DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Juni 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sumedang

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Umum

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dengan status badan layanan umum daerah penuh serta pembebasan biaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan, maka pengaturan mengenai tarif retribusi pelayanan kesehatan dan pembebasan biaya perlu diubah;
c.bahwa sesuai kondisi perkembangan perekonomian yang berdampak terhadap biaya operasional pengelolaan persampahan dan meningkatnya jumlah/volume sampah yang dihasilkan oleh wajib retribusi maka besaran retribusi persampahan perlu diubah;
d.bahwa struktur dan besaran tarif retribusi pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran serta besaran tarif parkir harian kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan maka perlu diubah;
e.bahwa sesuai ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mempunyai hukum mengikat sehingga berdampak pada formulasi perhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi; 3
f.bahwa sesuai ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya;
g.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 4
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 5
8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 6 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 7
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
20.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 7);
21.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 8 Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
22.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 7), diubah sebagai berikut: 9
1.Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 78 diubah, dan angka 44 sampai dengan angka 68, angka 72 dan angka 95 huruf c dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Sumedang.
5.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sumedang.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 10
7.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10.Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 11
13.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 12
18.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
19.Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya di Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Bidan di Desa.
20.Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
21.Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap.
22.Puskemas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil dan derajat kecanggihan yang lebih rendah.
23.Laboratorium Kesehatan Dasar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium masyarakat. 13
24.Puskesmas Keliling adalah unit pelaksana kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta seperangkat tenaga yang berasal dari Puskesmas berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena letaknya jauh dan terpencil.
25.Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan didelegasikan kepada pengatur rawat atau Bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan, dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
26.Perawatan adalah asuhan keperawatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga medis, dengan mempergunakan/ pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minum.
27.Rawat Jalan adalah pengobatan tanpa menginap di Puskesmas, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas Pembantu, dan Bidan di Desa.
28.Rawat Inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di Puskesmas dengan rawat inap. 14
29.Jasa pelayanan kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
30.Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan kepada cacat badan atau jiwa, pengecekan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
31.Jenis tindakan medis berdasarkan kegawatan/ kedaruratannya adalah tindakan medis terencana (non akut/non emergency), dan tindakan medis tidak terencana (akut/ emergency).
32.Jenis tindakan medis berdasarkan risiko dan beratnya tindakan/ kesukaran adalah tindakan kecil, sedang, besar dan khusus.
33.Jenis tindakan medis berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah tindakan medis operastif (pembenahan) dan incisi serta tindakan medis non operatif (non pembedahan) dan incisi.
34.Sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan atau zat an-organik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. 15
35.Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah dari Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (TPSS) dengan penyediaan Container atau Transfer Depo (TD) sampai dengan pengolahan di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS).
36.Pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan sampah dari masing- masing sumbernya dibawa ke Transfer Depo/TPSS dengan menggunakan gerobak sampah atau langsung dari sumber sampah ke TPAS.
37.Pengangkutan sampah adalah kegiatan mengangkut sampah dari Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (TPSS), Transfer Depo, diangkut dengan Truck Sampah ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah untuk dikelola lebih lanjut.
38.Pengelolaan Sampah adalah proses pengaturan dan upaya penanganan sampah dari sumber penghasil sampah sampai Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS).
39.Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut TPAS adalah tempat yang dipersiapkan untuk membuang/ mengkarantinakan/ menyingkirkan/ mengolah sampah, sehingga aman bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. 16
40.Transfer Depo adalah tempat untuk proses pemindahan sampah dari gerobak sampah ke truk sampah.
41.Tempat Pengumpulan Sampah Sementara yang selanjutnya disebut TPSS adalah tempat mengumpulkan sampah yang bersifat sementara dan ditempatkan dalam container.
42.Gerobak Sampah adalah alat pengumpul sampah yang dilengkapi roda, digerakan dengan cara ditarik atau didorong dalam bentuk sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan sampah.
43.Truk Sampah adalah kendaraan truk untuk mengangkut sampah dari Transfer Depo/TPSS ke TPAS.
44.Dihapus.
45.Dihapus.
46.Dihapus.
47.Dihapus.
48.Dihapus.
49.Dihapus.
50.Dihapus.
51.Dihapus.
52.Dihapus.
53.Dihapus.
54.Dihapus.
55.Dihapus.
56.Dihapus 17
57.Dihapus.
58.Dihapus.
59.Dihapus.
60.Dihapus.
61.Dihapus.
62.Dihapus.
63.Dihapus.
64.Dihapus.
65.Dihapus.
66.Dihapus.
67.Dihapus.
68.Dihapus.
69.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 69a. Parkir Insidentil adalah parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen atau sewaktu- waktu karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian dengan mempergunakan fasilitas umum.
70.Tempat Parkir adalah tempat yang ditentukan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat untuk memarkir kendaraan. 18
71.Tempat Parkir Umum adalah tempat untuk memarkir kendaraan meliputi pinggir jalan, badan jalan, dan pelataran parkir atau lingkungan parkir yang disediakan dan diselenggarakan secara tetap yang ditetapkan oleh Bupati.
72.Dihapus.
73.Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
74.On street parking (Tempat parkir di badan jalan) adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan.
75.Off street parking (tempat parkir di luar badan jalan) adalah fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan atau gedung parkir.
76.Petugas Parkir adalah juru parkir yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk mengatur keluar masuknya kendaraan, menempatkan kendaraan dan memungut retribusi.
77.Parkir berlangganan adalah retribusi parkir yang dipungut selama 1 (satu) tahun atau sampai dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang bersangkutan. 19
78.Retribusi parkir berlangganan adalah retribusi parkir yang pembayaran retribusi dilakukan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun.
79.Parkir di Tepi Jalan Umum adalah parkir yang dilaksanakan di tepi jalan Umum yang merupakan satu kesatuan dalam Daerah milik dan pengawasan jalan.
80.Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat berjualan umum atau sebagai tempat memperdagangkan barang atau jasa.
81.Lokasi Pasar adalah lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat yang dipergunakan untuk memperjualbelikan barang dan jasa.
82.Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan pasar yang beradius 200 meter dari lokasi pasar.
83.Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran/los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk perdagangan.
84.Toko adalah sebuah bangunan tetap yang dibangun dan dipergunakan untuk berjualan yang berada dalam areal 200 m dari lokasi pasar. 20
85.Gudang adalah sebuah bangunan tetap yang dibangun dan dipergunakan untuk menyimpan barang-barang yang berada dalam areal 200 m dari lokasi pasar.
86.Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling yang dapat ditutup/dibuka dan dipergunakan untuk berjualan.
87.Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan dan diisi oleh beberapa orang pedagang.
88.Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
89.Penguji adalah setiap petugas yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis dibidang pengujian kendaraan bermotor.
90.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
91.Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
92.Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 21
93.Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
94.Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
95.Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

a.kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia;
b.Kendaraan bermotor Kepolisian Negara
c.Dihapus.
d.kendaraan penyandang cacat, ambulan, pemadam kebakaran, derek, dan lain-lain.
1. 96.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
2. 97.Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian yang dilakukan terhadap setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dalam rangka pemenuhan terhadap ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor. 22
3. 98.Pengujian Berkala merupakan lanjutan dari pengujian pertama, dan sudah menjadi kategori kendaraan wajib uji, dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
4. 99.Uji ulang adalah pengujian terhadap kendaraan bermotor yang melakukan suatu pelanggaran, dilaksanakan berdasarkan surat perintah penguji.
5. 100.Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Mekanis adalah serangkaian alat yang digerakkan dengan cara kerja mesin dan teknik komputer digunakan untuk pengujian kendaraan bermotor.
6. 101.Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk buku, yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
7. 102.Kartu Uji adalah tanda bukti lulus uji sebagai pengganti buku uji yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor, dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.
8. 103.Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk plat lengkap dengan segelnya yang berisi data mengenai kode wilayah pengujian nomor uji kendaraan dan nomor kendaraan.
9. 104.Tanda Samping adalah tanda berisi informasi singkat hasil uji yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat/stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus. 23
10. 105.Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaran yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan.
11. 106.Bengkel adalah bengkel yang telah memenuhi persyaratan teknis yang dinyatakan dengan sertifikat.
12. 107.Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
13. 108.Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran.
14. 109.Alat Pemadam Kebakaran adalah alat/ benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
15. 110.Alat Perlengkapan Pemadaman adalah alat atau bahan yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran untuk melengkapi dirinya atau keselamatan kerja antara lain baju tahan api, baju tahan panas, helmet, sarung tangan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran, seperti jenis kimia, busa, CO2 atau gas dry powder dan lain-lain.
16. 111.Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukiman tanah atau lantai sampai dengan ketinggian maksimal 14 meter atau 4 (empat) lantai. 24
17. 112.Hydrant adalah alat penyalur air yang bersumber dari bawah tanah atau air Perusahaan Daerah Air Minum.
18. 113.Pelayanan Penyedotan Kakus adalah penyedotan air limbah berupa tinja berasal dari kakus/tanki septic milik orang pribadi atau badan yang kemudian diangkut dengan mobil tinja untuk dibuang ke Instalasi Pembuangan Limbah Tinja (IPLT).
19. 114.Kakus/Tanki adalah tempat pembuangan hajat setempat.
20. 115.Mobil Tinja adalah kendaraan yang dilengkapi alat-alat penyedot tinja setempat.
21. 116.Instalasi Pembuangan Limbah Tinja adalah tempat pembuangan akhir limbah tinja yang dipersiapkan aman dan tidak mencemari lingkungan.
22. 117.Alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrologian.
23. 118.Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku. 25
24. 119.Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
25. 120.Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu telusur ke standar Nasional dan Internasional untuk Satuan Ukuran.
26. 121.Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusannya.
27. 122.Menara adalah bangunan yang tinggi dan atau bagian bangunan yang dibuat jauh lebih tinggi daripada bangunan induknya.
28. 123.Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pendirian bangunan menara telekomunikasi. 26
29. 2.Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Retribusi yang digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Umum adalah:

a.Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b.Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
c.Dihapus.
d.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
e.Retribusi Pelayanan Pasar;
f.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
g.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
h.Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
i.Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
j.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 27
1. 3.Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, Laboratorium Kesehatan Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, rumah sakit umum daerah yang sudah ditetapkan BLUD, Puskemas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, Laboratorium Kesehatan Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dan pihak swasta.

4.Ketentuan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pembebasan biaya retribusi pelayanan kesehatan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Biaya Retribusi yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Rawat Jalan;
2. b.Rawat Inap;
3. c.Tindakan Gigi Sederhana;
4. d.Tindakan Gawat Darurat Ringan;
5. e.Tindakan Laboratorium Sederhana; dan
6. f.Tindakan Persalinan Normal Anak Pertama.
(3)Untuk tindakan persalinan selain yang ditentukan pada ayat (2) huruf f, berlaku sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.
(4)Pembebasan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku bagi warga penduduk miskin dan/atau tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan.

5.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Bagi warga penduduk miskin dan/atau tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang akan menggunakan jasa pelayanan kesehatan harus memiliki identitas/keterangan miskin dan/atau tidak mampu. 29
(2)Identitas/keterangan miskin dan/atau tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh kepala desa/lurah dan diketahui oleh camat.
(3)Tata Cara pemberian identitas/ keterangan miskin dan/atau tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
1. a.pelayanan pengangkutan sampah dari Transfer Depo/TPSS ke TPAS meliputi:
  1. 1.Rumah Tinggal a) Kelas I sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/ bulan; b) Kelas II sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/bulan;
  2. 2.Rumah Kontrakan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/bulan;
  3. 3.Perusahaan-perusahaan a) Ruko (rumah toko) 1) kelas I sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/bulan; 30 2) kelas II sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan; b) Penginapan 1) Hotel Bintang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); 2) Hotel Melati sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); c) Restoran/rumah makan/ warung nasi 1) Kelas I sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/bulan; 2) Kelas II sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan; d) Toko 1) Kelas I sebesar Rp30.000,00 (tiga puluhribu rupiah)/bulan; 2) Kelas II sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/bulan; 3) Kelas III sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/bulan; e) Toko Modern 1) Super Market berdasarkan klasifikasi yang terdiri dari: 31 1a. Klasifikasi A sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan; 1b. Klasifikasi B sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan; dan 1c. Klasifikasi C sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/ bulan. 2) Mini Market sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); f) Pedagang di Lokasi Pasar dan Lingkungan Pasar, Pusat Perbelanjaan, Terminal/Sub Terminal dan tempat lainnya 1) Kelas I sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)/hari; 2) Kelas II sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)/hari; 3) PKL sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)/hari; g) Pabrik/Perusahaan Teknik/ Bengkel 1) Kelas I sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/bulan; 2) Kelas II sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan; 32 h) Bioskop sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan; i) Perusahaan angkutan/ gudang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/bulan; j) Home Industri 1) Kelas I sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/bulan; 2) Kelas II sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/bulan; k) Perkantoran/bank 1) Kelas I sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan; 2) Kelas II sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan; l) Gedung Pertemuan sebesar Rp50.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah)/bulan; m) Usaha Jasa/tempat kursus 1) Kelas I sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan; 2) Kelas II sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/bulan;
  4. 4.Rumah Sakit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  5. 5.Puskesmas sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan; 33
  6. 6.Klinik Besar/Balai Pengobatan a) Kelas I sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/bulan; b) Kelas II sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan;
  7. 7.Praktek Dokter sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan;
  8. 8.Apotek sebesar Rp50.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/bulan;
  9. 9.Lembaga Pendidikan/Sekolah a) Kelas I sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/ bulan; b) Kelas II sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/ bulan; c) Kelas III sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/ bulan;
  10. 10.Gelanggang Olahraga a) Kelas I sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan; b) Kelas II sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan;
  11. 11.Penyelenggaraan hajatan dan keramaian lingkungan/gedung pertemuan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/kegiatan; 34
2. b.Pelayanan pembuangan sampah langsung di TPA sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/m3.
(2)Pengaturan lebih lanjut besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3)Besarnya retribusi pelayanan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jarak sampai 15 km dari TPA.
(4)Setiap kelebihan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)/km/truk.

7.Pasal 19 dihapus.
8.Pasal 20 dihapus.
9.Pasal 21 dihapus.
10.Pasal 22 dihapus.
11.Pasal 23 dihapus.
12.Pasal 24 dihapus.
13.Pasal 25 dihapus.
14.Pasal 26 dihapus.
15.Pasal 27 dihapus.
16.Pasal 28 dihapus. 35
17.Ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf a, ayat

(2)huruf a, ayat (3), ayat (4a), dan ayat
(5)diubah, dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Struktur Tarif Parkir Harian ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang:
  1. 1.Kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
  2. 2.Kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda empat sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
  3. 3.Kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda enam atau lebih sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
  4. 4.Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda empat sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
  5. 5.Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda enam atau lebih sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah).
2. b.Kendaraan bermotor angkutan barang dengan bongkar muat:
  1. 1.Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda empat sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah); 36
  2. 2.Kendaraan bermotor jenis angkutan roda enam atau lebih sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah).
(2)Struktur tarif parkir berlangganan ditetapkan sebagai berikut:
1. a.kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang:
  1. 1.kendaran bermotor roda dua atau roda tiga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  2. 2.kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda empat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  3. 3.kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda enam atau lebih sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  4. 4.kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda empat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  5. 5.kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda enam atau lebih sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
2. b.Kendaraan bermotor angkutan barang dengan bongkar muat:
  1. 1.Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda empat sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah); 37
  2. 2.Kendaraan bermotor jenis angkutan roda enam atau lebih sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
(3)Struktur tarif parkir di tempat penyelenggaraan parkir ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
2. b.Kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda empat sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
3. c.Kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda enam atau lebih sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
4. d.Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda empat sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
5. e.Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda enam atau lebih sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah).
(4)Dihapus.
(4a)Struktur tarif parkir insidentil untuk kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang ditetapkan sebagai berikut: 38
1. a.Kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
2. b.Kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda empat sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
3. c.Kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda enam atau lebih sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
4. d.Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda empat sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
5. e.Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda enam atau lebih sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah).
(5)Waktu parkir harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4a) adalah setiap 1 (satu) kali parkir.
(6)Waktu parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
1. a.kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang berlaku 1 (satu) tahun;
2. b.kendaraan bermotor angkutan barang dengan bongkar muat berlaku 6 (enam) bulan. 39
(7)Tempat pembayaran retribusi parkir:
1. a.parkir harian kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang dibayar di lokasi;
2. b.kendaraan bermotor angkutan barang dengan bongkar muat di lokasi dan/atau dibayar di satuan kerja perangkat daerah yang membidangi;
3. c.parkir berlangganan dibayar di satuan kerja perangkat daerah yang membidangi; dan
4. d.parkir harian kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang dibayar di lokasi.
  1. 18.Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Struktur dan besarnya retribusi pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran ditetapkan sebagai berikut: NO JENIS UKURAN (Kg) TARIF (Rp)

1.Dry Chemical, Co2 Halon J.21211, Foam/ Busa dan Jenis Air 5 10 100 2.000,00 3.000,00 4.000,00
2.Alarm Sistem Pertitik Alat 2.000,00
3.Fire Hydrant Pertitik Alat 6.000,00
4.Sprinkler Pertitik Alat 1.000,00 40
19.Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

(1)Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
(2)Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Dalam Kota Indeks 0,9 (nol koma sembilan); dan
2. b.Luar Kota Indeks 1,1 (satu koma satu).
(4)Indeks variabel jenis kontruksi Menara ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Menara Pole Indeks 0,9 (nol koma sembilan);
2. b.Menara 3 Kaki Indeks 1 (satu); dan
3. c.Menara 4 Kaki Indeks 1,1(satu koma satu).
  1. 20.Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi.
(2)Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi, dengan komponen terdiri atas honorarium petugas ke lapangan, transportasi, uang makan, dan alat tulis kantor.

21.Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dengan status badan layanan umum daerah penuh serta pembebasan biaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan, maka pengaturan mengenai tarif retribusi pelayanan kesehatan dan pembebasan biaya perlu diubah;
c.bahwa sesuai kondisi perkembangan perekonomian yang berdampak terhadap biaya operasional pengelolaan persampahan dan meningkatnya jumlah/volume sampah yang dihasilkan oleh wajib retribusi maka besaran retribusi persampahan perlu diubah;
d.bahwa struktur dan besaran tarif retribusi pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran serta besaran tarif parkir harian kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan maka perlu diubah;
e.bahwa sesuai ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mempunyai hukum mengikat sehingga berdampak pada formulasi perhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi; 3
f.bahwa sesuai ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya;
g.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 4
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 5
8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 6 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 7
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
20.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 7);
21.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 8 Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
22.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 7), diubah sebagai berikut: 9
1.Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 78 diubah, dan angka 44 sampai dengan angka 68, angka 72 dan angka 95 huruf c dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Sumedang.
5.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sumedang.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 10
7.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10.Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 11
13.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 12
18.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
19.Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya di Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Bidan di Desa.
20.Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
21.Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap.
22.Puskemas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil dan derajat kecanggihan yang lebih rendah.
23.Laboratorium Kesehatan Dasar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium masyarakat. 13
24.Puskesmas Keliling adalah unit pelaksana kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta seperangkat tenaga yang berasal dari Puskesmas berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena letaknya jauh dan terpencil.
25.Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan didelegasikan kepada pengatur rawat atau Bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan, dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
26.Perawatan adalah asuhan keperawatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga medis, dengan mempergunakan/ pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minum.
27.Rawat Jalan adalah pengobatan tanpa menginap di Puskesmas, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas Pembantu, dan Bidan di Desa.
28.Rawat Inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di Puskesmas dengan rawat inap. 14
29.Jasa pelayanan kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
30.Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan kepada cacat badan atau jiwa, pengecekan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
31.Jenis tindakan medis berdasarkan kegawatan/ kedaruratannya adalah tindakan medis terencana (non akut/non emergency), dan tindakan medis tidak terencana (akut/ emergency).
32.Jenis tindakan medis berdasarkan risiko dan beratnya tindakan/ kesukaran adalah tindakan kecil, sedang, besar dan khusus.
33.Jenis tindakan medis berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah tindakan medis operastif (pembenahan) dan incisi serta tindakan medis non operatif (non pembedahan) dan incisi.
34.Sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan atau zat an-organik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. 15
35.Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah dari Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (TPSS) dengan penyediaan Container atau Transfer Depo (TD) sampai dengan pengolahan di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS).
36.Pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan sampah dari masing- masing sumbernya dibawa ke Transfer Depo/TPSS dengan menggunakan gerobak sampah atau langsung dari sumber sampah ke TPAS.
37.Pengangkutan sampah adalah kegiatan mengangkut sampah dari Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (TPSS), Transfer Depo, diangkut dengan Truck Sampah ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah untuk dikelola lebih lanjut.
38.Pengelolaan Sampah adalah proses pengaturan dan upaya penanganan sampah dari sumber penghasil sampah sampai Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS).
39.Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut TPAS adalah tempat yang dipersiapkan untuk membuang/ mengkarantinakan/ menyingkirkan/ mengolah sampah, sehingga aman bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. 16
40.Transfer Depo adalah tempat untuk proses pemindahan sampah dari gerobak sampah ke truk sampah.
41.Tempat Pengumpulan Sampah Sementara yang selanjutnya disebut TPSS adalah tempat mengumpulkan sampah yang bersifat sementara dan ditempatkan dalam container.
42.Gerobak Sampah adalah alat pengumpul sampah yang dilengkapi roda, digerakan dengan cara ditarik atau didorong dalam bentuk sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan sampah.
43.Truk Sampah adalah kendaraan truk untuk mengangkut sampah dari Transfer Depo/TPSS ke TPAS.
44.Dihapus.
45.Dihapus.
46.Dihapus.
47.Dihapus.
48.Dihapus.
49.Dihapus.
50.Dihapus.
51.Dihapus.
52.Dihapus.
53.Dihapus.
54.Dihapus.
55.Dihapus.
56.Dihapus 17
57.Dihapus.
58.Dihapus.
59.Dihapus.
60.Dihapus.
61.Dihapus.
62.Dihapus.
63.Dihapus.
64.Dihapus.
65.Dihapus.
66.Dihapus.
67.Dihapus.
68.Dihapus.
69.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 69a. Parkir Insidentil adalah parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen atau sewaktu- waktu karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian dengan mempergunakan fasilitas umum.
70.Tempat Parkir adalah tempat yang ditentukan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat untuk memarkir kendaraan. 18
71.Tempat Parkir Umum adalah tempat untuk memarkir kendaraan meliputi pinggir jalan, badan jalan, dan pelataran parkir atau lingkungan parkir yang disediakan dan diselenggarakan secara tetap yang ditetapkan oleh Bupati.
72.Dihapus.
73.Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
74.On street parking (Tempat parkir di badan jalan) adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan.
75.Off street parking (tempat parkir di luar badan jalan) adalah fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan atau gedung parkir.
76.Petugas Parkir adalah juru parkir yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk mengatur keluar masuknya kendaraan, menempatkan kendaraan dan memungut retribusi.
77.Parkir berlangganan adalah retribusi parkir yang dipungut selama 1 (satu) tahun atau sampai dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang bersangkutan. 19
78.Retribusi parkir berlangganan adalah retribusi parkir yang pembayaran retribusi dilakukan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun.
79.Parkir di Tepi Jalan Umum adalah parkir yang dilaksanakan di tepi jalan Umum yang merupakan satu kesatuan dalam Daerah milik dan pengawasan jalan.
80.Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat berjualan umum atau sebagai tempat memperdagangkan barang atau jasa.
81.Lokasi Pasar adalah lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat yang dipergunakan untuk memperjualbelikan barang dan jasa.
82.Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan pasar yang beradius 200 meter dari lokasi pasar.
83.Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran/los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk perdagangan.
84.Toko adalah sebuah bangunan tetap yang dibangun dan dipergunakan untuk berjualan yang berada dalam areal 200 m dari lokasi pasar. 20
85.Gudang adalah sebuah bangunan tetap yang dibangun dan dipergunakan untuk menyimpan barang-barang yang berada dalam areal 200 m dari lokasi pasar.
86.Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling yang dapat ditutup/dibuka dan dipergunakan untuk berjualan.
87.Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan dan diisi oleh beberapa orang pedagang.
88.Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
89.Penguji adalah setiap petugas yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis dibidang pengujian kendaraan bermotor.
90.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
91.Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
92.Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 21
93.Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
94.Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
95.Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

a.kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia;
b.Kendaraan bermotor Kepolisian Negara
c.Dihapus.
d.kendaraan penyandang cacat, ambulan, pemadam kebakaran, derek, dan lain-lain.
1. 96.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
2. 97.Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian yang dilakukan terhadap setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dalam rangka pemenuhan terhadap ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor. 22
3. 98.Pengujian Berkala merupakan lanjutan dari pengujian pertama, dan sudah menjadi kategori kendaraan wajib uji, dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
4. 99.Uji ulang adalah pengujian terhadap kendaraan bermotor yang melakukan suatu pelanggaran, dilaksanakan berdasarkan surat perintah penguji.
5. 100.Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Mekanis adalah serangkaian alat yang digerakkan dengan cara kerja mesin dan teknik komputer digunakan untuk pengujian kendaraan bermotor.
6. 101.Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk buku, yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
7. 102.Kartu Uji adalah tanda bukti lulus uji sebagai pengganti buku uji yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor, dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.
8. 103.Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk plat lengkap dengan segelnya yang berisi data mengenai kode wilayah pengujian nomor uji kendaraan dan nomor kendaraan.
9. 104.Tanda Samping adalah tanda berisi informasi singkat hasil uji yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat/stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus. 23
10. 105.Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaran yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan.
11. 106.Bengkel adalah bengkel yang telah memenuhi persyaratan teknis yang dinyatakan dengan sertifikat.
12. 107.Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
13. 108.Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran.
14. 109.Alat Pemadam Kebakaran adalah alat/ benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
15. 110.Alat Perlengkapan Pemadaman adalah alat atau bahan yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran untuk melengkapi dirinya atau keselamatan kerja antara lain baju tahan api, baju tahan panas, helmet, sarung tangan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran, seperti jenis kimia, busa, CO2 atau gas dry powder dan lain-lain.
16. 111.Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukiman tanah atau lantai sampai dengan ketinggian maksimal 14 meter atau 4 (empat) lantai. 24
17. 112.Hydrant adalah alat penyalur air yang bersumber dari bawah tanah atau air Perusahaan Daerah Air Minum.
18. 113.Pelayanan Penyedotan Kakus adalah penyedotan air limbah berupa tinja berasal dari kakus/tanki septic milik orang pribadi atau badan yang kemudian diangkut dengan mobil tinja untuk dibuang ke Instalasi Pembuangan Limbah Tinja (IPLT).
19. 114.Kakus/Tanki adalah tempat pembuangan hajat setempat.
20. 115.Mobil Tinja adalah kendaraan yang dilengkapi alat-alat penyedot tinja setempat.
21. 116.Instalasi Pembuangan Limbah Tinja adalah tempat pembuangan akhir limbah tinja yang dipersiapkan aman dan tidak mencemari lingkungan.
22. 117.Alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrologian.
23. 118.Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku. 25
24. 119.Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
25. 120.Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu telusur ke standar Nasional dan Internasional untuk Satuan Ukuran.
26. 121.Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusannya.
27. 122.Menara adalah bangunan yang tinggi dan atau bagian bangunan yang dibuat jauh lebih tinggi daripada bangunan induknya.
28. 123.Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pendirian bangunan menara telekomunikasi. 26
29. 2.Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Retribusi yang digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Umum adalah:

a.Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b.Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
c.Dihapus.
d.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
e.Retribusi Pelayanan Pasar;
f.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
g.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
h.Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
i.Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
j.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 27
1. 3.Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, Laboratorium Kesehatan Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, rumah sakit umum daerah yang sudah ditetapkan BLUD, Puskemas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, Laboratorium Kesehatan Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dan pihak swasta.

4.Ketentuan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pembebasan biaya retribusi pelayanan kesehatan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Biaya Retribusi yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Rawat Jalan;
2. b.Rawat Inap;
3. c.Tindakan Gigi Sederhana;
4. d.Tindakan Gawat Darurat Ringan;
5. e.Tindakan Laboratorium Sederhana; dan
6. f.Tindakan Persalinan Normal Anak Pertama.
(3)Untuk tindakan persalinan selain yang ditentukan pada ayat (2) huruf f, berlaku sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.
(4)Pembebasan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku bagi warga penduduk miskin dan/atau tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan.

5.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Bagi warga penduduk miskin dan/atau tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang akan menggunakan jasa pelayanan kesehatan harus memiliki identitas/keterangan miskin dan/atau tidak mampu. 29
(2)Identitas/keterangan miskin dan/atau tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh kepala desa/lurah dan diketahui oleh camat.
(3)Tata Cara pemberian identitas/ keterangan miskin dan/atau tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
1. a.pelayanan pengangkutan sampah dari Transfer Depo/TPSS ke TPAS meliputi:
  1. 1.Rumah Tinggal a) Kelas I sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/ bulan; b) Kelas II sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/bulan;
  2. 2.Rumah Kontrakan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/bulan;
  3. 3.Perusahaan-perusahaan a) Ruko (rumah toko) 1) kelas I sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/bulan; 30 2) kelas II sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan; b) Penginapan 1) Hotel Bintang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); 2) Hotel Melati sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); c) Restoran/rumah makan/ warung nasi 1) Kelas I sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/bulan; 2) Kelas II sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan; d) Toko 1) Kelas I sebesar Rp30.000,00 (tiga puluhribu rupiah)/bulan; 2) Kelas II sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/bulan; 3) Kelas III sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/bulan; e) Toko Modern 1) Super Market berdasarkan klasifikasi yang terdiri dari: 31 1a. Klasifikasi A sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan; 1b. Klasifikasi B sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan; dan 1c. Klasifikasi C sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/ bulan. 2) Mini Market sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); f) Pedagang di Lokasi Pasar dan Lingkungan Pasar, Pusat Perbelanjaan, Terminal/Sub Terminal dan tempat lainnya 1) Kelas I sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)/hari; 2) Kelas II sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)/hari; 3) PKL sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)/hari; g) Pabrik/Perusahaan Teknik/ Bengkel 1) Kelas I sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/bulan; 2) Kelas II sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan; 32 h) Bioskop sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan; i) Perusahaan angkutan/ gudang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/bulan; j) Home Industri 1) Kelas I sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/bulan; 2) Kelas II sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/bulan; k) Perkantoran/bank 1) Kelas I sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan; 2) Kelas II sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan; l) Gedung Pertemuan sebesar Rp50.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah)/bulan; m) Usaha Jasa/tempat kursus 1) Kelas I sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan; 2) Kelas II sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/bulan;
  4. 4.Rumah Sakit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  5. 5.Puskesmas sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan; 33
  6. 6.Klinik Besar/Balai Pengobatan a) Kelas I sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/bulan; b) Kelas II sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan;
  7. 7.Praktek Dokter sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan;
  8. 8.Apotek sebesar Rp50.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/bulan;
  9. 9.Lembaga Pendidikan/Sekolah a) Kelas I sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/ bulan; b) Kelas II sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/ bulan; c) Kelas III sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/ bulan;
  10. 10.Gelanggang Olahraga a) Kelas I sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan; b) Kelas II sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan;
  11. 11.Penyelenggaraan hajatan dan keramaian lingkungan/gedung pertemuan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/kegiatan; 34
2. b.Pelayanan pembuangan sampah langsung di TPA sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/m3.
(2)Pengaturan lebih lanjut besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3)Besarnya retribusi pelayanan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jarak sampai 15 km dari TPA.
(4)Setiap kelebihan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)/km/truk.

7.Pasal 19 dihapus.
8.Pasal 20 dihapus.
9.Pasal 21 dihapus.
10.Pasal 22 dihapus.
11.Pasal 23 dihapus.
12.Pasal 24 dihapus.
13.Pasal 25 dihapus.
14.Pasal 26 dihapus.
15.Pasal 27 dihapus.
16.Pasal 28 dihapus. 35
17.Ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf a, ayat

(2)huruf a, ayat (3), ayat (4a), dan ayat
(5)diubah, dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Struktur Tarif Parkir Harian ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang:
  1. 1.Kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
  2. 2.Kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda empat sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
  3. 3.Kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda enam atau lebih sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
  4. 4.Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda empat sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
  5. 5.Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda enam atau lebih sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah).
2. b.Kendaraan bermotor angkutan barang dengan bongkar muat:
  1. 1.Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda empat sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah); 36
  2. 2.Kendaraan bermotor jenis angkutan roda enam atau lebih sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah).
(2)Struktur tarif parkir berlangganan ditetapkan sebagai berikut:
1. a.kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang:
  1. 1.kendaran bermotor roda dua atau roda tiga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  2. 2.kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda empat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  3. 3.kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda enam atau lebih sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  4. 4.kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda empat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  5. 5.kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda enam atau lebih sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
2. b.Kendaraan bermotor angkutan barang dengan bongkar muat:
  1. 1.Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda empat sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah); 37
  2. 2.Kendaraan bermotor jenis angkutan roda enam atau lebih sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
(3)Struktur tarif parkir di tempat penyelenggaraan parkir ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
2. b.Kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda empat sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
3. c.Kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda enam atau lebih sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
4. d.Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda empat sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
5. e.Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda enam atau lebih sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah).
(4)Dihapus.
(4a)Struktur tarif parkir insidentil untuk kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang ditetapkan sebagai berikut: 38
1. a.Kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
2. b.Kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda empat sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
3. c.Kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda enam atau lebih sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
4. d.Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda empat sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
5. e.Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda enam atau lebih sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah).
(5)Waktu parkir harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4a) adalah setiap 1 (satu) kali parkir.
(6)Waktu parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
1. a.kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang berlaku 1 (satu) tahun;
2. b.kendaraan bermotor angkutan barang dengan bongkar muat berlaku 6 (enam) bulan. 39
(7)Tempat pembayaran retribusi parkir:
1. a.parkir harian kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang dibayar di lokasi;
2. b.kendaraan bermotor angkutan barang dengan bongkar muat di lokasi dan/atau dibayar di satuan kerja perangkat daerah yang membidangi;
3. c.parkir berlangganan dibayar di satuan kerja perangkat daerah yang membidangi; dan
4. d.parkir harian kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang dibayar di lokasi.
  1. 18.Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Struktur dan besarnya retribusi pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran ditetapkan sebagai berikut: NO JENIS UKURAN (Kg) TARIF (Rp)

1.Dry Chemical, Co2 Halon J.21211, Foam/ Busa dan Jenis Air 5 10 100 2.000,00 3.000,00 4.000,00
2.Alarm Sistem Pertitik Alat 2.000,00
3.Fire Hydrant Pertitik Alat 6.000,00
4.Sprinkler Pertitik Alat 1.000,00 40
19.Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

(1)Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
(2)Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Dalam Kota Indeks 0,9 (nol koma sembilan); dan
2. b.Luar Kota Indeks 1,1 (satu koma satu).
(4)Indeks variabel jenis kontruksi Menara ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Menara Pole Indeks 0,9 (nol koma sembilan);
2. b.Menara 3 Kaki Indeks 1 (satu); dan
3. c.Menara 4 Kaki Indeks 1,1(satu koma satu).
  1. 20.Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi.
(2)Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi, dengan komponen terdiri atas honorarium petugas ke lapangan, transportasi, uang makan, dan alat tulis kantor.

21.Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 17

Pasal 38

Pasal 76

Pasal 95

Pasal 96

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 17

Pasal 38

Pasal 76

Pasal 95

Pasal 96

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013