DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Perangkat Desa, terdiri atas: a. Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa; b. Pelaksana Kewilayahan yang dipimpin oleh Kepala Dusun; dan c. Pelaksana Teknis yang dipimpin oleh Kepala Seksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) I sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 2 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 2 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 621) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 653); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 621) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 653), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

( 1) Dalam rangka pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.

(2)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
1. a.unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
2. b.satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kabupaten; dan
3. c.unsur terkait lainnya.
(3)Dalam penanganan bencana nonalam Corona Viruse Disease 2019, Bupati dapat melimpahkan pembentukan sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
1. a.unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
2. b.satuan tugas kecamatan; dan
3. c.unsur terkait lainnya.
(4)Tugas Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala 3 penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten;
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;dan
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(5)Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
1. a.melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
2. b.mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
3. c.menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten.
(6)Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa.

2.Ketentuan Pasal 2 1 ayat (2) huruf e diubah, dan ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 2 1 , berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memenuhi syarat:
1. a.penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pemah menikah;
2. b.tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) / Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
3. c.nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
4. d.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
5. e.berdomisili di Desa paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan sebagai pengganti KTP-el.
(3)Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih temyata tidak lagi 4 memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
(4)Pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya adalah pemilih yang tercantum dalam DPT.
(5)Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Pilkades tidak dapat memberikan hak pilihnya.
(6)Pemilih yang tidak tercantum namanya dalam daftar pemilih maka tidak dibenarkan menggatikannya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan (Suket).

3.Ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

( 1) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan membuka pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

(2)Jangka waktu pengumuman pendaftaran Bakat Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 9 (sembilan) hari.
(3)Penduduk Desa mendaftar kepada Panitia Pemilihan dilengkapi persyaratan Calon Kepala Desa.
(4)Panitia Pemilihan melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa secara demokratis dan transparan.

4.Ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf e, huruf h, diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf q dan ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf i diubah, dan ditambah huruf 1, huruf m, huruf n, huruf o dan huruf p sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

(1)Penduduk Desa yang mendaftar sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), harus memenuhi persyaratan:
1. a.warga negara Repu blik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. g.dihapus;
8. h.tidak pernah tersandung dalam proses masalah hukum, norma sosial kemasyarakatan, norma agama dan/atau tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 5
9. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.sehat jasmani dan rohani;
  1. 1.tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
12. m.tidak menjabat sebagai ketua dan/ atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan undangan serta jabatan yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dan/atau menghambat pelaksanaan tugas;
13. n.tidak menjadi pengurus partai politik;
14. o.tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia /Kepolisian Republik Indonesia; dan
15. p.dihapus
16. q.kepala Desa yang berakhir masa jabatannya dan ingin mencalonkan diri kembali menjadi calon Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan:
1. a.surat pemyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
2. b.fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang disahkan oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
3. c.fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa;
4. d.surat pemyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
5. e.fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa;
6. f.surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan 6 tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
7. g.surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
8. h.surat keterangan sehat dari rumah sakit umum daerah atau dokter pemerintah;
9. i.surat keterangan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masajabatan;
10. j.surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
11. k.pas foto hitam putih/berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  1. 1.surat pernyataan tidak menjabat sebagai ketua dan/ atau anggota pada lembaga-lembaga Negara dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan serta jabatan yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dan/ atau menghambat pelaksanaan tugas yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
12. m.surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
13. n.surat pernyataan bukan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Repu blik Indonesia yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
14. o.Surat keterangan dari Bupati atau pejabat yang berwenang mengeluarkan sebagai bukti penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada Bupati; dan
15. p.surat pernyataan tidak pernah tersandung dalam proses masalah hukum, norma sosial kemasyarakatan, norma agama dan/atau tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangku tan di atas kertas segel atau bermaterai cukup dan mengetahui pemerintah desa.
  1. 5.Di antara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 66A, Pasal 66B, Pasal 66C dan Pasal 66D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

(1)Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.
(2)Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Kepala Desa yang telah ditetapkan dan dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Bupati untuk mendapatkan Nomor Induk Kepala Desa.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan Nomor Induk Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkam dalam Peraturan Bupati. 7
(5)Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
2. b.pengambilan Sumpah/ Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
3. c.penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
4. d.kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
5. e.penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
6. f.pembacaan Amanat Bupati; dan
7. g.pembacaan doa.

Pasal 66B

(1)Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
(2)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66C

(1)Calon Kepala Desa terpilih yang sebelum pelantikan ditetapkan sebagai tersangka:
1. a.tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
2. b.tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/ atau tindak pidana terhadap keamanan Negara; tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
(2)Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sampai adanya putusan pengadilan yang bersifat tetap.
(3)Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa:
1. a.tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
2. b.tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/ atau tindak pidana terhadap keamanan Negara; tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
(4)Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan. 8
(5)Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
(6)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

Pasal 66D

(1)Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
(2)Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
(3)Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
(4)Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.pendahuluan;
2. b.monografi Desa;
3. c.pelaksanaan program kerja tahun lalu;
4. d.rencana program yang akan dating;
5. e.kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
6. f.hambatan yang dihadapi; dan
7. g.daftar inventarisasi dan kekayaan desa.
  1. 6.Ketentuan Pasal 68 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

( 1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(2)Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
(3)Togas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
(3a)Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak terpilih sebagai Kepala Desa dalam proses pemilihan Kepala Desa dikembalikan statusnya sebagai Perangkat Desa semula.
(3b)Perangkat Desa yang terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan 9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat ( 1) yang dibuktikan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

7.Ketentuan Pasal 69 ayat (3) diubah dan ditambah (1) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

( 1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

(2)Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(3)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(3a)Pegawai Negeri Sipil yang terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) yang dibuktikan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

8.Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 69A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…