DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBENTUKAN DAN JENIS; BAB III SUSUNAN DAN TIPELOGI PERANGKAT DAERAH; BAB IV UPTD DAN UPTB; BAB V KELURAHAN; BAB VI STAF AHLI; BAB VII PENDANAAN; BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB IX KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA Dan BUPATI SUKAMARA SALINAN 2 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Sukamara;
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara;
3.Bupati adalah Bupati Sukamara;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara;
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara;
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara;
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara;
8.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara;
9.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sukamara;
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sukamara;
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sukamara;
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
13.Unit Pelaksana Teknis Badan, selanjutnya disingkat UPTB, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

a.Pembentukan dan Jenis Perangkat Daerah
b.Susunan dan Tipelogi Perangkat Daerah;
c.Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
d.Kelurahan;
e.Staf Ahli; dan
f.Pendanaan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN JENIS

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Jenis Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas;
e.Badan; dan
f.Kecamatan. 3

BAB III

SUSUNAN DAN TIPELOGI PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Susunan dan tipelogi dari jenis Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe C yang melaksanakan fungsi staf;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C yang melaksanakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe C yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta bidang pertanahan;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sub urusan kebakaran.
6. 6.Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
8. 8.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. 10.Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
11. 11.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
12. 12.Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, serta bidang statistik dan persandian;
13. 13.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan serta bidang perindustrian;
14. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 4
15. 15.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
16. 16.Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan; dan
17. 17.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga, serta bidang Pariwisata;
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
3. 3.Badan Kepegawaian Daerah, Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, serta fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan.
f.Kecamatan terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Sukamara dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Balai Riam dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Permata Kecubung dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Jelai dengan Tipe B; dan
5. 5.Kecamatan Pantai Lunci dengan Tipe B.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

UPTD DAN UPTB

Pasal 7

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan huruf e dapat dibentuk UPTD dan UPTB.
(2)UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)Pembentukan UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat UPTD dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah kabupaten.
(2)Satuan pendidikan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 9

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat UPTD dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. 5
(2)Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB V

KELURAHAN

Pasal 10

(1)Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat dibentuk Kelurahan.
(2)Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat.
(3)Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

STAF AHLI

Pasal 11

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
(2)Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
(4)Pengangkatan, tugas dan fungsi Staf ahli Bupati diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 10 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 10 Tahun 2017