Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2025
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 38
Ringkasan
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, dan; Ketentuan Penutup.
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, dan; Ketentuan Penutup.
; l, P&sal 13 ayat (6) Undang-Lndang Daaar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Mengingat 1 3, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20t>2 tentang Pcmbcntukan Kabupaten Katingaiij Kabupatefi Seruyan, Kabupaten Sukamar& j Kabupaten Lamandau, Kabupaten PuJang Piaau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murnng Raya dan Kabupaten I3ari to Timur di Kalimantan Tengeh [Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor lfl, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 ISO); 4, Undang-Gndang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangen Negara j Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persernan Terbatae ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756}; 6, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) schagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan (Jndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tonlang Pcnetapan Peraturan Pcmcrintah Pcngganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856}; 7 , Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengcmbangan dan Fenguatan Sektor Kcuangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345); S. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (FERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pcmcrintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Ferubahan Ataa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Per&eroan {PERKEHO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 ] Nomor 68, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 4101); 9, PtralUran Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 ten tang Fencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun iy92 Tentang Bank Umum Bebagalmona Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Basil (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842); 2 ]Or Pcraturan Femenntah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pcngaju&n dan PCtmkaien Nama Ferscnoan TerbaUts (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 20 LI Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5244) ;
4) fiebagfiinrtana telah diubah dengan Pcraturan Daerah Kabupatcn Sukamara Nomor 12 Tahun 201? tentang Pcrubahan Atas Pcraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Fokok Fengelolaan Kcuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49) :
Dengan Pcrsetujuan Bcrsama DEWAN PERWAK1LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA dan BUPATI SUKAMARA
MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSE ROAN TERHATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SUKMA jPERSEROAN DAERAH} . Menetapkan 3
BAB I
Dalam Peraruran Daerah ini yang diniaksud dengan: L , Daerah adaiah Kabupaten Sukamara,
3, Bupati adaiah Bupati Sukamara. A , Dewan Perwakllan Hakyat Daerah yang aelanjutnya diaingkat DPHD adaiah lembaga perwakllan rakyat daerah sebagai unsur penyeienggara pemerintahan daerah.
lV.Akta Pendirian adaiah Akta Pendirian PT. BPR Artha Sukma [Peraeroda). IS. Rapat Umum Pemegsng Sabam yang selanjulnya diaingkat RUPS adaiah Rapat Uroum Pernegang Saham PT. BPR Ariha Sukma (Ferscroda) . 4 l9, Saham adalah aurat bukti pemilikan bagian model PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) , yang memberi hak atas dividen du _ri lain - lain menurut bcaar kccilnya modi!yang disetor. 20, Modal Dasar adalah sejumlah maksimum modal yang diaebut daJam akta pendirian.
22, Dividen adaiah pemb&fcian laba kepada pemegang s&haxn berdasarkan saham yang dimilifci-
26- Pihflk Ketigg adalah Departemen /Lembaga Pcmcrinlah Non Departemen atau sehutan lain , perusahaan swasia yang berbadan hukum, Badan U &ehs Milik Negara , Badan Usaha Milik Daerah,. Koperasi, Yayas&n dan peraeorangan. BAB 11 PERU BAHAN NAMA
Dcngan Peraturan Daerah inif Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma ( Perseroda) diubah nama menjadi Peraeroan Terbalas Bank FtrekflnomiHn Rakyat Artha Sukma (Perseroda) atau PT- BPR Artha Sukma (Perseroda) . Paral 3 Maksud ditctapkannya peraturan daerah ini adalah:
Tujuan ditctapkannya Peraturan Daerah ini adalah: a, meningkatkan pcrmodalan Bank dcngan mcmbcrikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkfin madai; S
Pa &aJ 5
BAB in PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN Bagian Kcsatu Pelaksanaan Pernben tukan PasaJ 6
Bagian Kedua Tcmpat Kcdudukan
PT. RPR Arlha Sukma fPlrrSerurij ^ berkedudukan dan brrkantor pusat di SuEtam&ra sebagai Ibu Kota Kabupaten Sukamara dan dapat membuka. Kan tor Cabang, Kan tor Kas, Kantor Pdayanan Kas dan Unit Usaha Jainnya yang ditetapkan oleh direksi sctclah mendapatkan persetujuan RUPS. 6 BAB IV KEGIATAN USA HA Fesa ] 6 { 1} Untuk mertcapai tujuan sebagaimerta dimaksud rialatn Pasal 4, PT. BPR Artha Sukma fPerserocta) tnelakukan kegiatan usaha-usaha perbenkan scsuai dengan ketentuan peraturan pcrundang- undangan. (2} Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( L ) r diatur lebih lanjut dalam Akta PfcndLrian. BAB V MODAL DAW SAHAM Bagian Kesatu Modal
BAB V
( If Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
7 Bagian Kedua Sahara
[ L|Modal Dasar PT BPR Artha Sukma (PerscrodaJ tcrbagi dalam Jembaran Sahara, (2|Pemegang Sahara PT. BPR Artha Sukma (Perseroda|terdiri dart Pemerintah Kabupaten Sukamara dan Pihak Ketiga dengan kjstentuan: a, Pcmerintah Dacrah paling scdikit scbesaT 51% (lima puluh satu per seralusf ; dan
Penyertaan saham dari pihak ketiga dilaksanakan sesuaidengan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Akta Pcndirian ,
( I|Sahtim yang dikeluarkan oleb PT. I3PR Artha Sukma ( Perseroda) adalah saham atas rt&mft. [21 Nilai nominal sabam sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Angganan Dasar. p|Setiap pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat fl ) rnenumt hukum harua Eunduk pada semua keputusan yang diarnbil dengan sah oleh RUPS. Pa&aJ 14 Kctentuan dan peraturan Lcntang daftar pemegang saham, pemindahtanganan Sahara dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB VI ORGAN PER 5EROAN DAN KEPEGAWA1AN Bagian Kesatu Susunan Organ Perseroan dan Stmktur Organisasi
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Daerah (Perda)