DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Prinsip Penyertaan Modal; IV. Bentuk dan Sasaran Penyertaan Modal Daerah; V. Besaran Penyertaan Modal; VI. Tata Cara Penyertaan Modal Daerah; VII. Pembinaan dan Pengawasan; VIII. Pemeriksaan; IX. Hasil Usaha; X. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa untuk melaksanakan penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan lainnya perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 menyatakan bahwa pengendalian investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah belum dilengkapi dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan lainnya di Kabupaten Sumba Timur; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1958 Nomor122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR dan BUPATI SUMBA TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERUSAHAAN LAINNYA DI KABUPATEN SUMBA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur .
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
3.Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Sumba Timur yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah dalam bentuk Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut PD dan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah sekaligus untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah. 3
6.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan lainnya pengalih kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Perusahaan Daerah atau PT.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur.
8.Perusahaan Daerah yang disingkat dengan PD adalah Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah baik sebagian maupun seluruhnya, yang badan hukumnya berbentuk Perusahaan Daerah (PD).
9.Perseroan Terbatas yang disingkat PT dan disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Perusahaan Lainnya adalah perusahaan yang berbadan hukum pada wilayah Kabupaten Sumba Timur baik berupa badan usaha milik pemerintah/daerah/swasta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan modal daerah pada BUMD dan Perusahaan lainnya dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka menggali sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah.
(2)Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan ( profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakat (social oriented)

BAB IV

BENTUK DAN SASARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1)Bentuk penyertaan modal daerah adalah uang yang dianggarkan dalam APBD.
(2)Sasaran penyertaan modal daerah diperuntukan bagi :
1. a.PD. Air Minum Matawai Amahu;
2. b.PD.Waingapu Bhakti;
3. c.PT. Algae Sumba Timur Lestari;
4. d.PT. Bank NTT; dan
5. e.PT.Aguamor Wai Kahingiru. 4

BAB V

BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

(1)Jumlah penyertaan modal daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sampai Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut:
1. a.PD. Air Minum Matawai Amahu sebesar Rp. 41.309.734.476,45,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah empat puluh lima sen);
2. b.PD.Waingapu Bhakti sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. c.PT. Algae Sumba Timur Lestari sebesar Rp.16.682.352.700,00 (enam belas miliar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
4. d.PT. Bank NTT sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
5. e.PT.Aguamor Wai Kahingiru sebesar Rp.4.070.719.340,00 (empat miliar tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
(2)Penyertaan modal daerah pada PT.Bank NTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada Tahun Anggaran 2015 dilakukan penambahan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga penyertaan modal daerah pada PT. Bank NTT sampai Tahun Anggaran 2015 telah berjumlah Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 6

(1)Perencanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dan Perusahaan lainnya dari Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :
1. a.PD.Air Minum Matawai Amahu diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
2. b.PT.Algae Sumba Timur Lestari diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
3. c.PT.Bank NTT diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
4. d.PT.Aguamor Wai Kahingiru diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
(2)Tahapan realisasi penyertaan modal daerah kepada PD.Air Minum Matawai Amahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
4. d.Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah); dan
5. e.Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
(3)Tahapan realisasi penyertaan modal daerah kepada PT.Algae Sumba Timur Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
4. d.Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah); dan
5. e.Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah). 5
(4)Tahapan realisasi penyertaan modal daerah kepada PT.Bank NTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
4. d.Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah); dan
5. e.Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).
(5)Tahapan realisasi penyertaan modal daerah kepada PT. Aguamor Wai Kahingiru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
4. d.Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);dan
5. e.Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 7

(1)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemerintah Daerah dapat menambah atau mengurangi besarnya nilai penyertaan modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja dari BUMD dan Perusahaan lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.
(4)Penambahan atau pengurangan besar nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan dengan persetujuan DPRD.

BAB VI

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 8

(1)Penyertaan modal daerah dapat ditujukan untuk membiayai kegiatan peningkatan atau pengembangan usaha BUMD dan Perusahaan lainnya.
(2)Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah, Direksi BUMD dan Perusahaan lainnya wajib menyampaikan rencana usaha (business plan) guna menjamin adanya kepastian usaha.
(3)Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat ringkasan usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, analisis finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan menajemen, laporan keuangan, laporan kinerja serta dokumen hukum.
(4)Rencana usulan penyertaan modal merupakan bagian dari rencana usaha BUMD dan Perusahaan lainnya dalam jangka panjang menengah dan tahunan.
(5)Bupati menunjuk Tim yang terdiri dari Instansi terkait guna melakukan telaan atas usulan penyertaan modal yang mencakup aspek legal administrasi, teknis, ekonomis dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dibahas dalam penyusunan APBD dan /atau Perubahan APBD. 6
(6)Rencana penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan setelah persetujuan DPRD.
(7)Direksi menyampaikan usulan pencairan penyertaan modal daerah kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur dengan melampirkan saran dan pertimbangan dari Dewan Komisaris BUMD dan Perusahaan lainnya.
(8)Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan BUMD dan Perusahaan lainnya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD dan Perusahaan lainnya.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memahami bisnis perusahaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 8 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 8 Tahun 2019