DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 September 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 11, diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA Dan BUPATI SUKAMARA MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 11, diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan pada Bab IV, Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Cara mengukur tingkat penggunaan jasa untuk IMB diukur berdasarkan kelas lokasi, kelas konstruksi, fungsi bangunan, luas atau volume bangunan dan/atau ketinggian bangunan.
(2)Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek dihitung berdasarkan frekwensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan dalam penerbitan izin trayek di wilayah daerah.
(3)Dihapus.
(4)Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan dihitung berdasarkan frekwensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan dalam penerbitan izin usaha perikanan di wilayah daerah.

2.Ketentuan pada Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan berdasarkan fungsi bangunan (gedung/pelengkap gedung) menurut ketentuan sebagai berikut :
1. a.Bangunan Hunian, meliputi :
  1. 1.Bangunan Hunian Sederhana adalah Luas Bangunan x Harga Satuan Bangunan per meter persegi x 0,25%;
  2. 2.Bangunan Hunian Tidak Sederhana adalah Luas Bangunan x Harga Satuan Bangunan per meter persegi x 0,25%;
2. b.Bangunan Keagamaan, Sosial dan Budaya, meliputi :
  1. 1.Bangunan Keagamaan, Sosial dan Budaya Sederhana adalah Luas Bangunan x Harga Satuan Bangunan per meter persegi x 0,15%;
  2. 2.Bangunan Keagamaan, Sosial dan Budaya Tidak Sederhana adalah Luas Bangunan x Harga Satuan Bangunan per meter persegi x 0,15%;
  3. 3.Bangunan Keagamaan, Sosial dan Budaya Khusus adalah Luas Bangunan x Harga Satuan Bangunan per meter persegi x 0,15%.
3. c.Bangunan untuk Usaha, meliputi :
  1. 1.Bangunan Usaha Sederhana adalah Luas Bangunan x Harga Satuan Bangunan per meter persegi x 0,5%;
  2. 2.Bangunan Usaha Tidak Sederhana adalah Luas Bangunan x Harga Satuan Bangunan per meter persegi x 0,5%;
  3. 3.Bangunan Usaha Khusus adalah Luas Bangunan x Harga Satuan Bangunan per meter persegi x 0,5%.
4. d.Bangunan Industri adalah Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan per meter persegi x 0,6 %.
5. e.Pelengkap/Prasarana Bangunan, meliputi :
  1. 1.Membuat/Memperbaharui Gorong-gorong, adalah setiap meter panjang x Harga Satuan Bangunan Pelengkap x 0,8%;
  2. 2.Membuat/Memperbaharui Benteng Tembok (Branmuur Batas), adalah setiap meter panjang x Harga Satuan Bangunan Pelengkap x 0,25%;
  3. 3.Membuat/Memperbaharui Pagar Besi (Tembok)/ Ram dengan Kawat/Ram dengan Kawat Tinggi tidak lebih dari 1,20 m, setiap meter panjang x Harga Satuan Bangunan Pelengkap x 0,25%;
  4. 4.Untuk membuat/memperbaharui jembatan, adalah Luas Bangunan x Harga Satuan Bangunan Pelengkap per meter persegi x 0,25 %;
  5. 5.Untuk membuat Jalan Tanah/Koral, adalah Luas Bangunan x Harga Satuan Bangunan Pelengkap per meter persegi x 0,25%;
  6. 6.Untuk membuat Jalan Paving Blok adalah Luas Bangunan x Harga Satuan Bangunan Pelengkap per meter persegi x 0,25%;
  7. 7.Untuk membuat Jalan Grass Blok adalah Luas Bangunan x Harga Satuan Bangunan Pelengkap per meter persegi x 0,25%;
  8. 8.Untuk membuat Jalan Beton, adalah Luas Bangunan x Harga Satuan Bangunan Pelengkap per meter persegi x 0,25%;
  9. 9.Untuk membuat Jalan Aspal, adalah Luas Bangunan x Harga Satuan Bangunan Pelengkap per meter perseg x 0,25%;
  10. 10.Untuk membuat Selokan/Grappel adalah tiap meter panjang x Harga Satuan Bangunan Pelengkap x 0,15%;
  11. 11.Untuk membuat Bak/Kolam/Water Treatment/Tanki Air adalah Luas Bangunan x Harga Satuan Bangunan Pelengkap per meter persegi x 1,5%;
  12. 12.Untuk membuat Rabat, Lantai Terbuka, Jemuran adalah Luas Bangunan x Harga Satuan Bangunan Pelengkap per meter persegi x 1,5%.
(2)Untuk Bangunan di luar Ketentuan ayat (1)dihitung sebesar 2 % dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bangunan (gedung/pelengkap gedung).
(3)Pada bangunan bertingkat (Loteng) besarnya retribusi dikenakan untuk tiap tingkat sebesar 75 % x per M² dari retribusi bangunan lantai satu;
(4)Pada bangunan tanpa dinding luar besarnya retribusi dikenakan 50 % dari tarif retribusi bangunan.
(5)Untuk perubahan tapak/luas bangunan, dikenakan tarif sebesar prosentase (%) luas perubahan/tapak bangunan x tarif retribusi bangunan, terhadap :
1. a.Untuk mendapatkan izin ulang, karena izin yang telah diterbitkan hilang (dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian), perubahan status daerah/wilayah, dan rusak (tidak terbaca) retribusinya dikenakan 20 % dari tarif yang berlaku;
2. b.Untuk bangunan hunian yang berubah fungsi menjadi bangunan usaha, pemohon dikenakan biaya sebesar 20 % dari tarif yang berlaku;
3. c.Untuk bangunan hunian yang berubah fungsi menjadi bangunan industri, pemohon dikenakan biaya sebesar 50 % dari tarif yang berlaku;
4. d.Untuk bangunan usaha/industri yang mengalami perubahan peruntukan tanpa balik nama dikenakan biaya 20 % dari tarif yang berlaku;
(6)Penentuan Harga Dasar Bangunan dan Harga Dasar Pelengkap/prasarana Bangunan serta tata cara perhitungan retribusi IMB ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Trayek tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Besarnya Retribusi terutang Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dihitung berdasarkan kapasitas tempat duduk.

4.Ketentuan Pasal 11 dihapus.
5.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Besarnya retribusi terutang Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan jenis izin usaha x tarif.

6.Ketentuan Pasal 33 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara. Ditetapkan di Sukamara pada tanggal 4 September 2017 BUPATI SUKAMARA, Ttd. AHMAD DIRMAN Diundangkan di Sukamara pada tanggal 4 September 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, Ttd. SUTRISNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2017 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 04 , 52 /2017 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU I. PENJELASAN UMUM Keberhasilan pembangunan daerah di samping pajak yang menjadi kewajiban warga masyarakat, juga Retribusi Perizinan Tertentu. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Perizinan Tertentu. Ada jenis retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan Tertentu yang harus disesuaikan, agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentuperlu dilakukan perubahan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 4 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK BUPATI SUKAMARA, Ttd. AHMAD DIRMAN No. Jenis Pelayanan Izin Kapasitas Tempat Duduk Tarif/ Kendaraan (Rp)

1.Perizinan Baru Angkutan Umum : Perizinan Baru Angkutan Dalam Trayek Tetap Dan Teratur : 1) Mobil Penumpang Umum 2) Mobil Mini Bus 3) Mobil Bus Sedang 4) Mobil Bus Besar Perizinan Baru Angkutan Tidak Dalam Trayek ≤ 8 9 s/d 15 16 s/d 25 ≥ 26 ≤ 8 250.000 300.000 350.000 500.000 250.000 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN NO JENIS USAHA TARIF (RP)
1.Usaha Budidaya ikan dan biota lainnya ditambak :
1.Luas lahan diatas 1 Ha s/d 2 Ha pertahun
2.Luas lahan diatas 2 Ha s/d 3 Ha pertahun
1.Luas lahan diatas 3 Ha s/d 4 Ha pertahun
2.Luas lahan diatas 4 Ha s/d 5 Ha pertahun
3.Luas lahan diatas 5 Ha 100.000,- 150.000,- 200.000,- 250.000,- 300.000,-
2.Usaha Budidaya ikan di kolam :
1.Luas lahan diatas 1.000 m 2 s/d 5.000 m 2 pertahun
2.Luas lahan diatas 5.000 m 2 s/d 10.000 m 2 pertahun
3.Luas lahan diatas 10.000 m 2 pertahun 50.000,- 75.000,- 100.000,-
3.Usaha budidaya ikan dan biota lainnya di keramba, jaring apung atau sejenisnya :
1.Padat Penebaran Benih di atas 2.000 ekor s/d 5.000 ekor per tahun
2.Padat Penebaran Benih di atas 5.000 ekor s/d 10.000 ekor per tahun
3.Padat Penebaran Benih di atas 10.000 ekor per tahun 50.000,- 100.000,- 150.000,-
4.Usaha Budidaya rumput laut dan sejenisnya dengan luas rakit di atas 100 m 2 s/d 200 m 2 per unit per tahun 50.000,-
5.Usaha budidaya kerang-kerangan, kepiting, dan sejenisnya dengan pada penebaran :
1.Di atas 2.000 ekor s/d 3.000 ekor per tahun
2.Di atas 3.000 ekor s/d 5.000 ekor per tahun
3.Di atas 5.000 ekor per tahun 50.000,- 75.000,- 100.000,-
6.Usaha pengumpulan / pengangkutan / pemasaran :
1.Ikan hidup / segar per tahun
2.Ikan olahan per tahun 150.000,- 150.000,-
7.Usaha pengolahan ikan :
1.Pengolahan tradisonal per tahun
2.Industri perikanan per tahun 100.000,- 200.000,- BUPATI SUKAMARA, Ttd. AHMAD DIRMAN

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…