DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sukamara

regulasi_utama

Ringkasan

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, dan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarknn ketentuan PasaJ 314 huruf a Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Fengjembangan dan Penguamn Sektor Keuangan, maka Feraturan Daerah Kabupatcn Sukamara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Mama dan Bcntuk Badan Hukum PtrUeahaan Daerah Bank Perkrcditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabu paten Sukamara menjadi Perseroan Terbatas Bank Ferkreditan Rakyat Artha Sukma ( Perseroan Daerah] perlu disesuaikan dan diganti dengan peraturan daerah yang haru;
c.bahwH bcrdasarican pertimbungan sehagabnana dimak & ud dalam huruf a dan huruf bh perlu meneiapkan Pen& turan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Ptrckonomian Rakyat Artha Sukma (Perseroan Daerah ) ; ; l, P&sal 13 ayat (6) Undang-Lndang Daaar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia ' Hahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah btberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Fenetapan Peraturan Pcmerintah Pcngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kcija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 6856); Mengingat 1 3, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20t>2 tentang Pcmbcntukan Kabupaten Katingaiij Kabupatefi Seruyan, Kabupaten Sukamar& j Kabupaten Lamandau, Kabupaten PuJang Piaau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murnng Raya dan Kabupaten I3ari to Timur di Kalimantan Tengeh [Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor lfl, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 ISO); 4, Undang-Gndang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangen Negara j Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persernan Terbatae ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756}; 6, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) schagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan (Jndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tonlang Pcnetapan Peraturan Pcmcrintah Pcngganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856}; 7 , Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengcmbangan dan Fenguatan Sektor Kcuangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345); S. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (FERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pcmcrintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Ferubahan Ataa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Per&eroan {PERKEHO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 ] Nomor 68, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 4101); 9, PtralUran Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 ten tang Fencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun iy92 Tentang Bank Umum Bebagalmona Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Basil (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842); 2 ]Or Pcraturan Femenntah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pcngaju&n dan PCtmkaien Nama Ferscnoan TerbaUts (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 20 LI Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5244) ;
11.Peraturan Femeiintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12.Pcraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322} ;
13.Pcraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 3 Tahun 1993 tentang Bentuk Hukvtm B&dan Usaha Milik Daerah;
14.Peraturan Menteri Du.Lam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 ten tang Pcngelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pcmerirnah Daerah (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375) ;
15.Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/ 26/PBI / 2006 tentang Bank Perkrediian Rakyat (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2006 Nomor H7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4656) ;
16.Peraturan Daerah Kabupatcn Sukatnara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4) fiebagfiinrtana telah diubah dengan Pcraturan Daerah Kabupatcn Sukamara Nomor 12 Tahun 201? tentang Pcrubahan Atas Pcraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Fokok Fengelolaan Kcuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49) :
17.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Badan Us&ha Milik Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 92); Dengan Pcrsetujuan Bcrsama DEWAN PERWAK1LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA dan BUPATI SUKAMARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSE ROAN TERHATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SUKMA jPERSEROAN DAERAH} . Menetapkan 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraruran Daerah ini yang diniaksud dengan: L , Daerah adaiah Kabupaten Sukamara,

2.Femerinlah Daerah adaiah Bupati dan perangkal daerah sebagai unsur penyetenggara pemerintahan daerah. 3, Bupati adaiah Bupati Sukamara. A , Dewan Perwakllan Hakyat Daerah yang aelanjutnya diaingkat DPHD adaiah lembaga perwakllan rakyat daerah sebagai unsur penyeienggara pemerintahan daerah.
5.Pemerintahan Daerah adaiah petiyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah darrah dan DPRD mm urut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi scluas-luasnya daJam sistem dan prinsip Negjara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakval Ariha Sukma jPer ^ roan Daerah ) aelanjutnya diaebut PT. BPR Artha Sukma {Perse roda) adaiah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lain lintas giral sccara langsung,
7.Perseroan Daerah yang selatijutnya disebut Perse rod a adaiah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya Lerbagai daJam saham yang seluruhnya atau paling sedikil 51% ( lima puluh satu per seratus) sahamnya dtmiliki oleh 1 ( satu) daerah.
3.Kekayaan darrah yang dipisahkan adaiah. bagian dari kekayaan milik daerah yang dapal berbentuk uang, barang bergerak atari lidak bergerak Eermasuk hakhak lainnya, yang pengeloia& nnya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah ( APBD).
9.Bank adtdah PT. BPR Artha Sukma fPerseruda) .
10.Dcwan Komisaris adaiah Dcwan Komisaris PT. Bl^R Artha Sukma (Perse roda|.
11.Komisaris Utama adaiah Komisaris Utama PT. BPR Artha Sukma (Perseroda ).
12.Komisaris adaiah Komisaris PT, BPR Ariha Sukma [Peracroda].
13.Direksi adaiah Direksi PT. BPR Ariha Sukma ( Perscroda] ,
14.Direktur Utama adaiah Direklur Utama PT. BPR Artha Sukma (Ferae roda) .
15.Dinektur adaiah Direktur PT. BPR Artha Sukma ( Perseroda ) .
16.Ptgawai adaiah Pegawai PT. BPR Artha Sukma (Perseroda). lV.Akta Pendirian adaiah Akta Pendirian PT. BPR Artha Sukma [Peraeroda). IS. Rapat Umum Pemegsng Sabam yang selanjulnya diaingkat RUPS adaiah Rapat Uroum Pernegang Saham PT. BPR Ariha Sukma (Ferscroda) . 4 l9, Saham adalah aurat bukti pemilikan bagian model PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) , yang memberi hak atas dividen du _ri lain - lain menurut bcaar kccilnya modi!yang disetor. 20, Modal Dasar adalah sejumlah maksimum modal yang diaebut daJam akta pendirian.
21.Modal disetor adalah modal yang benar-bcnar telah disetor olch para pcmcgang saham daJam kas Perseroan. 22, Dividen adaiah pemb&fcian laba kepada pemegang s&haxn berdasarkan saham yang dimilifci-
23.Pendapatan Asli Daerah adalah hak pcmcrintah daerah yang diakut sehagai penambah nilai kekayaan daertth, i'hAnggar&n Dae&r adalah Anggaran Dasar PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) berikut perubahan- pcrubaharmya.
25.Kantor Kas adalah kantor yang kegiatan usahanya melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu krnitor induknya. 26- Pihflk Ketigg adalah Departemen /Lembaga Pcmcrinlah Non Departemen atau sehutan lain , perusahaan swasia yang berbadan hukum, Badan U &ehs Milik Negara , Badan Usaha Milik Daerah,. Koperasi, Yayas&n dan peraeorangan. BAB 11 PERU BAHAN NAMA

Pasal 2

Dcngan Peraturan Daerah inif Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma ( Perseroda) diubah nama menjadi Peraeroan Terbalas Bank FtrekflnomiHn Rakyat Artha Sukma (Perseroda) atau PT- BPR Artha Sukma (Perseroda) . Paral 3 Maksud ditctapkannya peraturan daerah ini adalah:

a.mcmbcrikan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Sukamara daiam melakukan penyesuaian nama Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma ( Perseroda} menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Artha Sukma jPer&crcjcM sesugi dcngan ketentuan peraturan perundang- undartgan;
b.mcningkatkan pcran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah daiam mcndorong pertnmbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah serta sebagpi salah satu sumber pendapatan daerah da Lam rangka meurujudkan masyarakat Kabupaten Sukamara yang majur mandiri dan berdaya saing.

Pasal 4

Tujuan ditctapkannya Peraturan Daerah ini adalah: a, meningkatkan pcrmodalan Bank dcngan mcmbcrikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkfin madai; S

b.mcmngkatkan daya aaing Bank untiik mengantisipasi perkcmbangan ekonomi nasiona) maupun global;
c.memperluas wilayah dan produk usaha bank;
d.turut serta memhantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemeracasn Rembangunan Paerah. Pa &aJ 5

(1)Dengan perubahan nama ^ ebagaimana dirnaksud dalam PasaJ 2+ maka sduruh kcfcayaanh kcgiatan usaha, hak dan kewajibanH Komisaris, Dineksi scrta pegawai Perocroan Terbatas Bank Ferkreditan Rakyat Artha Sukma fPerseroda| bera.li h kepada Ferseroan Terhatas Bank Penekonomian Rakyat Artha Sukma (Peraernda).
(2)Seluruh kekayaan Perseroan Terbatas Bank Pferekonomian Rakyat Artha Sukma [ Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat £ t|, mempakan kckayaan dactah yang dipisahkan. BAB in PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN
(1)Bupati memproses perubahen nama sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 2 , sesuai dengan prosedur dan ketentuan per&turan pcrrundang-Undangan.
(2)Umuk mendukung perubahan name Pertseroan TeTbatas Bank Ferkreditan Rakyat Artha Sukma (ftraeroda) menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Artha Sukma |Perseroda|sebagaimana dimaksud pada ayat (1], Bupati menunjuk Pejabat yang membidangi Badan Usaha MHik Daerah untuk lyiewakili Pemerintah Daerah.
(3)Dengan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) , FT, BPR Artha Sukma ^ Peraeroda] merupakan suatu Badan Hukum yang terhariapnya bcrlaku semua ketentuan Hukum Perbankan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1

PT. RPR Arlha Sukma fPlrrSerurij ^ berkedudukan dan brrkantor pusat di SuEtam&ra sebagai Ibu Kota Kabupaten Sukamara dan dapat membuka. Kan tor Cabang, Kan tor Kas, Kantor Pdayanan Kas dan Unit Usaha Jainnya yang ditetapkan oleh direksi sctclah mendapatkan persetujuan RUPS. 6 (2} Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( L ) r diatur lebih lanjut dalam Akta PfcndLrian.

BAB V

MODAL DAW SAHAM

Pasal 9

( If Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.

(2)Fenyertaan modal disetor dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara dan pihak ketiga dengan ketentuan bahwa sebagjan besar atau komposist modal disetor mayoritas dimiliki oleh Femerlntah Kabupaten Sukamara.
(3)Ketentuan men gen id permodalan PT, BPR Artha Sukma (Pcrseroda) diatur dalam Anggaran Dasar, tcrmasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal disetor aesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Modal dasar FT. BPR Artha Sukma ( Fersenoda] untuk pertama kalinya ditetapkan sebesar Rp. 46.708.164,387N - jempat puluh enam milyar tujuh ratus delapan juta sera ms enam puluh empat ribu tlga ratus delapan puluh tujuh rupiah].
(2)Modal Dasar sebagaimana dimaksud pacta ayat ( 1} terdiri alas modal dasar berupa uang dan harang.
(3)Modal dasar disetor kepada PT. BPR Artha Sukma ( Ferseroda) berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah terpenuhi sebesar Rp. 35.000.935, 703 {tiga puluh lima milyar aembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga rupiah), berupa titnah uenilai Rp. 589.026.6S4 flima ratUe delapan puluh sembitan juta dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) dan bangunan senilai Rp. 1,118,202,000 (satu milyar serstus delapan betas juta dua ratus dua ribu rUpiah) dari keseluruhftti modal dasar .
(4)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) sebagat Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada PT. BPR Artha Sukma [Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 7

Pasal 11

[ L|Modal Dasar PT BPR Artha Sukma (PerscrodaJ tcrbagi dalam Jembaran Sahara, (2|Pemegang Sahara PT. BPR Artha Sukma (Perseroda|terdiri dart Pemerintah Kabupaten Sukamara dan Pihak Ketiga dengan kjstentuan: a, Pcmerintah Dacrah paling scdikit scbesaT 51% (lima puluh satu per seralusf ; dan

b.Pihak ketiga paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan per seratus).

Pasal 12

Penyertaan saham dari pihak ketiga dilaksanakan sesuaidengan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Akta Pcndirian ,

Pasal 13

( I|Sahtim yang dikeluarkan oleb PT. I3PR Artha Sukma ( Perseroda) adalah saham atas rt&mft. [21 Nilai nominal sabam sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Angganan Dasar. p|Setiap pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat fl ) rnenumt hukum harua Eunduk pada semua keputusan yang diarnbil dengan sah oleh RUPS. Pa&aJ 14 Kctentuan dan peraturan Lcntang daftar pemegang saham, pemindahtanganan Sahara dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarknn ketentuan PasaJ 314 huruf a Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Fengjembangan dan Penguamn Sektor Keuangan, maka Feraturan Daerah Kabupatcn Sukamara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Mama dan Bcntuk Badan Hukum PtrUeahaan Daerah Bank Perkrcditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabu paten Sukamara menjadi Perseroan Terbatas Bank Ferkreditan Rakyat Artha Sukma ( Perseroan Daerah] perlu disesuaikan dan diganti dengan peraturan daerah yang haru;
c.bahwH bcrdasarican pertimbungan sehagabnana dimak & ud dalam huruf a dan huruf bh perlu meneiapkan Pen& turan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Ptrckonomian Rakyat Artha Sukma (Perseroan Daerah ) ; ; l, P&sal 13 ayat (6) Undang-Lndang Daaar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia ' Hahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah btberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Fenetapan Peraturan Pcmerintah Pcngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kcija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 6856); Mengingat 1 3, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20t>2 tentang Pcmbcntukan Kabupaten Katingaiij Kabupatefi Seruyan, Kabupaten Sukamar& j Kabupaten Lamandau, Kabupaten PuJang Piaau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murnng Raya dan Kabupaten I3ari to Timur di Kalimantan Tengeh [Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor lfl, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 ISO); 4, Undang-Gndang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangen Negara j Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persernan Terbatae ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756}; 6, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) schagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan (Jndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tonlang Pcnetapan Peraturan Pcmcrintah Pcngganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856}; 7 , Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengcmbangan dan Fenguatan Sektor Kcuangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345); S. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (FERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pcmcrintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Ferubahan Ataa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Per&eroan {PERKEHO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 ] Nomor 68, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 4101); 9, PtralUran Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 ten tang Fencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun iy92 Tentang Bank Umum Bebagalmona Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Basil (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842); 2 ]Or Pcraturan Femenntah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pcngaju&n dan PCtmkaien Nama Ferscnoan TerbaUts (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 20 LI Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5244) ;
11.Peraturan Femeiintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12.Pcraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322} ;
13.Pcraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 3 Tahun 1993 tentang Bentuk Hukvtm B&dan Usaha Milik Daerah;
14.Peraturan Menteri Du.Lam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 ten tang Pcngelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pcmerirnah Daerah (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375) ;
15.Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/ 26/PBI / 2006 tentang Bank Perkrediian Rakyat (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2006 Nomor H7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4656) ;
16.Peraturan Daerah Kabupatcn Sukatnara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4) fiebagfiinrtana telah diubah dengan Pcraturan Daerah Kabupatcn Sukamara Nomor 12 Tahun 201? tentang Pcrubahan Atas Pcraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Fokok Fengelolaan Kcuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49) :
17.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Badan Us&ha Milik Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 92); Dengan Pcrsetujuan Bcrsama DEWAN PERWAK1LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA dan BUPATI SUKAMARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSE ROAN TERHATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SUKMA jPERSEROAN DAERAH} . Menetapkan 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraruran Daerah ini yang diniaksud dengan: L , Daerah adaiah Kabupaten Sukamara,

2.Femerinlah Daerah adaiah Bupati dan perangkal daerah sebagai unsur penyetenggara pemerintahan daerah. 3, Bupati adaiah Bupati Sukamara. A , Dewan Perwakllan Hakyat Daerah yang aelanjutnya diaingkat DPHD adaiah lembaga perwakllan rakyat daerah sebagai unsur penyeienggara pemerintahan daerah.
5.Pemerintahan Daerah adaiah petiyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah darrah dan DPRD mm urut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi scluas-luasnya daJam sistem dan prinsip Negjara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakval Ariha Sukma jPer ^ roan Daerah ) aelanjutnya diaebut PT. BPR Artha Sukma {Perse roda) adaiah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lain lintas giral sccara langsung,
7.Perseroan Daerah yang selatijutnya disebut Perse rod a adaiah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya Lerbagai daJam saham yang seluruhnya atau paling sedikil 51% ( lima puluh satu per seratus) sahamnya dtmiliki oleh 1 ( satu) daerah.
3.Kekayaan darrah yang dipisahkan adaiah. bagian dari kekayaan milik daerah yang dapal berbentuk uang, barang bergerak atari lidak bergerak Eermasuk hakhak lainnya, yang pengeloia& nnya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah ( APBD).
9.Bank adtdah PT. BPR Artha Sukma fPerseruda) .
10.Dcwan Komisaris adaiah Dcwan Komisaris PT. Bl^R Artha Sukma (Perse roda|.
11.Komisaris Utama adaiah Komisaris Utama PT. BPR Artha Sukma (Perseroda ).
12.Komisaris adaiah Komisaris PT, BPR Ariha Sukma [Peracroda].
13.Direksi adaiah Direksi PT. BPR Ariha Sukma ( Perscroda] ,
14.Direktur Utama adaiah Direklur Utama PT. BPR Artha Sukma (Ferae roda) .
15.Dinektur adaiah Direktur PT. BPR Artha Sukma ( Perseroda ) .
16.Ptgawai adaiah Pegawai PT. BPR Artha Sukma (Perseroda). lV.Akta Pendirian adaiah Akta Pendirian PT. BPR Artha Sukma [Peraeroda). IS. Rapat Umum Pemegsng Sabam yang selanjulnya diaingkat RUPS adaiah Rapat Uroum Pernegang Saham PT. BPR Ariha Sukma (Ferscroda) . 4 l9, Saham adalah aurat bukti pemilikan bagian model PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) , yang memberi hak atas dividen du _ri lain - lain menurut bcaar kccilnya modi!yang disetor. 20, Modal Dasar adalah sejumlah maksimum modal yang diaebut daJam akta pendirian.
21.Modal disetor adalah modal yang benar-bcnar telah disetor olch para pcmcgang saham daJam kas Perseroan. 22, Dividen adaiah pemb&fcian laba kepada pemegang s&haxn berdasarkan saham yang dimilifci-
23.Pendapatan Asli Daerah adalah hak pcmcrintah daerah yang diakut sehagai penambah nilai kekayaan daertth, i'hAnggar&n Dae&r adalah Anggaran Dasar PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) berikut perubahan- pcrubaharmya.
25.Kantor Kas adalah kantor yang kegiatan usahanya melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu krnitor induknya. 26- Pihflk Ketigg adalah Departemen /Lembaga Pcmcrinlah Non Departemen atau sehutan lain , perusahaan swasia yang berbadan hukum, Badan U &ehs Milik Negara , Badan Usaha Milik Daerah,. Koperasi, Yayas&n dan peraeorangan. BAB 11 PERU BAHAN NAMA

Pasal 2

a.mcmbcrikan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Sukamara daiam melakukan penyesuaian nama Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma ( Perseroda} menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Artha Sukma jPer&crcjcM sesugi dcngan ketentuan peraturan perundang- undartgan;
b.mcningkatkan pcran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah daiam mcndorong pertnmbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah serta sebagpi salah satu sumber pendapatan daerah da Lam rangka meurujudkan masyarakat Kabupaten Sukamara yang majur mandiri dan berdaya saing.

Pasal 4

Tujuan ditctapkannya Peraturan Daerah ini adalah: a, meningkatkan pcrmodalan Bank dcngan mcmbcrikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkfin madai; S

b.mcmngkatkan daya aaing Bank untiik mengantisipasi perkcmbangan ekonomi nasiona) maupun global;
c.memperluas wilayah dan produk usaha bank;
d.turut serta memhantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemeracasn Rembangunan Paerah. Pa &aJ 5

(1)Dengan perubahan nama ^ ebagaimana dirnaksud dalam PasaJ 2+ maka sduruh kcfcayaanh kcgiatan usaha, hak dan kewajibanH Komisaris, Dineksi scrta pegawai Perocroan Terbatas Bank Ferkreditan Rakyat Artha Sukma fPerseroda| bera.li h kepada Ferseroan Terhatas Bank Penekonomian Rakyat Artha Sukma (Peraernda).
(2)Seluruh kekayaan Perseroan Terbatas Bank Pferekonomian Rakyat Artha Sukma [ Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat £ t|, mempakan kckayaan dactah yang dipisahkan. BAB in PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN
(1)Bupati memproses perubahen nama sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 2 , sesuai dengan prosedur dan ketentuan per&turan pcrrundang-Undangan.
(2)Umuk mendukung perubahan name Pertseroan TeTbatas Bank Ferkreditan Rakyat Artha Sukma (ftraeroda) menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Artha Sukma |Perseroda|sebagaimana dimaksud pada ayat (1], Bupati menunjuk Pejabat yang membidangi Badan Usaha MHik Daerah untuk lyiewakili Pemerintah Daerah.
(3)Dengan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) , FT, BPR Artha Sukma ^ Peraeroda] merupakan suatu Badan Hukum yang terhariapnya bcrlaku semua ketentuan Hukum Perbankan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1

BAB V

MODAL DAW SAHAM

Pasal 9

( If Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.

(2)Fenyertaan modal disetor dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara dan pihak ketiga dengan ketentuan bahwa sebagjan besar atau komposist modal disetor mayoritas dimiliki oleh Femerlntah Kabupaten Sukamara.
(3)Ketentuan men gen id permodalan PT, BPR Artha Sukma (Pcrseroda) diatur dalam Anggaran Dasar, tcrmasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal disetor aesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Modal dasar FT. BPR Artha Sukma ( Fersenoda] untuk pertama kalinya ditetapkan sebesar Rp. 46.708.164,387N - jempat puluh enam milyar tujuh ratus delapan juta sera ms enam puluh empat ribu tlga ratus delapan puluh tujuh rupiah].
(2)Modal Dasar sebagaimana dimaksud pacta ayat ( 1} terdiri alas modal dasar berupa uang dan harang.
(3)Modal dasar disetor kepada PT. BPR Artha Sukma ( Ferseroda) berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah terpenuhi sebesar Rp. 35.000.935, 703 {tiga puluh lima milyar aembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga rupiah), berupa titnah uenilai Rp. 589.026.6S4 flima ratUe delapan puluh sembitan juta dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) dan bangunan senilai Rp. 1,118,202,000 (satu milyar serstus delapan betas juta dua ratus dua ribu rUpiah) dari keseluruhftti modal dasar .
(4)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) sebagat Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada PT. BPR Artha Sukma [Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 7

Pasal 11

b.Pihak ketiga paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan per seratus).

Pasal 12

Penyertaan saham dari pihak ketiga dilaksanakan sesuaidengan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Akta Pcndirian ,

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 1

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (13)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 1998

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 94 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupatcn Sukatnara Nomor 4 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 1

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (13)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 1998

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 94 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupatcn Sukatnara Nomor 4 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2022