(1)Struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Besarnya retribusi terutang Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan jenis izin usaha x tarif.
6.Ketentuan Pasal 33 dihapus.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara. Ditetapkan di Sukamara pada tanggal 4 September 2017 BUPATI SUKAMARA, Ttd. AHMAD DIRMAN Diundangkan di Sukamara pada tanggal 4 September 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, Ttd. SUTRISNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2017 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 04 , 52 /2017 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU I. PENJELASAN UMUM Keberhasilan pembangunan daerah di samping pajak yang menjadi kewajiban warga masyarakat, juga Retribusi Perizinan Tertentu. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Perizinan Tertentu. Ada jenis retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan Tertentu yang harus disesuaikan, agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentuperlu dilakukan perubahan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I