Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
a.Sekretariat Daerah Tipe A, menyelenggarakan tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat DPRD Tipe A, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, 4 pintu … mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c.Inspektorat Tipe A, menyelenggarakan tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
d.Dinas yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan, terdiri dari:
1.Dinas Tipe A meliputi:
a) Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; b) Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; c) Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; d) Dinas Pekerjaan Umum, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum; e) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; f) Dinas Ketahanan Pangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; g) Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan sub urusan pekerjaan umum bidang persampahan; h) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; i) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; j) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; k) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian; l) Dinas Perdagangan dan Perindustrian, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang energi sumber daya mineral; m) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu 5 b) Badan … pintu untuk perizinan, meliputi izin dan non izin; n) Dinas Arsip dan Perpustakaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; o) Dinas Pariwisata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
2.Dinas Tipe B meliputi:
a) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta sub urusan pekerjaan umum bidang bangunan; b) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; c) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; d) Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; e) Dinas Perikanan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; f) Dinas Pertanian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; g) Dinas Peternakan yang menyelenggarakan urusan pertanian pada sub urusan peternakan; h) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran dan penyelamatan; i) Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang kepemudaan dan olah raga; j) Satuan Polisi Pamong Praja yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
3.Dinas Tipe C meliputi:
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan sub urusan penataan ruang
4.Badan Tipe A yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari :
a) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan dan fungsi riset dan inovasi daerah; 6 b) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah; c) Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan fungsi keuangan di bidang pajak daerah; d) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan fungsi pendidikan dan pelatihan; e) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan urusan Pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik; f) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan ketentraman perlindungan urusan dan pemerintahan bidang ketertiban masyarakat penanggulangan bencana daerah.
2.Diantara Ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut: