DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 370

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum; 2.Klasifikasi dan Jenis; 3.Pajak Daerah; 4.Retribusi Jasa Umum; 5.Retribusi Perizinan Tertentu; 6.Tata Cara Pemungutan dan Retribusi; 7.Sanksi Administrasi; 8.Kerahasiaan Data Wajib Pajak; 9.Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

(3)Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
(4)Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Retribusi Daerah sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
1. a.Retribusi Jasa umum;
2. b.Retribusi Jasa Usaha; dan
3. c.Retribusi perizinan Tertentu.
(2)Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas 5 (lima) jenis, yaitu:
1. a.Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. b.Retribusi Pelayanan Kebersihan;
3. c.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
4. d.Retribusi Pelayanan Pasar; dan
5. e.Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.
(3)Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas 10 (sepuluh) jenis, yaitu:
1. a.Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha; 16
2. b.Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan;
3. c.Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
4. d.Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan / Pesanggarahan/Vila;
5. e.Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan;
6. f.Retribusi pelayanan Jasa Kepelabuhanan;
  1. 9.Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
7. h.Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan Kendaraan di Air;
8. i.Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
9. j.Retribusi pemanfaatan Aset Daerah.
(4)Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu:
1. a.Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
2. b.Retribusi Penggunaan Tenaga Kelja Asing; dan
3. c.Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat.
(5)Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
(6)Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
(7)Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 7

(1)Pelayanan dalam Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalarn ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
(3)Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan :
1. a.tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
2. b.tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
3. c.tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 17
(5)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari keria.
(6)Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
(7)Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undarigan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
(8)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspekkeadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(9)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(10)Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(11)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 8

(1)Penyediaan atau Pelayanan dalam Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hunrf b dan ayat (3) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
(3)Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalaln Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan :
1. a.tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
2. b.tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
3. c.tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 18
(5)Peratuaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling larnbat 7 (tujuh) hari kelja.
(6)Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian jasa usaha.
(7)Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang- undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.
(8)Prinsip dan sasaran dalam penetapan besamya tarif Retribusi Jasa Usaha ditetapkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(9)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
(10)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pelayanan dalam Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan ayat (4) disediakan atau diberikan oleh Pemerinfah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalarn ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
(3)Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan :
1. a.tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
2. b.tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
3. c.tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
(5)Peratuaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampalkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari keria
(6)Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu. 19
(7)Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang- undangan diwajibkan untuk melakukan pembayarari Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.
(8)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
(9)Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
(10)Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
(11)Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kelja asing perpanjangari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga keria asing.
(12)Khusus untuk pelayanan pemberian Izin pengelolaan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c, biaya pengelolaan pertambangan rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kementerian di bidang energi dan sumber daya mineral.
(13)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

BAB ILL

PAJAK DAERAH

Pasal 10

(1)Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 20
(2)Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
(3)Pengecualian dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
1. a.Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Dacrah;
2. b.Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata- mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. c.Bumi dan/atau BangLman yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
4. d.Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
5. e.Bumi dan/atau bangLman yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga Intemasional yang ditetapkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara;
6. f.Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (mass rapid transit), lintas raya terpadu (light rail transit), atau yang sejenis;
  1. 9.Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
7. h.Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 11

(1)Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
(2)Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 21

Pasal 12

(1)Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
(2)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
(3)NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rplo.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib ruaajak.
(4)Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
(5)NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20°/o (dua puluh persen) dan paling tinggi 100°/o (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
(7)Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.kenaikan NJOP hasil penilaian;
2. b.bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
3. c.klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1)Tarif PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) setiap tahun.
(2)Tarif PBB-P2 untuk NJOP diatas 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,2°/o (nol koma satu persen) setiap tahun.
(3)Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan temak ditetapkan paling tinggi sebesar O,09°/o (nol koma nol sembilan persen) setiap tahun.

Pasal 14

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 13. 22

Pasal 15

(1)Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
(2)Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat teriadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atauBangunan.
(3)Saat penentuan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
(4)Tempat PBB-P2 yang terutang yaitu di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
(5)Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/ atau Bangunan berikut berada:
1. a.taut pedalalnan dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
2. b.bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yangkonstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 16

(1)Objek BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) humf b adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2)Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.pemindahan hak karena: 1 . jual beli;
  1. 2.tukar-menukar;
  2. 3.hibah;
  3. 4.hibah wasiat;
  4. 5.waris;
  5. 6.pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  6. 7.pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  7. 8.penunjukan pembeli dalam lelang;
  8. 9.pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  9. 10.penggabungan usaha; 1 1 . peleburan usaha;
  10. 12.pemekaran usaha; atau
  11. 13.hadiah.
2. b.pemberian hak baru karena:
  1. 1.kelanjutan pelepasan hak; atau
  2. 2.di luar pelepasan hak. 23
(3)Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.hak milik;
2. b.hak guna usaha;
3. c.hak guna Bangunan;
4. d.hak pakai;
5. e.hak milik atas satLian rumah susun; dan
6. f.hak pengelolaan.
(4)Pengecualian dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan:
1. a.untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
2. b.oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
3. c.untuk badan atau perwakilan lembaga intemasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas Badan atau Perwakilan Lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan;
4. d.oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan huhaim lain dengan tidak adanya perubahan nana;
5. e.oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
6. f.oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah ;
  1. 9.untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. h.Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf g untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
8. i.Kriteria tertentu diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekeljaan umum dan perumahan rakyat.

Isi peraturan

Teks370PDFHirarki

Memuat teks peraturan…