DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2018

Nomor: 19
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, penyertaan modal pemerintah daerah, tata cara penyertaan modal, hak dan kewajiban, dividen.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau BUMD;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan modal dan perubahan bentuk hukum BUMD di Kabupaten Sukoharjo sehingga perlu diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
17.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17, Seri D Nomor 17);
19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 89);
20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 99); 4
21.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 153);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 201);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 204);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dan Jasa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 221);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 242);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten SukoharjoTahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 248); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH. 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Penyertaan modal pemerintah daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah dalam bentuk uang pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan dan/atau pengalihan kepemilikan barang milik daerah dari kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah perseroan terbatas yang bergerak dibidang perbankan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang saham-sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah kabupaten/kota se- Provinsi Jawa Tengah. 6
11.Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR BKK Jateng (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang merupakan penggabungan 29 (dua puluh sembilan) Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
12.Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan adalah Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut Percada.
13.Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut PT. BPR Syariah adalah badan usaha yang melakukan usahanya di bidang perbankan dengan berdasarkan prinsip syariah yang modalnya sebagian milik pemerintah daerah yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
14.Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Sukoharjo adalah Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang pemberdayaan pertanian.
15.Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dan Jasa yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha dan Jasa adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang aneka usaha dan jasa yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham.
16.Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo yang merupakan Perusahaan Umum Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
17.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo yang selanjutnya disebut BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
18.Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disebut PT BPR BKK Grogol (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal sebagai investasi pemerintah daerah secara langsung dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. 7
(2)Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
2. b.peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. c.peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
4. d.peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
5. e.peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah:

a.meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
b.meningkatkan pendapatan daerah;dan
c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Penyertaan Modal Pemerintah Daerah meliputi:

a.PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
b.PT BPR BKK Grogol (Perseroda);
c.PT BPR BKK Jateng (Perseroda);
d.BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
e.Perumda Air Minum;
f.Percada;
g.PT. BPR Syariah;
h.Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Sukoharjo; dan
i.Perumda Aneka Usaha dan Jasa. 8

BAB IV

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang disetor kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sampai dengan akhir Tahun 2018 adalah Rp94.589.000.000,00 (sembilan puluh empat miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
(2)Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp84.293.000.000,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
1. a.Tahun 2019 sebesar Rp11.400.000.000,00 (sebelas miliar empat ratus juta rupiah);
2. b.Tahun 2020 sebesar Rp18.224.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus dua puluh empat juta rupiah);
3. c.Tahun 2021 sebesar Rp18.223.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus dua puluh tiga juta rupiah);
4. d.Tahun 2022 sebesar Rp18.223.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus dua puluh tiga juta rupiah); dan
5. e.Tahun 2023 sebesar Rp18.223.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus dua puluh tiga juta rupiah).
(3)Pemenuhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan sampai dengan Tahun 2023.

Pasal 6

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang disetor kepada PT. BPR BKK Grogol (Perseroda) sampai dengan akhir Tahun 2018 adalahRp9.850.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah). 9
(2)Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT. BPR BKK Grogol (Perseroda) sebesar Rp19.550.000.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
1. a.Tahun 2019 sebesar Rp3.910.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);
2. b.Tahun 2020 sebesar Rp3.910.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);
3. c.Tahun 2021 sebesar Rp3.910.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);
4. d.Tahun 2022 sebesar Rp3.910.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah); dan
5. e.Tahun 2023 sebesar Rp3.910.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah).
(3)Dalam hal penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPR BKK Grogol (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan sampai dengan Tahun 2023.

Pasal 7

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang disetor kepada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) sampai dengan akhir Tahun 2018 adalah sebesar Rp9.799.999.752,00 (sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
(2)Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) sebesar Rp12.722.600.248,00 (dua belas miliar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dengan perincian:
1. a.Tahun 2019 sebesar Rp2.544.520.248,00 (dua miliar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
2. b.Tahun 2020 sebesar Rp2.544.520.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
3. c.Tahun 2021 sebesar Rp2.544.520.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah); 10
4. d.Tahun 2022 sebesar Rp2.544.520.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah); dan
5. e.Tahun 2023 sebesar Rp2.544.520.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
(3)Dalam hal penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan sampai dengan Tahun 2023.

Pasal 8

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang disetor kepada BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sampai dengan akhir Tahun 2018 adalah Rp34.999.999.418,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah).
(2)Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebesar Rp15.000.000.582,00 (lima belas miliar lima ratus delapan puluh dua rupiah) dengan perincian :
1. a.Tahun 2019 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
2. b.Tahun 2020 sebesar Rp3.000.000.582,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh dua rupiah;
3. c.Tahun 2021 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
4. d.Tahun 2022 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); dan
5. e.Tahun 2023 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(3)Dalam hal penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan sampai dengan Tahun 2023. 11

Pasal 9

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang disetor kepada Perumda Air Minum sampai dengan akhir Tahun 2018 adalah Rp65.918.166.646,00 (enam puluh lima miliar sembilan ratus delapan belas juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
(2)Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum sebesar Rp72.500.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan perincian :
1. a.Tahun 2019 sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah);
2. b.Tahun2020 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
3. c.Tahun 2021 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
4. d.Tahun 2022 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
5. e.Tahun 2023 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
(3)Dalam hal penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan sampai dengan tahun 2023.

Pasal 10

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang disetor kepada Percada sampai dengan akhir Tahun 2018 adalah Rp6.427.208.002,00 (enam miliar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu dua rupiah);
(2)Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada Percada sebesar Rp3.572.791.998,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan perincian:
1. a.Tahun 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milar rupiah);
2. b.Tahun 2020 sebesar Rp750.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. b.Tahun 2021 sebesar Rp750.000.000,00 (satu miliar rupiah); 12
4. c.Tahun 2022 sebesar Rp572.791.998,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah); dan
5. d.Tahun 2023 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3)Dalam hal penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Percada sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dianggarkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan sampai dengan Tahun 2023.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo No. 14 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo No. 14 Tahun 2016