Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Ringkasan
Beberapa Ketentuan Diubah.
Beberapa Ketentuan Diubah.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Mengingat … Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 66) diubah sebagai berikut :
…
Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
a) Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; b) Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; c) Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; d) Dinas Pekerjaan Umum, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum. e) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; f) Dinas Ketahanan Pangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; g) Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan sub urusan pekerjaan umum bidang persampahan; h) Dinas … h) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; i) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; j) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; k) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian; l) Dinas Perdagangan dan Perindustrian, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang energi sumber daya mineral; m) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan, meliputi izin dan non izin. n) Dinas Arsip dan Perpustakaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; o) Dinas Pariwisata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
a) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta sub urusan pekerjaan umum bidang bangunan; b) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; c) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; d) Dinas … d) Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; e) Dinas Perikanan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; f) Dinas Pertanian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; g) Dinas Peternakan yang menyelenggarakan urusan pertanian pada sub urusan peternakan; h) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran dan penyelamatan. i) Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang kepemudaan dan olah raga. j) Satuan Polisi Pamong Praja yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan sub urusan penataan ruang
a) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan; b) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah; c) Badan … c) Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan fungsi keuangan di bidang pajak daerah; d) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan fungsi pendidikan dan pelatihan. e) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan urusan Pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik. f) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan penanggulangan bencana daerah.
…
Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan:
Pasal 10F
Membuka PDF…