(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan unsur staf.
(2)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
(3)Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(4)Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas :
a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pendidikan dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kebudayaan;
b.Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kesehatan;
c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
d.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e.Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
e.1. Dinas Pemadam Kebakaran menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
f.Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial;
5
g.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan pilihan bidang transmigrasi;
h.Dinas Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pangan;
i.Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan pilihan bidang kehutanan;
j.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
k.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
l.Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
m.Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perhubungan;
n.Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang statistik;
o.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan pilihan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan pilihan bidang perdagangan;
p.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang penanaman modal dan unit pelayanan terpadu satu pintu;
q.Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga dan urusan pemerintahan pilihan bidang pariwisata;
r.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kearsipan;
s.Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan bidang kelautan dan perikanan;
6
t.Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian; dan
u.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan.
(5)Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terdiri atas :
a.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
b.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
c.Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
d.Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
(6)Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dibentuk untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
3.Pasal 19 Dihapus.
Pasal II
(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Aparatur Sipil Negara pada Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa. Ditetapkan di Sumbawa Besar pada tanggal 26 Nopember 2018 BUPATI SUMBAWA, TTD M. HUSNI DJIBRIL 7 Diundangkan di Sumbawa Besar pada tanggal 26 Nopember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, TTD RASYIDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 89 TAHUN 2018 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA I. PENJELASAN UMUM Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa khusus untuk urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh:
a.Dinas daerah kabupaten/ kota yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
b.Dinas daerah kabupaten/ kota yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa khusus urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dilaksanakan oleh:
a.Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
b.Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran di bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan sub urusan kebakaran.
Seiring dengan peningkatan kapasitas kelembagaan sub urusan kebakaran maka dalam rangka optimalisasi peran dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan secara kelembagaan, UPT Pemadam Kebakaran yang semula berada di bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa perlu ditingkatkan menjadi perangkat daerah tersendiri yaitu Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B (dengan skor 768 berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan). II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 671