DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018

Nomor: 17
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sukabumi

regulasi_utama

Ringkasan

Beberapa Ketentuan telah Diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk maksud dan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 3
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 4

(1)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
1. a.Sekretariat Daerah Tipe A, menyelenggarakan tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
2. b.Sekretariat DPRD Tipe A, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan; 4
3. c.Inspektorat Tipe A, menyelenggarakan tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
4. d.Dinas yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, terdiri dari :
  1. 1.Dinas Tipe A terdiri dari : a) Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan urusan pendidikan; b) Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan kesehatan; c) Dinas Pekerjaan Umum yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum meliputi sub urusan sumber daya air dan sub urusan jalan; d) Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan sosial; e) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menyelenggarakan urusan tenaga kerja dan bidang transmigrasi; f) Dinas Ketahanan Pangan yang menyelenggarakan urusan pangan; g) Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; h) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; i) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; j) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; k) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian; 5 l) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menyelenggarakan urusan perdagangan dan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah; m) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan meliputi izin dan non izin; n) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang menyelenggarakan urusan kearsipan dan urusan perpustakaan; o) Dinas Pariwisata yang menyelenggarakan urusan pariwisata; p) Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral yang menyelenggarakan urusan perindustrian dan urusan energi sumber daya mineral;
  2. 2.Dinas Tipe B terdiri dari : a) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman; b) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c) Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan perhubungan; d) Dinas Kelautan dan Perikanan yang menyelenggarakan urusan kelautan dan perikanan; e) Dinas Pertanian yang menyelenggarakan urusan pertanian; dan f) Dinas Peternakan yang menyelenggarakan urusan pertanian di bidang peternakan.
  3. 3.Dinas Tipe C terdiri dari : a) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang menyelenggarakan urusan pertanahan dan sub urusan penataan ruang; 6 b) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga yang menyelenggarakan urusan kebudayaan dan urusan kepemudaan dan olah raga; dan c) Dinas Pemadam Kebakaran yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
5. e.Badan Tipe A yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari :
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan;
  2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset;
  3. 3.Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan fungsi keuangan dibidang pendapatan;
  4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan fungsi kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
6. f.Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai Berikut :

Pasal 19

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik diwadahi dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
(2)Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub urusan penanggulangan bencana diwadahi dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 7
(3)Rumah Sakit Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
(4)Anggaran penyelenggaraan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat
(3)dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang- undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut diundangkan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai struktrur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi. Ditetapkan di Palabuhanratu pada tanggal 27 Desember 2019 BUPATI SUKABUMI, Ttd MARWAN HAMAMI Diundangkan di Palabuhanratu pada tanggal 27 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI, Ttd IYOS SOMANTRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2018 NOMOR 17 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 174/282/2018

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk maksud dan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 3
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 4

(1)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
1. a.Sekretariat Daerah Tipe A, menyelenggarakan tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
2. b.Sekretariat DPRD Tipe A, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan; 4
3. c.Inspektorat Tipe A, menyelenggarakan tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
4. d.Dinas yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, terdiri dari :
  1. 1.Dinas Tipe A terdiri dari : a) Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan urusan pendidikan; b) Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan kesehatan; c) Dinas Pekerjaan Umum yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum meliputi sub urusan sumber daya air dan sub urusan jalan; d) Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan sosial; e) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menyelenggarakan urusan tenaga kerja dan bidang transmigrasi; f) Dinas Ketahanan Pangan yang menyelenggarakan urusan pangan; g) Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; h) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; i) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; j) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; k) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian; 5 l) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menyelenggarakan urusan perdagangan dan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah; m) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan meliputi izin dan non izin; n) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang menyelenggarakan urusan kearsipan dan urusan perpustakaan; o) Dinas Pariwisata yang menyelenggarakan urusan pariwisata; p) Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral yang menyelenggarakan urusan perindustrian dan urusan energi sumber daya mineral;
  2. 2.Dinas Tipe B terdiri dari : a) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman; b) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c) Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan perhubungan; d) Dinas Kelautan dan Perikanan yang menyelenggarakan urusan kelautan dan perikanan; e) Dinas Pertanian yang menyelenggarakan urusan pertanian; dan f) Dinas Peternakan yang menyelenggarakan urusan pertanian di bidang peternakan.
  3. 3.Dinas Tipe C terdiri dari : a) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang menyelenggarakan urusan pertanahan dan sub urusan penataan ruang; 6 b) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga yang menyelenggarakan urusan kebudayaan dan urusan kepemudaan dan olah raga; dan c) Dinas Pemadam Kebakaran yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
5. e.Badan Tipe A yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari :
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan;
  2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset;
  3. 3.Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan fungsi keuangan dibidang pendapatan;
  4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan fungsi kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
6. f.Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai Berikut :

Pasal 19

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik diwadahi dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
(2)Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub urusan penanggulangan bencana diwadahi dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 7
(3)Rumah Sakit Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
(4)Anggaran penyelenggaraan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat
(3)dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang- undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut diundangkan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai struktrur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi. Ditetapkan di Palabuhanratu pada tanggal 27 Desember 2019 BUPATI SUKABUMI, Ttd MARWAN HAMAMI Diundangkan di Palabuhanratu pada tanggal 27 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI, Ttd IYOS SOMANTRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2018 NOMOR 17 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 174/282/2018