DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH, yang terdiri atas 3 Angka perubahan Ketentuan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pajak daerah merupakan salah satu surnber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini, sehingga perlu diu bah;
c.babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan .Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 34 Tahun '2010 tentang Pajak Daerah;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan . Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Letnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ~ ~~ Mengingat Menimbang PERATURANDAERAH KABUPATENSUMBAWA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAH KABUPATENSUMBAWA NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANGPAJAK DAERAH BUPATI SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARABARAT 2

a.tontonan film sebesar 10% (sepuluh perseratus);
h.pagelaran kesenian, musik, tari danjatau busana sebesar 100/0 (sepuluh perseratus);V 44\
1. 2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 diubah berbunyi sebagai berikut : Pasal 19

(1)Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut: Pasal 16
(1)Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
(2)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.tontonan film;
2. b.pagelaran kesenian, musik, tari danj atau busana;
3. c.kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
4. d.pameran;
5. e.sirkus, akrobat dan sulap;
6. f.permainan bilyar dan boling;
7. g.pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
8. h.refleksi, mandi uapj spa dan pusat kebugaran (fitness cente,,;
9. i.pertandingan olahraga; dan j., karaoke.
(3)Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pagelaran kesenian rakyatjtradisional dalam rangka usaha pelestarian kesenian dan budaya tradisional Daerah.

1.Ketentuan huruf f ayat (2) Pasal 16 diubah dan menambah 1 (satu) huruf yakni hurufj, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 574) diubah sebagai berikut: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENSUMBAWANOMOR 34 TAHUN2010 TENTANGPAJAK DAERAH.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENSUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA Dengan Persetujuan Bersama

5.Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 574); _- 3 NOREGPERATURANDAERAHKABUPATENSUMBAWA, PROVINS!NUSATENGGARABARATNOMOR14 TAHUN2019 LEMBARANDAERAHKABUPATENSUMBAWATAHUN2019 NOMOR2 Diundangkan di Sumbawa Besar pada tanggal 21 Maxe t 2019 SEKRETARISDAE KA UPATENSUMBAWA, <I( rM. HUSNI DJIBRIL Ditetapkan di Sumbawa Besar .: ~~~A~~~i~~X:fet2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 55

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) .

c.kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 100/0 (sepuluh perseratus);
d.pameran sebesar 100/0 (sepuluh perseratus);
e.sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh perseratus);
f.pennainan bilyar dan boling sebesar 10% (sepuluh perseratus);
g.pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
h.refleksi, mandi uapjspa dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar 10% (sepuluh perseratus);
i.pertandingan olahraga sebesar 100/0 (sepuluh perseratus) sebesar 100/0 (sepuluh perseratus); dan
j.karaoke sebesar 100/0 (sepuluh perseratus).

(2)Tarif Pajak Hiburan untuk jenis hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk kesenian rakyat/tradisional dan/ atau hiburan rakyat.

3.Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: I. UMUM Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan . daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 34 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah. Perubahan dimaksud yaitu dengan menghilangkan objek pajak daerah bagi kegiatan golf sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf f dan Pasal 19 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 34 Tahun 2010. Dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor S2/PUU-IX/2011~ kata "golf" dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga golf tidak lagi rnenjadi objek pajak daerah. Selain itu perubahan juga dilakukan dengan cara menambah jenis pelayanan hiburan yang layak dipungut pajak daerah yaitu pajak hiburan karaoke serta menyesuaikan tarif beberapa jenis Pajak Daerah yaitu pajak hiburan rneliputi :

a.tontonan film dari 35% (tiga puluh lima perseratus) diturunkan rnenjadi 100/0(sepuluh perseratus);
b.pagelaran kesenian, musik, tari dan/ atau busana dari 300/0(tiga puluh perseratus) diturunkan rnenjadi 100/0(sepuluh perseratus);
c.kontes kecantikan dari 300/0 (tiga puluh perseratus) diturunkan rnenjadi 10% (sepuluh perseratus);
d.kontes binaraga dan sejenisnya dari 250/0(dua puluh lima perseratus) diturunkan menjadi 10% (sepuluh perseratus);
e.pameran dari 25% (dua puluh lima perseratus) diturunkan rnenjadi 100/0(sepuluh perseratus);
f.sirkus, akrobat dan sulap dari 30% (tiga puluh perseratus) diturunkan menjadi 100/0(sepuluh perseratus);
g.permainan bilyar dan boling dari 35% (tiga puluh lima perseratus) diturunkan menjadi 10010 (sepuluh perseratus);
h.pacuan kuda dan kendaraan bermotor dari 30% (tiga puluh perseratus) diturunkan menjadi 10% (sepuluh perseratus);
1. 1.permainan ketangkasan dari 50% (lima puluh perseratus) diturunkan menjadi 10% (sepuluh perseratus);
j.refleksi dan mandi uap Ispa dari 50% (lima puluh perseratus) diturunkan menjadi 10010 (sepuluh perseratus);
k.refleksi dan pusat kebugaran (fitness center) dari 35% (tiga PU'yh lima 41~ perseratus) diturunkan menjadi410% (sepuluh perseratus); dan TENTANG PERUBAHANATAS PERATURANDAERAHKABUPATENSUMBAWANOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANGPAJAK DAERAH PERATURANDAERAH KABUPATENSUMBAWA NOMOR 2 TAHUN 2019 PENJELASAN ATAS 5 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR~682 Pasal II Cukup jelas. Pasal I Cukup jelas. II. PASAL DEMI PASAL
1. 1.pertandingan olahraga dari 150/0 (lima belas perseratus) diturunkan menjadi 100/0 (sepuluh perseratus); serta tarif pajak sarang burung walet dari dari 10% (sepuluh perseratus) diturunkan menjadi 50/0(limaperseratus). Dengan adanya penyesuaiarr/penurunan tarif terhadap beberapa jenis pajak daerah diharapkan tidak ada lagi pelaku usaha atau masyarakat selaku wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 55

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 55

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2010