DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Tengah No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; III. Pembentukan UPT; IV. Staf Ahli; V. Kepegawaian; VI. Ketentuan Lain-Lain; VII. Ketentuan Peralihan; VIII. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH dan BUPATI SUMBA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Sumba Tengah;
3.Bupati adalah Bupati Sumba Tengah;
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumba Tengah;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
7.Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Sumba Tengah;
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
9.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sumba Tengah;
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
13.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 3

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenagan daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas;dan
h.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah Tipe B;
d.Dinas Daerah terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan Olahraga;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
7. 7.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 4
8. 8.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
9. 9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
11. 11.Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kelautan dan Perikanan;
12. 12.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
13. 13.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
14. 14.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
15. 15.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
16. 16.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
17. 17.Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
18. 18.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan peternakan;
19. 19.Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi, urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan sub urusan bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; ;
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan, pendapatan dan asset daerah;
3. 3.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 5

Pasal 4

(1)
(2)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Katiku Tana dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Katiku TanaSelatan dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Umbu Ratu Nggay dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Mamboro dengan Tipe A;

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)
(2)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)
(2)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten. Satuan pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 8

(1)
(2)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Rumah sakit Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah. 6

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2025