(1)Pelayanan dalam Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan ayat (4) disediakan atau diberikan oleh Pemerinfah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalarn ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
(3)Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan :
a.tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
b.tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
c.tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
(5)Peratuaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampalkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari keria
(6)Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
19
(7)Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang- undangan diwajibkan untuk melakukan pembayarari Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.
(8)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
(9)Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
(10)Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
(11)Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kelja asing perpanjangari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga keria asing.
(12)Khusus untuk pelayanan pemberian Izin pengelolaan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c, biaya pengelolaan pertambangan rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kementerian di bidang energi dan sumber daya mineral.
(13)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
BAB Ill PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Paragraf 1 0bjek, Subjek, dan Wajib Pajak