DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 memuat laporan keuangan meliputi: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. laporan operasional; d. laporan perubahan ekuitas; e. neraca; f. laporan arus kas; dan g. catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dimaksud sebagaimanatercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disusun pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

Mengingat

Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 SALINAN Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Bupati adalah Bupati Sragen.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

1.Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 memuat laporan keuangan meliputi:

a.laporan realisasi anggaran;
b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.laporan operasional;
d.laporan perubahan ekuitas;
e.neraca;
f.laporan arus kas; dan
g.catatan atas laporan keuangan.
1. 2.Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
a.daftar rekapitulasi piutang Daerah;
b.daftar rekapitulasi piutang tidak tertagih;
c.daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir, daftar penyertaan modal (investasi) Daerah;
d.daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
e.daftar rekapitulasi aset tetap Daerah;
f.daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
g.daftar rekapitulasi aset lainnya;
h.daftar dana cadangan Daerah;
i.daftar kewajiban jangka pendek;
j.daftar kewajiban jangka panjang;
k.daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
l.ikhtisar laporan keuangan perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a.pendapatan Daerah …………………. Rp2.433.528.230.671,00;
b.belanja Daerah ……….………………. Rp2.454.714.665.392,00; defisit ………………………………….. Rp21.186.434.721,00;
c.pembiayaan Daerah
1. 1.penerimaan Daerah………………… Rp244.375.328.713,00;
2. 2.pengeluaran Daerah……………….. Rp89.902.465.400,00; pembiayaan netto …………………….. Rp154.472.863.313,00; dan
d.SiLPA ............................................. Rp133.286.428.592,00.

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp5.126.853.864,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pendapatan setelah ..... Rp2.438.655.084.535,00; perubahan
2. 2.realisasi……………………………… Rp2.433.528.230.671,00; selisih kurang ...…………………… (Rp5.126.853.864,00).
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja daerah sejumlah (Rp135.307.953.045,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran belanja Daerah ..…...…. Rp2.590.022.618.437,00;
2. 2.realisasi……………………………… Rp2.454.714.665.392,00; selisih kurang …………………….. (Rp135.307.953.045,00).
c.selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp130.181.099.181,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.defisit setelah perubahan …….. (Rp151.367.533.902,00);
2. 2.realisasi................................... (Rp21.186.434.721,00); selisih lebih ............................... Rp130.181.099.181,00.
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp142.767,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerimaan ................. Rp244.375.471.480,00; pembiayaan setelah perubahan
2. 2.realisasi ……………………………… Rp244.375.328.713,00; selisih kurang ............................ (Rp142.767,00).
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp3.105.472.178,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pengeluaran ................ Rp93.007.937.578,00; pembiayaan setelah perubahan
2. 2.realisasi…………………………… .... Rp89.902.465.400,00; selisih kurang ........………………. (Rp3.105.472.178,00).
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp3.105.329.411,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pembiayaan netto ........ Rp151.367.533.902,00; setelah perubahan
2. 2.realisasi ..................................... Rp154.472.863.313,00; selisih lebih ……………………… Rp3.105.329.411,00.

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a.saldo anggaran lebih awal ..........…. Rp244.375.328.713,00;
b.penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan …………………… Rp244.375.328.713,00;
c.SiLPA ……………………………………… Rp133.286.428.592,00; dan
d.saldo anggaran lebih akhir …………. Rp133.286.428.592,00.

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a.kegiatan operasional
1. 1.pendapatan - laporan operasional Rp2.363.214.268.488,81;
2. 2.beban ………………………………. Rp2.325.174.549.500,62; surplus dari kegiatan operasi ..... Rp38.039.718.988,19.
b.kegiatan non operasional
1. 1.surplus dari kegiatan non …….. Rp27.200.905.663,21; operasional lainnya - laporan operasional
2. 2.defisit penjualan aset non ……….. Rp29.838.066.007,01; lancar - laporan operasional defisit dari kegiatan non ……….. (Rp2.367.160.343,80); operasional
c.surplus sebelum pos luar biasa ..... Rp35.402.558.644,39;
d.surplus - laporan operasional ……... Rp35.402.558.644,39.

Pasal 7

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a.ekuitas awal ………………………….. Rp4.187.681.811.654,30;
b.surplus - laporan operasional …… Rp35.402.558.644,39;
c.lain-lain ……………………………… Rp13.909.617.950,53;
d.ekuitas akhir ………………………… Rp4.236.993.988.249,22.

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.jumlah aset……………………………. Rp4.257.410.146.586,54;
b.jumlah kewajiban …………………... Rp20.416.158.337,32;
c.jumlah ekuitas ……………………… Rp4.236.993.988.249,22.

Pasal 9

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a.saldo awal kas di Bendahara Umum Rp244.375.328.713,00; Daerah, Bendahara pengeluaran, Badan Layanan Umum Daerah dan Bantuan Operasional Sekolah per 1 Januari Tahun 2024
b.arus kas bersih dari aktivitas ........ Rp218.331.511.626,00; operasi
c.arus kas bersih dari aktivitas ........ (Rp242.517.946.347,00); investasi
d.arus kas bersih dari aktivitas ........ (Rp86.902.465.400,00); pembiayaan
e.saldo akhir kas Bendahara Umum ... Rp133.286.428.592,00; Daerah, bendahara Pengeluaran, Badan Layanan Umum Daerah dan Bantuan Operasional Sekolah Per 31 Desember Tahun 2024
f.saldo akhir kas .............................. Rp133.286.428.592,00.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019