DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah serta memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
9.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA dan BUPATI SUKAMARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Susunan dan tipelogi dari jenis Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe C yang melaksanakan fungsi staf;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C yang melaksanakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe C yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan; 3
4. 4.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sub urusan kebakaran.
5. 5.Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
6. 6.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
7. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
8. 8.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. 11.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
12. 12.Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
13. 13.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan serta bidang perindustrian;
14. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
15. 15.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
16. 16.Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kelautan dan Perikanan; dan
17. 17.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga, serta bidang Pariwisata;
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, serta fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan; dan
4. 4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah klasifikasi B melaksanakan sub urusan penanggulangan bencana.
f.Kecamatan terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Sukamara dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Balai Riam dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Permata Kecubung dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Jelai dengan Tipe B; dan
5. 5.Kecamatan Pantai Lunci dengan Tipe B. 4
6. 2.Ketentuan dalam Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan umum di bidang Kesatuan bangsa dan politik diwadahi dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, sampai dengan Peraturan Perundang-Undangan mengenai urusan pemerintahan umum diundangkan.
b.Anggaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, bersumber dari APBD Kabupaten sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
c.UPTD dan UPTB dan perangkat daerah yang berbentuk rumah sakit dengan susunan organisasi dan tata kerja yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD dan UPTB yang baru;
d.Kelurahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya Peraturan Daerah yang baru;
e.Dokumen Perangkat Daerah sebagai hasil pelaksanaan dari tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebelumnya, menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
f.Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Perangkat Daerah sebelumnya;
g.Tata cara pengalihan aset dan/atau status penggunaan barang milik daerah, kewajiban dan ekuitas sebagai hasil pelaksanaan dari tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebelumnya kepada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara. Ditetapkan di Sukamara pada tanggal 16 Agustus 2019 BUPATI SUKAMARA, Ttd. WINDU SUBAGIO Diundangkan di Sukamara pada tanggal 22 Agustus 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, Ttd. SUTRISNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2019 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 06, 71/2019 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA I. UMUM Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, berdasarkan penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan Perangkat Daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah, selain itu juga harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi dan sebagai upaya penyesuaian beban kerja perangkat daerah Kabupaten Sukamara, peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara serta penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 67

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…