DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, yang meliputi: Ketentuan Umum; Asas Pembentukan Daerah; Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi; Susunan Perangkat Daerah; Kelurahan; Pembentukan Unit Pelaksana Teknis; Staf Ahli; Jabatan dan Pengisian Jabatan Perangkat Daerah; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pengawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/13/M.PAM/5/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai
11.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Ditugaskan Secara Penuh dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi. 3
4.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
10.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sukabumi.
11.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sukabumi.
12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sukabumi.
13.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
14.Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
15.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT pada Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan atas asas :

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

Pasal 3

(1)Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi terdiri dari :
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Inspektorat; 4
4. d.Dinas;
5. e.Badan;dan
6. f.Kecamatan
(2)Nomenklatur Dinas yang melaksanakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum disebut Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IV

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

a.Sekretariat Daerah Tipe A, menyelenggarakan tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat DPRD Tipe A, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c.Inspektorat Tipe A, menyelenggarakan tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
d.Dinas yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, terdiri dari :
1. 1.Dinas Tipe A terdiri dari : a) Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan urusan pendidikan; b) Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan kesehatan; c) Dinas Pekerjaan Umum yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum; d) Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan sosial; e) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menyelenggarakan urusan tenaga kerja dan bidang transmigrasi; f) Dinas Ketahanan Pangan yang menyelenggarakan urusan pangan dan penyuluhan; g) Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan urusan kehutanan; h) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; i) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; j) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 5 k) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian; l) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menyelenggarakan urusan perdagangan dan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah; m) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan penanaman modal; n) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang menyelenggarakan urusan kearsipan dan urusan perpustakaan; o) Dinas Pariwisata yang menyelenggarakan urusan pariwisata; p) Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral yang menyelenggarakan urusan perindustrian dan urusan energi sumber daya mineral;
2. 2.Dinas Tipe B terdiri dari : a) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Kebersihan yang menyelenggarakan urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan kebersihan; b) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c) Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan perhubungan; d) Dinas Kelautan dan Perikanan yang menyelenggarakan urusan kelautan dan perikanan; e) Dinas Pertanian yang menyelenggarakan urusan pertanian; f) Dinas Peternakan yang menyelenggarakan urusan pertanian di bidang peternakan;dan g) Satuan Polisi Pamong Praja.
3. 3.Dinas Tipe C terdiri dari : a) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang menyelenggarakan urusan pertanahan dan sub urusan penataan ruang; b) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga yang menyelenggarakan urusan kebudayaan dan urusan kepemudaan dan olah raga; c) Dinas Pemadam Kebakaran yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
4. 4.Badan Tipe A yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari : a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan; b) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset; 6 c) Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan fungsi keuangan dibidang pendapatan; d) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan fungsi kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

Pasal 5

(1)Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, merupakan Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 47 kecamatan meliputi : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z. aa. bb. cc. dd. ee. ff. gg. hh. ii. jj. kk. ll. mm. Kecamatan Palabuhanratu dengan Tipe A Kecamatan Simpenan dengan Tipe A Kecamatan Cikakak dengan Tipe A Kecamatan Bantargadung dengan Tipe A Kecamatan Cisolok dengan Tipe A Kecamatan Cikidang dengan Tipe A Kecamatan Lengkong dengan Tipe A Kecamatan Jampang Tengah dengan Tipe A Kecamatan Warungkiara dengan Tipe A Kecamatan Cikembar dengan Tipe A Kecamatan Cibadak dengan Tipe A Kecamatan Nagrak dengan Tipe A Kecamatan Parungkuda dengan Tipe A Kecamatan Bojonggenteng dengan Tipe A Kecamatan Paralansalak dengan Tipe A Kecamatan Cicurug dengan Tipe A Kecamatan Cidahu dengan Tipe A Kecamatan Kalapanunggal dengan Tipe A Kecamatan Kabandungan dengan Tipe A Kecamatan Waluran dengan Tipe A Kecamatan Jampangkulon dengan Tipe A Kecamatan Ciemas dengan Tipe A Kecamatan Kalibunder dengan Tipe A Kecamatan Surade dengan Tipe A Kecamatan Cibitung dengan Tipe A Kecamatan Ciracap dengan Tipe A Kecamatan Gunungguruh dengan Tipe A Kecamatan Cicantayan dengan Tipe A Kecamatan Cisaat dengan Tipe A Kecamatan Kadudampit dengan Tipe A Kecamatan Caringin dengan Tipe A Kecamatan Sukabumi dengan Tipe A Kecamatan Sukaraja dengan Tipe A Kecamatan Kebonpedes dengan Tipe A Kecamatan Cireunghas dengan Tipe A Kecamatan Sukalarang dengan Tipe A Kecamatan Pabuaran dengan Tipe A Kecamatan Purabaya dengan Tipe A Kecamatan Nyalindung dengan Tipe A 7 nn. oo. pp. qq. rr. ss. tt. uu. Kecamatan Gegerbitung dengan Tipe A Kecamatan Sagaranten dengan Tipe A Kecamatan Curugkembar dengan Tipe A Kecamatan Cidolog dengan Tipe A Kecamatan Cidadap dengan Tipe A Kecamatan Tegalbuleud dengan Tipe A Kecamatan Cimanggu dengan Tipe A Kecamatan Ciambar dengan Tipe A.

BAB V

KELURAHAN

Pasal 6

(1)Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
(2)Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 kelurahan meliputi :
1. a.Kelurahan Palabuhanratu;
2. b.Kelurahan Cicurug;
3. c.Kelurahan Jampangkulon;
4. d.Kelurahan Cibadak; dan
5. e.Kelurahan Surade.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 8

(1)Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPT.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, fungsi, uraian tugas, tata kerja dan klasifikasi serta penghapusan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdapat UPT di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan. 8
(2)Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.

Pasal 10

(1)Khusus di bidang kesehatan dapat dibentuk UPT yang berbentuk rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII

STAF AHLI

Pasal 11

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli.
(2)Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
(4)Staf Ahli Bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Bupati oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…