DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 26 Mei 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 111

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sumedang

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah kabupaten Sumedang Tahun 2014-2015

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memelihara prinsip penyelenggaraan kepariwistaan yang menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya, hak asasi manusia, pelestarian alam dan lingkungan hidup; 2
c.bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi memajukan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran untuk mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
d.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu

Menetapkan

menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 3
2. 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. 4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. 6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. 7.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 4
7. 8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. 9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 5
12. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
13. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;
14. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. 16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 5);
16. 17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6);
17. 18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejahteraan, Nilai Tradisional dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7)
18. 19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2); 6
19. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
20. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
21. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 9);
22. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
23. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN : 7 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2014-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2.Pemerintahan daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sumedang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
5.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. 8
7.Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
8.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
9.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10.Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11.Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan wisata.
12.Pemasaran pariwisata adalah aktivitas untuk menarik wisatawan dan memotivasi mereka untuk membeli produk dan pelayanan pariwisata yang ditawarkan. 9
13.Kelembagaan kepariwisatan adalah organisasi- organisasi pemerintah, swasta, maupun masyarakat, termasuk sumber daya manusia di dalamnya, serta regulasi dan mekanisme operasional dalam pengembangan kepariwisataan.
14.Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15.Usaha perjalanan wisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
16.Fasilitas penunjang pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.
17.Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan. 10
18.Kawasan andalan pariwisata adalah kawasan yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya dengan pengembangan pariwisata.
19.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2014-2025 yang selanjutnya disebut RIPPARDA Tahun 2014-2025 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat Kabupaten yang berisikan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan yang ditentukan mencakup aspek pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata.
20.Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan ke destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan pariwisata.
21.Prasarana umum adalah kelengkapan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
22.Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata. 11
23.Sumber daya manusia pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
24.Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
25.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
26.Kawasan pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luas areal tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen pariwisata serta memiliki karakter atau tema tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut. 12

BAB II

PRINSIP DAN AZAS

Pasal 2

Prinsip pembangunan kepariwisataan terdiri atas :

a.kepariwisataan yang tidak menyalahi ajaran agama atau tradisi, tidak mengganggu keseimbangan ekologis/ lingkungan dan tidak melanggar hak asasi manusia;
b.apresiasi terhadap nilai dan norma kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai budaya masyarakat lokal setempat, jati diri sebagai bangsa Indonesia;
c.pemanfaatan potensi sebesar-besarnya untuk daya guna bangsa Indonesia; dan
d.keanekaragaman alam maupun budaya adalah ciri khas Indonesia sebagai modal dasar, identitas lokal perlu dikembangkan seluas-luasnya.

Pasal 3

Azas pembangunan kepariwisataan daerah adalah:

a.manfaat;
b.kekeluargaan; 13
c.adil dan merata;
d.keseimbangan;
e.kemandirian;
f.kelestarian;
g.partisipasi;
h.berkelanjutan; dan
i.demokratis.

BAB III

KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Pasal 4

Kedudukan RIPPARDA Tahun 2014-2025:

a.merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;
b.menjabarkan visi dan misi Pembangunan Kabupaten Sumedang serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
c.sebagai pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sumedang; dan
d.sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana strategis pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Sumedang. 14

Pasal 5

Ruang lingkup RIPPARDA Tahun 2014-2025 meliputi:

a.pembangunan destinasi pariwisata;
b.pembangunan industri pariwisata;
c.pembangunan pemasaran; dan
d.pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 6

Jangka waktu perencanaan RIPPARDA dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2025 dan dapat di lakukan revisi setiap 5 (lima) tahun.

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 7

(1)Pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
(2)Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.visi;
2. b.misi; 15
3. c.tujuan;
4. d.sasaran; dan
5. e.arah pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 8

Visi pembangunan kepariwisatan Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah terwujudnya Sumedang sebagai daerah tujuan pariwisata alam, budaya dan minat khusus berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, handal, serta mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 9

Misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sumedang meliputi pengembangan:

a.destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, indah, mudah dicapai, berwawasan dan ramah lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
b.industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakan kemitraan usaha dan bertanggung jawab terhadap lingkungan; 16
c.pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab, mampu menggerakan industri pariwisata dalam kegiatan pemasaran terpadu, unggul, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara; dan
d.kelembagaan organisasi pemerintah daerah bidang pariwisata, asosiasi profesi usaha pariwisata, industri pariwisata, masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan daerah.

Pasal 10

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c adalah :

a.meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
b.mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakan perekonomian daerah;
c.mengembangkan pemasaran pariwisata secara efektif dan efisien melalui pemasaran terpadu dan bertanggung jawab;
d.mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang sinergi dengan pembangunan kepariwisataan daerah; dan
e.mengembangkan peran masyarakat lokal, peran komunitas lokal dalam pengembangan pariwisata berbasis kreatifitas. 17

Isi peraturan

Teks111PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020