulan, maka pihak penyedia melakukan peremajaan cadangan pangan dengan kualitas yang sama.
(4)Penyedia beras cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Soppeng oleh penyedia harus sampai di gudang lumbung pangan pemerintah daerah di Desa Enrekeng Kecamatan Ganra yang dikelola oleh Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng
(5)Biaya angkut dari Gudang Lumbung Pangan Pemerintah Daerah ke titik bagi atau sasaran masyarakat penerima ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai jarak angkut ke masing-masing lokasi.

Pasal 7

Pelaksanaan pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten diadakan sekaligus pada Tahun Anggaran 2015.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

Penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.

Pasal 9

(1)Titik bagi penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran.
(2)Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah kabupaten dari gudang lumbung ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
(3)Jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 330 (tiga ratus tiga puluh) gram per hari paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabuapten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng No. 6 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabuapten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng No. 6 Tahun 2014