DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum; BAB II Pendiran, Bentuk, Kedukan; BAB III Tugas Dan Fungsi; BAB IV Sifat, Tujuan Kegiatan; BAB Sumber Pembiyaan dan Pengelollan Aset; BAB VI Organisasi; BAB VII Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas; VII Penyelenggaraan Penyiaran Radio LPPL Suara Sabalong Samalewa; BAB IX Rencana Kerja dan Anggaran; BAB X Pertanggungjawaban; BAB XI Kepegawaian; BAB XII Pelaporan dan Pengawsan; BAB XIII Ketentuan Sanksi; BAB XIV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjaga integritas daerah, kemajemukan masyarakat dan terlaksananya otonomi daerah, perlu dibentuk lembaga penyiaran publik lokal yang menjamin terciptanya tatanan informasi daerah yang adil, merata dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dengan memanfaatkan frekuensi yang tersedia;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka perlu dibentuk lembaga penyiaran publik lokal Radio Suara Sabalong Samalewa yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan dapat memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sabalong Samalewa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 2
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
9.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA SABALONG SAMALEWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sumbawa. 3
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
5.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik yang selanjutnya disebut LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa Kabupaten Sumbawa adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
6.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa Kabupaten Sumbawa adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
7.Dewan Direksi/Direksi adalah dewan direksi LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa Kabupaten Sumbawa sebagai unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
8.Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
9.Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan mengggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
10.Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
11.Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah di Daerah dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
12.Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Negara sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
13.Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah Daerah sesuai wilayah layanan siaran.
14.Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
15.Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui siaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
16.Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut. 4
17.Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektomagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara, serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
18.Sistem Penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19.Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disingkat KPIP adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
20.Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
21.Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran, KPIP dan KPID untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.
22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.

BAB II

PENDIRIAN, BENTUK, KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa berkedudukan di Sumbawa Besar Kabupaten Sumbawa.
(2)LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa mempunyai tugas menyampaikan informasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, serta antar masyarakat.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa mempunyai fungsi sebagai media 5 informasi publik bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, dan perekat sosial, serta pelestarian budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

BAB IV

SIFAT, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 5

LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Pasal 6

LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa bertujuan:

a.mempercepat dan mengefektifkan penyebarluasan informasi publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik antara lain berjaringan dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI), Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Berlangganan dan/atau interaktif timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat serta antar masyarakat; dan
b.menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga citra positif Daerah dan Bangsa.

Pasal 7

(1)LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
(2)LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa dapat menyelenggarakan kegiatan kerjasama dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran dalam rangka peningkatan kualitas operasional penyiaran.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kegiatan kerja sama dan usaha lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

SUMBER PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN ASET

Pasal 8

(1)Sumber pembiayaan LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa berasal dari:
1. a.APBD;
2. b.Sumber pembiayaan lain meliputi: 6 1) iuran Penyiaran; 2) siaran iklan; 3) usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran; dan 4) sumbangan masyarakat.
(2)Pembiayaan LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
(3)Penerimaan yang berasal dari sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerimaan Daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Aset LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/ atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah, merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan dan berstatus sebagai inventaris barang milik Daerah.
(2)Penggunaan Aset LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pinjam pakai yang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai antara LPPL Radio Sabalong Samalewa dengan Pemerintah Daerah.
(3)Aset LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola dengan sebaik- baiknya oleh LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa dan tidak boleh diterlantarkan.
(4)Aset LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dijadikan sebagai barang jaminan.
(5)Aset bantuan/hibah yang berasal dari non Pemerintah kepada Daerah untuk LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa merupakan kekayaan Daerah.
(6)Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan penggunaan dan pemanfaatan sepenuhnya kepada LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2005