DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sukamara

regulasi_utama

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENYERTAAN MODAL; BAB IV PENGAWASAN; BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara telah

Menetapkan

menetapkan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah); BUPATI SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SUKMA (PERSERODA) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI SUKAMARA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara telah menetapkan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah); BUPATI SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SUKMA (PERSERODA) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI SUKAMARA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara telah menetapkan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah); BUPATI SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SUKMA (PERSERODA) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI SUKAMARA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara telah menetapkan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
d.bahwa dalam upaya memenuhi struktur permodalan, memenuhi biaya operasional perusahaan,meningkatkan kinerja dan memperluas cakupan usaha dengan harapan mampu memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Sukamara melakukan penyertaan modal daerah sampai dengan tahun 2026, sehingga Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara perlu diubah dan disesuaikan;
e.bahwa dengan perubahan bentuk badan hukum PD BPR Artha Sukma Sejahtera menjadi PT. BPR Artha Sukma (Perseroda), segala bentuk administrasi yang berhubungan dengan perusahaan dimaksud harus menyesuaikan menjadi PT. BPR Artha Sukma (Perseroda);
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda); Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2378);
1. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. 4.Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
8. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
9. 11.Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
10. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
11. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 16);
12. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
13. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroan Daerah), (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 50); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA dan BUPATI SUKAMARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SUKMA (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas–luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
4.Bupati adalah Bupati Sukamara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma selanjutnya disebut PD. BPR Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara adalah Perusahaan Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 13 Tahun 2017 nama dan bentuknya diubah menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroan Daerah).
8.Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroan Daerah) selanjutnya disebut PT. BPR Artha Sukma (Perseroda).
9.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda).
10.Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda).
11.Modal Dasar adalah sejumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian.
16.Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 14/1.Kep.GBI/DPG/2012 tentang Pemberian Ijin Operasional Pada Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara;

Pasal 2

(1)Penyertaan modal Daerah kepada PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan, efektif, efisien, transparan, akuntabilitas, saling menguntungkan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PD BPR Artha Sukma Sejahtera sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a.Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada PD. BPR Artha Sukma Sejahtera;
b.Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera;
c.Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera;
d.Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera;
e.Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara;
f.Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara;
g.Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara; dan
h.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara;
i.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara;

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal dasar kepada PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) berupa tanah dan bangunan sebesar Rp.2.562.064.297 (dua milyar lima ratus enam puluh dua juta enam puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan penambahan penyertaan modal dasar berupa uang sebesar Rp.30.000.935.703 (tiga puluh milyar sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga rupiah).
(2)Pemenuhan penambahan penyertaan modal dasar berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahun Anggaran 2018 : Rp.935.703 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2019 : Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2020 : Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah);
4. d.Tahun Anggaran 2021 : Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah);
5. e.Tahun Anggaran 2022 : Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah);
6. f.Tahun Anggaran 2023 : Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah);
7. g.Tahun Anggaran 2024 : Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah);
8. h.Tahun Anggaran 2025 : Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah);
9. i.Tahun Anggaran 2026 : Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
(3)Total penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar Rp 32.563.000.000 (tiga puluh dua milyar lima ratus enam puluh tiga juta rupiah).
(4)Pemenuhan modal dasar Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada PT BPR Artha Sukma (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Dengan penambahan penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, maka jumlah keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD BPR Artha Sukma Sejahtera dari Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) menjadi sebesar Rp.47.563.000.000 (empat puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh tiga juta rupiah).

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Bupati melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah yang diberikan dan dikelola oleh PT. BPR Artha Sukma (Perseroda).
(2)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Dewan Komisaris.
(3)Pencairan penyertaan modal akan dievaluasi oleh Tim Investasi Daerah setiap tahun.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara. Ditetapkan di Sukamara pada tanggal 27 September 2018 Pj. BUPATI SUKAMARA, ttd. NURUL EDY Diundangkan di Sukamara pada tanggal 27 September 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, ttd. SUTRISNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2018 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 04,69/2018 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SUKMA (PERSERODA) I. PENJELASAN UMUM Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah dan memupuk sumber-sumber pendapatan asli daerah. Untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan usaha nyata Pemerintah Daerah melalui upaya peningkatan pergerakan perekonomian dan produktivitas sektor riil/perusahaan. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan pergerakan perekonomian dan produktivitas sektor riil/perusahaan tersebut adalah dengan melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada pihak ketiga yaitu PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) Pada prinsipnya, penyertaan modal daerah pada PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, penambahan dan pemupukan sumber-sumber pendapatan asli daerah, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam penyertaan modal daerah pada PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip prinsip ekonomi perusahaan, efektif, efisien, transparan, akuntabilitas, saling menguntungkan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) dilakukan sebagai penyesuaian terhadap perubahan bentuk badan hukum PD BPR Artha Sukma Sejahtera menjadi PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 13 Tahun 2017. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…