DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018

Nomor: 12
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) diubah sebagai berikut Diantara huruf e dan huruf f ayat (4) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e.1

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) diubah sebagai berikut :

1.Diantara huruf e dan huruf f ayat (4) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e.1 sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
(2)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe A.
(3)Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan Inspektorat Tipe A.
(4)Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas :
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A;
2. b.Dinas Kesehatan Tipe A;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A;
4. d.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B;
5. e.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A; 3 e.1. Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B;
6. f.Dinas Sosial Tipe A;
7. g.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A;
8. h.Dinas Pangan Tipe A;
9. i.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A;
10. j.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
11. k.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A;
12. l.Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A;
13. m.Dinas Perhubungan Tipe B;
14. n.Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tipe A;
15. o.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A;
16. p.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B;
17. q.Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tipe A;
18. r.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A;
19. s.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A;
20. t.Dinas Pertanian Tipe A; dan
21. u.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A.
(5)Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas :
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A;
2. b.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A;
3. c.Badan Pendapatan Daerah Tipe A; dan
4. d.Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tipe B.
(6)Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas :
1. a.Kecamatan Sumbawa dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Unter Iwes dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Labuhan Badas dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Batulanteh dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Moyo Utara dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Moyo Hilir dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Moyo Hulu dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Lenangguar dengan Tipe A;
9. i.Kecamatan Ropang dengan Tipe A;
10. j.Kecamatan Lunyuk dengan Tipe A;
11. k.Kecamatan Orong Telu dengan Tipe A;
12. l.Kecamatan Lantung dengan Tipe A;
13. m.Kecamatan Lape dengan Tipe A;
14. n.Kecamatan Lopok dengan Tipe A; 4
15. o.Kecamatan Maronge dengan Tipe A;
16. p.Kecamatan Plampang dengan Tipe A;
17. q.Kecamatan Labangka dengan Tipe A;
18. r.Kecamatan Empang dengan Tipe A;
19. s.Kecamatan Tarano dengan Tipe A;
20. t.Kecamatan Rhee dengan Tipe A;
21. u.Kecamatan Utan dengan Tipe A;
22. v.Kecamatan Alas dengan Tipe A;
23. w.Kecamatan Buer dengan Tipe A; dan
24. x.Kecamatan Alas Barat Tipe A.
  1. 2.Di antara huruf e dan huruf f ayat (4) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e.1 sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan unsur staf.
(2)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
(3)Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(4)Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas :
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pendidikan dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kebudayaan;
2. b.Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kesehatan;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. e.Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum; e.1. Dinas Pemadam Kebakaran menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
6. f.Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial; 5
7. g.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan pilihan bidang transmigrasi;
8. h.Dinas Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pangan;
9. i.Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan pilihan bidang kehutanan;
10. j.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. k.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
12. l.Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
13. m.Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perhubungan;
14. n.Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang statistik;
15. o.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan pilihan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan pilihan bidang perdagangan;
16. p.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang penanaman modal dan unit pelayanan terpadu satu pintu;
17. q.Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga dan urusan pemerintahan pilihan bidang pariwisata;
18. r.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kearsipan;
19. s.Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan bidang kelautan dan perikanan; 6
20. t.Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian; dan
21. u.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan.
(5)Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terdiri atas :
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
2. b.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
3. c.Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
4. d.Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
(6)Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dibentuk untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

3.Pasal 19 Dihapus. Pasal II

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Aparatur Sipil Negara pada Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa. Ditetapkan di Sumbawa Besar pada tanggal 26 Nopember 2018 BUPATI SUMBAWA, TTD M. HUSNI DJIBRIL 7 Diundangkan di Sumbawa Besar pada tanggal 26 Nopember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, TTD RASYIDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 89 TAHUN 2018 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA I. PENJELASAN UMUM Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa khusus untuk urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh:
1. a.Dinas daerah kabupaten/ kota yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
2. b.Dinas daerah kabupaten/ kota yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa khusus urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dilaksanakan oleh:
3. a.Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
4. b.Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran di bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan sub urusan kebakaran. Seiring dengan peningkatan kapasitas kelembagaan sub urusan kebakaran maka dalam rangka optimalisasi peran dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan secara kelembagaan, UPT Pemadam Kebakaran yang semula berada di bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa perlu ditingkatkan menjadi perangkat daerah tersendiri yaitu Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B (dengan skor 768 berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan). II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 671

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016