DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 114 Tahun 2021

Nomor: 114
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA,yang terdiri atas 57 Pasal dari XVI Bab,yaitu; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Ruang Lingkup, Bab III Antisipasi Dini, Bab IV Pencegahan, Bab V Rehabilitasi, Bab VI Koordinasi Antar Perangkat Daerah Dan Lembaga Masyarakat Terkait, Bab VII Partisipasi Masyarakat, Bab VIII Pembinaan Dan Pengawasan, Bab IX Penghargaan, Bab X Kerja Sama Dan Sinergi, Bab XI Koordinasi, Bab XII Pendanaan, Bab XIII Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi, Bab XIV Sanksi Administratif, Bab XV Ketentuan Lain-Lain, Bab XVI Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATISUMBAWAJ Mengingat Menimbang TENTANG FASILITASIPENCEGAHANDANPEMBERANTASANPENYALAHGUNAANDAN PEREDARANGELAPNARKOTIKADANPREKURSORNARKOTIKA PERATURANBUPATISUMBAWA NOMOR II~ TAHUN2021 BUPATISUMBAWA PROVINSINUSATENGGARABARAT Pasa11 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4.Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah beserta lembaga L terkait dalam pencegahan dan pemberantasan I \ 'I penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. BABI KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA. MEMUTUSKAN:
5.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415jMENKESjPERjXII/ 2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
9.Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 78);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 678);
5.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab bertujuan untuk meniadakan darr/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
6.Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
1.Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
8.Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan.
9.Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilarang tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
10.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
11.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
12.Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
13.Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill, dan lain-lain bagi penyalahguna baik pecandu maupun korban penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani kuratif dan rehabilitasi.
14.Konsultasi/konseling adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/ atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
15.Rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan gangguan penggunaan Narkotika baik dalam waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat.
16.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskari pecandu dari ketergantungan Narkotika.
17.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
18.Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah lembaga yang ~ melaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika. 1\
19.Pasea Rehabilitasi adalah tahapan pembinaan lanjut yang diberikan kepada penyalahguna, korban penyalahguna danl atau peeandu Narkotika setelah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan merupakan bagian terintegrasi dalam rangkaian rehabilitasi. 20.Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit dan Iatau Lembaga Rehabiltasi Medis dan Lembaga RehabilitasiSosialyang ditunjuk oleh Pemerintah.
21.Wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu Narkotika yang sudah eukup umur dan keluarganya, darr/atau orang tua/wali dari peeandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika yang belum eukup umur kepada Institusi Penerima Wajib Lapor untuk mendapatkan pengobatan danIatau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
22.Media Massa adalah media elektronik, media eetak, media sosial serta media online yang berada dalam wilayahdaerah.
23.Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika atau Prekursor Narkotika, seeara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sarna apabila penggunaannya dikurangi dan Iatau dihentikan seeara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas . . 24. Peeandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik seeara fisik maupun psikis.
25.Korban adalah seseorang yang tidak sengaja karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau dianeam untuk menggunakan NarkotikadanIatau Prekursor Narkotika.
26.Kohesi sosial adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengembalikan yang bersangkutan di lingkungan masyarakat.
27.Asesmen adalah sebuah proses pengukuran· dan non pengukuran untuk memperoleh data karakteristik peserta didik dengan aturan tertentu.
28.Intervensi berbasis masyarakat yang selanjutnya disingkat IBM adalah merupakan serangkaian aktivitas di bidang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang diraneang dari masyarakat dan untuk masyarakat yang terdiri dari kegiatan Skrining Intervensi Lapangan (SIL)Pemulihan Berbasis Masyarakat (PBM)dan kegiatan pasea rehabilitasi oleh AgenPemulihan (AP)dengan inemanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat.
29.Skrining Intervensi Lapangan yang selanjutnya disingkat SIL adalah suatu kegiatan yang merupakan bagian dari layanan rehabilitasi rawat jalan dengan melakukan penjangkauan dan skrining di lapangan pada tempat-tempat yang terdapat ~ potensi penyalahgunaan narkoba untuk dilakukan intervensi I \ singkat konseling rawat jalan dan/ atau rujukan. Pasa13 Ruang lingkup dalam PeraturanBupati ini meliputi :

a.antisipasi dini;
b.pencegahan;
c.rehabilitasi;
d.perlindungan, advokasi dan pendampingan sosia1;
e.partisipasi masyarakat;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.penghargaan;
h.kerjasama;
i.koordinasi;
j.pendanaan;
k.pelaporan, monitoringdan evaluasi; dan
1. 1.sanksi administratif. BABIl RUANG LINGKUP Pasal 2 Pengaturan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bertujuan untuk:
a.sebagai pedoman dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkelanjutan;
b.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c.membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d.menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
1. 30.Pemulihan Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PBM PBM adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan masyarakat di bidang rehabilitasi terhadap pengguna narkoba dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan kegiatan melalui pendekatan kearifan lokal.
2. 31.Agenpemulihan yang selanjutnya disingkat AP adalah orang atau sekelompok orang di masyarakat yang ditunjuk atau ditetapkan sebagai mitra kerja untuk menyelenggarakan tugas Pemantauan dan pendampingan terhadap mantan penyalahguna narkoba di wilayahnya.
a.peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat tanpa Narkotika dan Prekursor Narkotika; PasalS

(1)Pemerintah Daerah dan masyarakat melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui kegiatan: 8agian Kesatu Umum BABIV PENCEGAHAN Pasal 4
(1)Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.identifikasi terhadap situs internet atau sumber informasi lainnya yang menjadi sumber didapatkannya Narkotika dan prekursor narkotika;
2. h.memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan prekursor narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan sekolah dan fasilitas umumlainnya;
3. c.menyebarkan infonnasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. d.mewajibkan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah menandatangani surat pemyataan untuk tidak mengedarkan, menggunakan dan Iatau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
5. e.memberikan edukasi dini kepada anak di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. f.melaksanakan pembangunan berwawasan anti narkotika dan prekursor narkotika dengan membangun sarana prasarana pusat informasi dan edukasi tentang pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan prekursor narkotika; dan
7. g.melaksanakan tesurine kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)di lingkungan Pemerintah Daerah. BABIII ANTI$IPASIDINI membawa penyalahguna Narkotika ke IPWL.

Pasal 7

Pencegahan Melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a di lakukan oleh orang tua dengan cara:

a.memberikan pendidikan keagamaan kepada anggota keluarga;
b.meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
c.melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
d.memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika darr/atau Prekursor Narkotika;dan
b.penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c.pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui satuan pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
d.peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
e.peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi tetjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
f.memberikan upaya khusus bagi pemakai pemula Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pasa16 Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan melalui :
a.keluarga;
b.satuan pendidikan;
c.masyarakat;
d.organisasi kemasyarakatan;
e.instansi Pemerintah Daerah / instansi vertikal di Daerah;
f.badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan;
g.media massa; dan
h.tempat ibadah.

Pasal 9

(1)Dalam hal di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penanggungjawab Satuan Pendidikan hams:
1. a.memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan \ b. memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program h pendampingan danj atau rehabilitasi. PasalS Pencegahan melalui Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurufb dengan cara:
2. a.mengintegrasikan topik anti Narkotika dan bahaya penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk kurikulum yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan pada jenjang pendidikan formal dan nonformal;
3. b.memfasilitasi tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan Narkotika pada Satuan Pendidikan;
4. c.merujuk ke puskesmasj rumah sakit danj BNN untuk dilakukan deteksi dini bagi siswaj siswi yang terindikasi menggunakan Narkotika;
5. d.menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa, Perangkat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita dan tokoh masyarakat;
6. e.menyusun dan menetapkan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan mensosialisasikan di lingkungan Satuan Pendidikan;
7. f.membentuk timjkelompok keIja satuan tugas anti Narkotika padasetiap satuan pendidikan;
8. g.ikut melaksanakan kampanye dan menyebarkan informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika;
9. h.memfasilitasi layanan konsultasijkonseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui komunitas anti Narkotika yang dibentuk di sekolah;
10. i.berkoordinasi dengan orang tuajwali peserta didik jika ada indikasi penyalahgunaan Narkotika di lingkungan Satuan Pendidikan; dan
11. j.melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan kepada pihak yang berwenang.
(2)Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di ~ Satuan Pendidikan. pendidikanmembidangi Pasal 11
(1)Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas:
1. a.pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
2. b.pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Satuan Pendidikan.

Pasal 10

(I) Dalam hal di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penanggung jawab Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memberikan hukuman disiplin kepada yang bersangku tan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2)Sanksi kepada pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
(3)Satuan pendidikan menetapkan peraturan internal mengenai pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Dalam hal di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penanggungjawab Satuan Pendidikan memberikan sanksi berupa :
1. a.pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan
2. b.sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pendidikan.
(3)Satuan Pendidikan harus menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, setelah selesai menjalani program rehabilitasi atau dinyatakan bebas darr/atau telah selesai menjalani hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1)Pencegahan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dengan cara membangun peran serta organisasi kemasyarakatan yang meliputi :
1. a.melakukan pembangunan berwawasan anti Narkotika J Y J dengan sosialisasi penyebaran informasi mengenai bahaya (' '\ ~ penyalahgunaan Narkotika; dan

Pasal 12

(1)Pencegahan melalui masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan cara memberdayakan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika.
(2)Unsur-unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas kepala desa/lurah, kepala dusun, ketua RTdan ketuaRW.
(3)Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. b.menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan wilayahnya;
3. c.melaksanakan bimbingan teknis pemberdayaan masyarakat kawasan rawan dan rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. d.membentuk satuan tugas I tim pencegahan bahaya Narkotika berbasis masyarakat di tingkat keluraharr/ desa; dan
5. e.meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyaIahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(4)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sarna dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah desa dan/ atau pihak swasta.
(1)Penanggungjawab Badan Usaha, Tempat Usaha, \' \ Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan wajib mengawasi I '\ Ii'I Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Pasa117 Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di wilayah Kabupaten Sumbawa wajib melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melakukan pengawasan melekat terhadap pegawai dan lingkungan keIjanya. Pasa116 (I) Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di wilayah Kabupaten Sumbawa berkewajiban melakukan kampanye dan berperan aktif dalam penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerjanya dan/ atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pelaksanaan kampanye dan penyebaran infonnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat dilaksanakan sendiri atau bersarna sarna dengan Perangkat Daerah atau instansi/Iembaga terkait lainnya.
1. b.menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah masing-masing,
(2)Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pihak swasta. Pasa120
(1)Dalam rangka fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah dapat bekerja sarna dengan media Massa lokal maupun nasional di daerah.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan ~ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan antara lain dengan cara:
1. a.meminta kepada kaxyawanjtenaga kerja untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan danjatau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi karyawanjtenaga kerja di Badan Usaha, Tempat Usaha, HoteljPenginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya;
2. b.melakukan pemeriksaan tes urine bagi calon karyawanjtenaga kerja pada saat rekrutmen dan secara berkala dalam rangka menciptakan lingkungan kerja bersih dari penyalahgunaan Narkotika;
3. c.ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, HoteljPenginapan dan Tempat Hiburan maupun masyarakat sekitar Badan Usaha, Tempat Usaha, HoteljPenginapan dan Tempat Hiburan;
4. d.memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, HoteljPenginapan dan Tempat Hiburan miliknya;
5. e.melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, HoteljPenginapan dan Tempat Hiburan miliknya;
6. f.bertindak koorperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika eli lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, HoteljPenginapan dan Tempat Hiburan miliknya; dan
7. g.membentuk tim satuan tugas atau penggiat anti Narkotika dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pecanduj'korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau rehabilitasie. pengetahuan penatalaksanaan terapi berdasarkan jenis Narkotika yang digunakan.
(3)Orang tua atau wali dari pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang belum cukup umur wajib melaporkan pada Institusi IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan Iatau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 22

(1)IPWLhams memenuhi persyaratan:
1. a.sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang ketergantungan Narkotika; dan h.sarana yang sesuai dengan standar Rehabilitasi Medis atau standar Rehabilitasi Sosial.
(2)Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a paling sedikit memiliki:
1. a.pengetahuan dasar tentang Narkotika;
2. b.pengetahuan dasar tentang ketergantungan Narkotika;
3. c.keterampilan melakukan Asesmen ketergantungan Narkotika;
4. d.keterampilan melakukan konseling tentang dasar ketergantungan Narkotika; dan
(1)Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h dilaksanakan mela1ui:
1. a.imbauan untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan Narkotika; dan
2. b.membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan Narkotika. dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca.
(2)Penempatan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dilakukan berdasarkan pertimbangan pimpinanypengelola tempat ibadah setempat.
(3)Pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dapat juga dilakukan mela1ui kegiatan agama, diantaranya ceramah keagamaan dan/ atau seminar keagamaan.
(1)Hasil Asesmen dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku penyalahguna Narkotika.
(2)Hasil Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotikayang bersangkutan.
(3)Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh penyalahguna Narkotika dan/atau orang , tua/walij'keluarga penyalahguna Narkotika dan pimpinan "" IPWL. Pasa124
(1)IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus melakukan Asesmen terhadap penyalahguna Narkotika untuk mengetahui kondisi penyalahguna Narkotika.
(2)Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
(3)Pelaksanaan Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap penyalahguna Narkotika.
(4)Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris serta riwayat keluarga dan sosial penyalahguna Narkotika.
(5)Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku penyalahguna Narkotika. Pasa123
(1)Penyalahguna Narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada Institusi Penerima WajibLapor diberi kartu lapor diri setelah menjalani Asesmen.
(2)Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) ka1i masa perawatan.
(3)Dalam hal IPWLtidak memilikikemampuan untuk melakukan pengobatarr/perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau atas permintaan penyalahguna Narkotika, orang tua dan wall atau keluarganya, IPWLharus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memilikikemampuan.
(4)Penyalahguna Narkotika yang sedang menjalani pengobatanj'perawatan dirumah sakit./fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL. dilaporkan keluarganya pada IPWL untuk mendapatkan pengobatan darr/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
(1)Lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk sebagai IPWLwajib melakukan Asesmen setelah menerima laporan untuk mengetahui kondisi fisik dan mental pecandu/korban.
(2)Hasil Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu Zkorban yang bersangkutan.

Pasal 29

Pasa128

(1)Rehabilitasi Medis terhadap pecanduj'korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilaksanakan dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
(2)Fasilitasi Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi rumah sakit, puskesmas atau lembaga rehabilitasi medis tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
(3)Penetapan rumah sakit, puskesmas dan! atau lembaga rehabilitasi medis tertentu dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi untuk diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan. Paragraf2 Rehabilitasi Medis Pasa127 Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa126 ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme wajib lapor bagi pecanduj'korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasa126
(1)Penanganan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi.
(2)Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rehabilitasi medis; dan/ atau
2. b.rehabilitasi sosial.
(3)Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan prekursor narkotika.
(4)Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas biaya pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Rehabilitasi sosial terhadap pecanduj'korban dan mantan pecandu penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dilaksanakan oleh:
1. a.Lembaga Rehabilitasi Sosial yang didirikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daera.h;atau
2. b.Lembaga Rehabilitasi Sosial yang didirikan oleh masyarakat.
(2)Rehabilitasi Sosial dapat dilakukan melalui rawat inap atau rawat jalan sesuai rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil Asesmen.
(3)Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraanRehabilitasi Sosial terhadap pecandu/korban dan mantan pecandu penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(4)Rehabilitasi Sosial terhadap pecandu/korban dan mantan pecandu penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam bentuk:
1. a.motivasi dan diagnosis psikososial;
2. b.perawatan dan pengasuhan;
3. c.pelatihan vokasionaldan pembinaan kewirausahaan;
4. d.bimbingan mental spiritual;
5. e.bimbingan fisik;
6. f.bimbingan sosial dan konseling psikososial;
7. g.pelayanan aksebilitas; I X~ h. bantuan dan asistensi sosial;
(1)Rehabilitasi Medis dapat dilakukan melalui rawat inap atau rawat jalan sesuai rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil Asesmen.
(2)Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.

Pasal 30

Pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan oleh orangtua/walinya harus menjalani Rehabilitasi Medissesuai hasil Asesmensebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

(3)Pecandu/korban yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh orangtua/walinya diberikan kartu lapor diri setelah menjalani Asesmen. mendampingi dan memberikan dukungan kepada korban penyalahgunaan narkotika dengan tingkat risiko rendah melalui intervensi awal;

Pasal 35

(1)Proses pemulihan pecandujkorban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dilaksanakan melalui IBM.
(2)Bentuk dari kegiatan IBMadalah :
1. a.menemukenali korban penyalahgunaan narkotika di wilayah setempat;
2. b.melakukan penjangkauan untuk mengidentifikasi penggunaan narkotika dan tingkat permasalahannya; Pasa134
(1)Program Rehabilitasi Sosial bagi pecandujkorban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil Asesmen.
(2)Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pekerja professional yang kompeten dalam penanganan Rehabilitasi Sosial bagi pecandujkorban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika atau tenaga kesejahteraan sosial terlatih sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.
(3)Proses pemulihan pecandujkorban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang diselenggarakan masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan kearifan lokal. Pasa133
(1)Lembaga Rehabilitasi Sosial yang didirikan oleh masyarakat wajib didaftarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Lembaga Rehabilitasi Sosial milik masyarakat dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Sosial.
(3)Lembaga Rehabilitasi Sosial milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh Menteri Sosial.
1. i.bimbingan resosialisasi; J. bimbingan lanjut; dan
2. k.rujukan.
(5)Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membantu klien menuju dan mempertahankan kondisi bebas Narkotika dan memulihkan fungsi fisik, psikologis, sosial dan spiritual agar dapat mengembangkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 38

(1)Penyalahguna Narkotika ditempatkan pada Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial setelah menjalani proses Asesmen.
(2)Lembaga Rehabilitasi Medis dan/ atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. If ~3) Penyelenggaraanlayanan rehabilitasi oleh lembaga rehabili1:asi , I.e... sesuai standar NasionalRehabilitasi.
(1)Dalam rangka mewujudkan kegiatan Pasca Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penyalahguna Pasca Rehabilitasidapat dilakukan:
1. a.pelayanan untuk memperolehketerampilan kerja;
2. b.pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan; dan
3. c.kohesi sosial.
(1)Pelayanan untuk memperolehketerampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangitenaga kerja.
(2)Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangipendidikan.
(3)Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangisosial.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 114 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 12

Pasal 22

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 35

Pasal 38

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 12

Pasal 22

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 35

Pasal 38

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019