Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
a.Sekretariat Daerah Tipe A, menyelenggarakan tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat DPRD Tipe A, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c.Inspektorat Tipe A, menyelenggarakan tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
d.Dinas yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, terdiri dari :
1.Dinas Tipe A terdiri dari :
a) Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan urusan pendidikan; b) Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan kesehatan; c) Dinas Pekerjaan Umum yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum; d) Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan sosial; e) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menyelenggarakan urusan tenaga kerja dan bidang transmigrasi; f) Dinas Ketahanan Pangan yang menyelenggarakan urusan pangan dan penyuluhan; g) Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan urusan kehutanan; h) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; i) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; j) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 5 k) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian; l) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menyelenggarakan urusan perdagangan dan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah; m) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan penanaman modal; n) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang menyelenggarakan urusan kearsipan dan urusan perpustakaan; o) Dinas Pariwisata yang menyelenggarakan urusan pariwisata; p) Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral yang menyelenggarakan urusan perindustrian dan urusan energi sumber daya mineral;
2.Dinas Tipe B terdiri dari :
a) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Kebersihan yang menyelenggarakan urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan kebersihan; b) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c) Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan perhubungan; d) Dinas Kelautan dan Perikanan yang menyelenggarakan urusan kelautan dan perikanan; e) Dinas Pertanian yang menyelenggarakan urusan pertanian; f) Dinas Peternakan yang menyelenggarakan urusan pertanian di bidang peternakan;dan g) Satuan Polisi Pamong Praja.
3.Dinas Tipe C terdiri dari :
a) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang menyelenggarakan urusan pertanahan dan sub urusan penataan ruang; b) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga yang menyelenggarakan urusan kebudayaan dan urusan kepemudaan dan olah raga; c) Dinas Pemadam Kebakaran yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
4.Badan Tipe A yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari :
a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan; b) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset; 6 c) Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan fungsi keuangan dibidang pendapatan; d) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan fungsi kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.