(1)Pemberian Insentif dapat berbentuk:
a.Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
b.pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
c.pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro
d.bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan/atau Koperasi;
e.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan/atau Koperasi di Daerah;
f.bunga pinjaman rendah;
(2)Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
a.memberikan kewenangan untuk melakukan pekerjaan pendahuluan atau pekerjaan minor;
b.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
c.kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
\
d.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
e.kemudahan akses tenaga keija siap pakai dan terampil;
f.penyediaan sarana dan prasarana;
g.kemudahan akses pasokan bahan baku;
h.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
i.pemberian bantuan teknis;
j.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
k.kemudahan investasi langsung konstruksi;
1.penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
dan/atau
m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
Pekeijaan pendahuluan atau pekeijaan minor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a.pekeijaan jaringan listrik, jaringan air dan jaringan telekomunikasi;
b.pembangunan pagar pengaman; dan
c.pembangunan akses jalan sementara.
Percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a.penyediaan informasi perizinan;
b.pendampingan proses perizinan.
Pemberian jaminan keamanan berinvestasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
a.memberikan kepastian penerbitan perizinan sesuai aturan;
b.fasilitasi penciptaan keamanan investasi dari ancaman dan gangguan lainnya.
Kemudahan akses tenaga keija siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
a.penyediaan data tenaga keija terampil dan siap pakai;
b.penciptaan tenaga keija skill sesuai kebutuhan melalui pelatihan pada BLK Sumbawa Barat.
Kemudahan akses pasokan bahan baku prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
a.memberikan panduan untuk kepastian harga bahan baku melalui penerbitan standar harga pemerintah;
b.fasilitasi kerjasama dengan penyedia bahan baku lokal.
(3) (4) (5) (6)
(7)\ r
(8)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan.
BAB VI JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN