DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 13 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban, Syarat, Tata Cara Pemberian Bantuan hukum dan Permohonan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Tata Cara Pengajuan Anggaran dan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum, Larangan, Pendanaan, Pengawasan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan perlu diprioritaskan sebagai perwujudan atas akses terhadap keadilan;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu disusun Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan bantuan hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sragen.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang yang menerima Bantuan Hukum.
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.
9.Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin atau dokumen lain yang dipersamakan.
10.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
11.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin.
15.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

a.menjamin hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
b.menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia;
c.menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan; dan
d.menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.penyelenggaraan bantuan hukum;
b.hak dan kewajiban;
c.syarat, tata cara pemberian bantuan hukum dan permohonan penyaluran dana bantuan hukum;
d.tata cara pengajuan anggaran dan penyaluran anggaran bantuan hukum;
e.larangan;
f.pendanaan;
g.pengawasan; dan
h.ketentuan pidana.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sedang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 6

(1)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
1. a.masyarakat miskin meliputi setiap orang miskin atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, dan
2. b.Kelompok Rentan yang meliputi:
  1. 1.anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan;
  2. 2.perempuan korban dan perempuan rentan;
  3. 3.korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  4. 4.penyandang disabilitas;
  5. 5.pelaku usaha mikro dan usaha kecil; dan
  6. 6.orang atau kelompok rentan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pangan;
2. b.sandang;
3. c.layanan kesehatan;
4. d.layanan pendidikan;
5. e.pekerjaan dan berusaha; dan/atau
6. f.perumahan.
(3)Bantuan Hukum untuk Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada analisis kondisi kerentanan tertentu yang menyebabkan tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Pasal 7

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(3)Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dapat memberikan Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi;
3. c.memiliki kantor atau sekertariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik advokat.

Pasal 9

(1)Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah membuat perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan proposal pengajuan rencana anggaran bantuan hukum dan disetujui oleh Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.
(2)Anggaran Bantuan Hukum yang disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan tertinggi penyaluran dalam Bantuan Hukum.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2013