DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur mengenai pembentukan Perangkat Daerah yang terdiri atas: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan. Pengaturan tersebut termasuk tugas pokok dan fungsi OPD yang dibentuk.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2.Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
5.Bupati adalah Bupati Sumbawa.
6.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
9.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 3
12.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
13.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
14.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.
15.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
16.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
17.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
18.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sumbawa.
19.Dinas adalah Dinas Kabupaten Sumbawa.
20.Badan adalah Badan Kabupaten Sumbawa.
21.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
22.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
23.Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
24.Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Sumbawa.
25.Jabatan Perangkat Daerah adalah tingkatan jabatan struktural/eselon.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas;
e.Badan; dan
f.Kecamatan. 4

Pasal 4

(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
(2)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe A.
(3)Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan Inspektorat Tipe A.
(4)Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas :
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A;
2. b.Dinas Kesehatan Tipe A;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A;
4. d.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B;
5. e.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A;
6. f.Dinas Sosial Tipe A;
7. g.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A;
8. h.Dinas Pangan Tipe A;
9. i.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A;
10. j.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
11. k.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A;
12. l.Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A;
13. m.Dinas Perhubungan Tipe B;
14. n.Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tipe A;
15. o.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A;
16. p.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B;
17. q.Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tipe A;
18. r.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A;
19. s.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A;
20. t.Dinas Pertanian Tipe A; dan
21. u.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A.
(5)Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas :
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A;
2. b.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A;
3. c.Badan Pendapatan Daerah Tipe A; dan
4. d.Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tipe B.
(6)Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas :
1. a.Kecamatan Sumbawa dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Unter Iwes dengan Tipe A; 5
3. c.Kecamatan Labuhan Badas dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Batulanteh dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Moyo Utara dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Moyo Hilir dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Moyo Hulu dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Lenangguar dengan Tipe A;
9. i.Kecamatan Ropang dengan Tipe A;
10. j.Kecamatan Lunyuk dengan Tipe A;
11. k.Kecamatan Orong Telu dengan Tipe A;
12. l.Kecamatan Lantung dengan Tipe A;
13. m.Kecamatan Lape dengan Tipe A;
14. n.Kecamatan Lopok dengan Tipe A;
15. o.Kecamatan Maronge dengan Tipe A;
16. p.Kecamatan Plampang dengan Tipe A;
17. q.Kecamatan Labangka dengan Tipe A;
18. r.Kecamatan Empang dengan Tipe A;
19. s.Kecamatan Tarano dengan Tipe A;
20. t.Kecamatan Rhee dengan Tipe A;
21. u.Kecamatan Utan dengan Tipe A;
22. v.Kecamatan Alas dengan Tipe A; w.Kecamatan Buer dengan Tipe A; dan
23. x.Kecamatan Alas Barat Tipe A.

Pasal 5

(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan unsur staf.
(2)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
(3)Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(4)Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas :
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pendidikan dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kebudayaan;
2. b.Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kesehatan;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 6
5. e.Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
6. f.Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial;
7. g.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan pilihan bidang transmigrasi;
8. h.Dinas Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pangan;
9. i.Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan pilihan bidang kehutanan;
10. j.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. k.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
12. l.Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
13. m.Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perhubungan;
14. n.Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang statistik;
15. o.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan pilihan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan pilihan bidang perdagangan;
16. p.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang penanaman modal dan unit pelayanan terpadu satu pintu;
17. q.Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga dan urusan pemerintahan pilihan bidang pariwisata;
18. r.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kearsipan;
19. s.Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan bidang kelautan dan perikanan; 7
20. t.Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian; dan
21. u.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan.
(5)Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terdiri atas :
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
2. b.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
3. c.Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
4. d.Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
(6)Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dibentuk untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unsur staf.
(2)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 7

(1)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
(2)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 8

Pasal 8

(1)Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2)Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

(1)Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

(1)Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Badan sebagaimana dimkasud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

(1)Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018