DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang.
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ten tang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Ngara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9.Peraturan
9.Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG dan BUPATI SUBANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUBANG. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf d Nomor 7 dan 15, diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Perangkat Daerah Kabupaten Subang dibentuk dengan susunan sebagai berikut :
1. a.Sekretariat Daerah dengan fungsi Sekretariat Daerah Tipe A;
2. b.Sekretariat DPRD
3. b.Sekretariat DPRD dengan fungsi Sekretariat DPRD Tipe A;
4. c.Inspektorat Daerah dengan fungsi Inspektorat Daerah Tipe A;
5. d.Dinas Daerah, terdiri dari :
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan ;
  2. 2.Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, kepemudaan dan olah raga;
  3. 3.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan;
  4. 4.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
  5. 5.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
  6. 6.Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekeijaan umum dan penataan ruang;
  7. 7.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
  8. 8.Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
  9. 9.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
  10. 10.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pertanian;
  11. 11.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan;
  12. 12.Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
  13. 13.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang admistrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  14. 14.Dinas
  15. 14.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial ;
  16. 15.Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral;
  17. 16.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  18. 17.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  19. 18.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  20. 19.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
  21. 20.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
  22. 21.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Sub Urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta Sub Urusan Kebakaran. Badan Daerah terdiri dari :
  23. 1.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan di bidang keuangan;
  24. 2.Badan Pendapatan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan dibidang keuangan;
  25. 3.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  26. 4.Badan
  27. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan latihan;
  28. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A menyelenggarakan urusan pemerintahan sub urusan bencana;
  29. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Intensitas Besar menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
6. f.Kecamatan terdiri dari:
  1. 1.Kecamatan Subang Tipe A;
  2. 2.Kecamatan Kalijati Tipe A;
  3. 3.Kecamatan Pagaden Tipe A;
  4. 4.Kecamatan Cibogo Tipe A;
  5. 5.Kecamatan Cijambe Tipe A;
  6. 6.Kecamatan Pamanukan Tipe A;
  7. 7.Kecamatan Binong Tipe A;
  8. 8.Kecamatan Cipunagara Tipe A;
  9. 9.Kecamatan Compreng Tipe A;
  10. 10.Kecamatan Pusakanagara Tipe A;
  11. 11.Kecamatan Pagaden Barat Tipe A;
  12. 12.Kecamatan Tambakdahan Tipe A;
  13. 13.Kecamatan Blanakan Tipe A;
  14. 14.Kecamatan Ciasem Tipe A;
  15. 15.Kecamatan Cipeundeuy Tipe A;
  16. 16.Kecamatan Pabuaran Tipe A;
  17. 17.Kecamatan Purwadadi Tipe A;
  18. 18.Kecamatan Cikaum Tipe A;
  19. 19.Kecamatan Dawuan Tipe A;
  20. 20.Kecamatan Jalancagak Tipe A;
  21. 21.Kecamatan Sagalaherang Tipe A;
  22. 22.Kecamatan Ciater Tipe A;
  23. 23.Kecamatan Legonkulon Tipe A;
  24. 24.Kecamatan Serangpanjang Tipe A;
  25. 25.Kecamatan Tanjungsiang Tipe A;
  26. 26.Kecamatan Pusakajaya Tipe A;
  27. 27.Kecamatan Sukasari Tipe A;
  28. 28.Kecamatan Cisalak Tipe A;
  29. 29.Kecamatan Patokbeusi Tipe A;
  30. 30.Kecamatan Kasomalang Tipe A. Pasal II Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang. ASEP NURONI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022 NOMOR 4 NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT : (4/99/2022) Ditetapkan di Subang pada tanggal29Agustus 2022 BUPATI SUBANG, ttd RUHIMAT Diundangkan di Subang pada tanggal29 Agustus 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG, ttd Salinan sesuai dengan aslinya vQAE KEPALA%GIAN HUKUM, , SH., M.H. NIP. 19680416 200212 1 003

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…