DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 13 Tahun 2017

Nomor: 13
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM; BAB III PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN; BAB V KEGIATAN USAHA; BAB VI MODAL DAN SAHAM; BAB VII ORGAN PERSEROAN DAN KEPEGAWAIAN; BAB XII TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN; BAB XIII PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH; BAB XIV KERJASAMA; BAB XV PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN; BAB XVI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI; BAB XVII PENGAWASAN; B XVIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroan Daerah); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang PerusahaanPerseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4101);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
19.Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4656);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok–pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok–pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomorr 49):
21.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 16);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara kepada Perusahaan Daerah;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 22; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA dan BUPATI SUKAMARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKERDITAN RAKYAT ARTHA SUKMA SEJAHTERA KABUPATEN SUKAMARA MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SUKMA (PERSEROAN DAERAH).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sukamara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma selanjutnya disebut PD. BPR Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara.
7.Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroan Daerah) selanjutnya disebut PT. BPR Artha Sukma (Perseroda).
8.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagai dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah
9.Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hakhak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
10.Bank adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma yang selanjutnya disebut PT. BPR Artha Sukma (Perseroda).
11.Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda).
12.Komisaris Utama adalah Komisaris Utama Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda).
13.Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda).
14.Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda).
15.Direktur Utama adalah Direktur Utama Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda).
16.Direktur adalah Direktur Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda).
17.Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda).
18.Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda).
19.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda).
20.Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda), yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.
21.Modal Dasar adalah sejumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian.
22.Modal disetor adalah modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham dalam kas Perseroan.
23.Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki.
24.Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah
25.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda) berikut perubahan -perubahannya.
26.Kantor Cabang adalah kantor PT BPR yang bertanggungjawab kepada kantor pusat PT BPR yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya
27.Kantor Kas adalah kantor yang kegiatan usahanya melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu kantor induknya.
28.Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan perseorangan.

BAB II

PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, PD. BPR Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara, diubah nama dan bentuk badan hukumnya menjadi PT. BPR Artha Sukma (Perseroda).

Pasal 3

(1)Maksud perubahan nama dan bentuk badan hukum PD. BPR Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara menjadi PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Sukamara yang maju, mandiri dan berdaya saing.
(2)Perubahan nama dan bentuk badan hukum PD. BPR Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara menjadi PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) tidak mengubah fungsinya sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 4

Tujuan perubahan nama dan bentuk badan hukum PD. BPR Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara menjadi PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) adalah:

a.meningkatkan permodalan Bank dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkan modal;
b.meningkatkan daya saing Bank untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
c.memperluas wilayah dan produk usaha bank;
d.turut serta membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan Pembangunan Daerah.

Pasal 5

(1)Dengan perubahan nama dan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka seluruh kekayaan, kegiatan usaha, hak dan kewajiban, Komisaris, Direksi serta pegawai PD. BPR Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara beralih kepada PT. BPR Artha Sukma (Perseroda).
(2)Seluruh kekayaan PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

(1)Bupati memproses perubahan nama dan bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk mendukung perubahan nama dan bentuk badan hukum PD. BPR Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara menjadi PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Pejabat yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah untuk mewakili Pemerintah Daerah.
(3)Dengan perubahan nama dan bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) merupakan suatu Badan Hukum yang terhadapnya berlaku semua ketentuan Hukum Perbankan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Sukamara sebagai Ibu Kota Kabupaten Sukamara dan dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas, Kantor Pelayanan Kas dan Unit Usaha lainnya yang ditetapkan oleh direksi setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

(1)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) melakukan kegiatan usaha- usaha perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian.

BAB VI

MODAL DAN SAHAM

Pasal 9

(1)Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
(2)Penyertaan modal disetor dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara dan pihak ketiga dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara.
(3)Ketentuan mengenai permodalan PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar, termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal disetor sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Modal dasar PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) untuk pertama kalinya ditetapkan sebesar Rp. 47.562.064.297.00,- (empat puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh dua juta enam puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).
(2)Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas modal dasar berupa uang dan barang.
(3)Modal dasar disetor kepada PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah terpenuhi sebesar Rp. 13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah) dari keseluruhan modal dasar.
(4)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…