DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP, TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH , PENGEMBANG PERUMAHAN , PENYELENGGARAAN , LOKASI , PENGEMBANGAN, HUNIAN BERIMBANG, PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, ·SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN, INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN DAN PERSYARATAN PEMBANGUNAN, PERAN SERTA MASYARAKAT, HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT, INSENTIF DAN DISINSENTIF, SANKSI ADMINISTRATIF , KETENTUAN PENYIDIKAN , KETENTUAN PIDANA

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Perumahan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8.Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 26 .Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kegiatan Pembangunan Permukiman Terpadu; 2
15.Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
16.Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 32/PERMEN/M/2006 tentang Petunjuk Teknis Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri;
17.Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 34/Permen/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan;
18.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Tata Cara Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRP/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
20.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
21.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRP/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
23.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
24.Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 ten tang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
26.Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 3 Menetapkan.
27.Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);
28.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan;
29.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
30.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 2);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2013 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 6 );
33.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Ka bupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Kota Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2014 Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP PERATURAN PERUMAHAN dan BUPATI SUMENEP MEMUTUSKAN : DAERAH TENTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENATAAN Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sumenep; 4 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Bupati adalah Bupati Sumenep; Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Sumenep; DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep; Pengembang adalah setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan beserta sarana dan prasarananya; Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum; Penyelenggaraan perumahan perencanaan, pembangunan, pengendalian termasuk adalah kegiatan pemanfaatan, dan di dalamnya pendanaan dan masyarakat yang pengembangan kelembagaan, sistem pembiayaan, serta peran terkoordinasi dan terpadu; Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya; Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni; Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan; Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman; Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan; Kaveling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan; 5
15.Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disebut LISIBA adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
16.Kawasan Siap Bangun yang selanjutnya disebut KASI BA adalah se bidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang;
17.Hunian Berimbang adalah perumahan atau lingkungan hunian yang dibangun secara berimbang antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah dengan perbandingan 3:2: 1 (tiga berbanding dua berbanding satu) yaitu 3 (tiga) rumah sederhana berbanding 2 (dua) rumah menengah berbanding 1 (satu) rumah mewah;
18.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
19.Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan, pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya;
20.Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian;
21.Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/ atau tanah tan pa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah;
22.Lahan efektif adalah luas total lahan perpetakan yang digunakan untuk kavling perumahan clan permukiman maupun fasilitas lingkungan yang bersifat komersial dan dapat dijual kepada pihak swasta maupun perorangan;
23.Lahan non efektif adalah luas • lahan total perpetakan yang digunakan untuk prasarana, sarana, dan utilitas lingkungan perumahan, termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial yang bersifat non komersial, yang sebagian dari lahan non efektif tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diserahkan kepengelolaannya kepada pemerintah daerah;
24.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan; 6
25.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai seluruh bangunan yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan;
26.Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan;
27.Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis khayal yang ditarik dari pondasi bangunan terluar sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai/ danau dan merupakan batas antara bagian kaveling yang boleh dan yang tidak boleh dibangun;
28.Rencana tapak adalah rencana yang memuat penyediaan kaveling tanah, kelengkapan sarana, prasarana, dan utilitas umum serta persentase jenis penggunaan dalam tapak;
29.Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut 1MB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/ renovasi, dan/ a tau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;
30.Laik Fungsi adalah berfungsinya seluruh atau sebagian dari bangunan gedung yang dapat menjamin dipenuhinya persyaratan tata bangunan, serta persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan;
31.Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya;
32.Ruang milik jalan yang selanjutnya disingkat RUMIJA adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi terten tu;
33.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah; 7
34.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan;
35.Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan yang kemudian hari ditetapkan sebagai PKL;
36.Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK 0 adalah kawasan perkotaan berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan a tau be berapa desa;
37.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan ten tang penyelenggaraan usaha/ a tau kegiatan;
38.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL adalah upaya pengelolaan terhadap usaha dan/ a tau kegiatan tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
39.Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UPL adalah upaya pemantauan terhadap usaha usaha dan/ a tau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penataan perumahan berasaskan :

a.kesejahteraan;
b.keadilan dan pemerataan;
c.kenasionalan;
d.keefisienan dan kemanfaatan;
e.keterjangkauan dan kemudahan;
f.kemandirian dan kebersamaan;
g.kemitraan;
h.keserasian dan keseimbangan;
1. 1.keterpaduan; J. kesehatan;
k.kelestarian dan keberlanjutan; dan
1. 1.keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Pasal 3

Penataan Perumahan bertujuan :

a.memberikan kepastian penyelenggaraan perumahan; 8 hukum dalam
b.mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR;
c.meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pem bangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik dikawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
d.memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan;
e.menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
f.menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah adalah penyelenggaraan perumahan oleh Pengembang.

BAB III

TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perumahan.
(2)Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pembinaan pengembang perumahan.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.pengaturan;
3. c.pengendalian; dan
4. d.pengawasan.
(4)Pembinaan pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
1. a.terciptanya iklim usaha pengembangan perumahan dan tumbuhnya hubungan yang sehat antar pelaku usaha pengembang dan konsumen;
2. b.menjamin diperolehnya hak konsumen dan pengembang serta dilaksanakannya kewajiban pengembang;
3. c.meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta kesadaran terhadap lingkungan dan kualitas pengembangan perumahan. 9

Pasal 6

Perencanaan se bagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (3) huruf a merupakan satu kesatuan yang utuh dari rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Pasal 7

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(3)huruf b meliputi:
1. a.penyediaan tanah;
2. b.pembangunan;
3. c.pemanfaatan;
4. d.pemeliharaan; dan
5. e.pendanaan dan pembiayaan.

Pasal 8

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c meliputi pengendalian:

a.rumah;
b.perumahan;
c.permukiman;
d.lingkungan hunian; dan
e.kawasan permukiman.

Pasal 9

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(3)huruf d meliputi pemantauan evaluasi dan koreksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.:. undangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan pembinaan, Bupati memiliki tugas dan wewenang untuk:

a.menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat Kabupaten di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;
b.menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
c.menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kabupaten;
d.melakukan perencanaan penyelenggaraan perumahan yang tertuang dalam Rencana Rinci Tata Ruang;
e.menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan Kabupaten dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
f.melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;
g.melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang- undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kabupaten;
h.melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat Ka bupaten;
1. 1.melaksanakan peraturan peraturan perundang- undangan serta kebijakan dan startegi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kabupaten; J. melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
k.melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
1. 1.melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
m.mengawasi pelaksanaan kebijakan dan startegi nasional dan provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat daerah;
n.mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
o.memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat terutama bagi MBR;
p.menetapkan lokasi KASIBA dan LISIBA; dan
q.memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang se bagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati dapat melakukan:

a.menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat daerah;
b.menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan pada tingkat daerah bersama DPRD;
c.memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan pada tingkat daerah; 11
d.melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan pada tingkat daerah;
e.mencadangkan atau menyediakan tanah untuk pembangunan perumahan bagi MBR;
f.menyediakan prasarana dan sarana pembangunan perumahan bagi MBR pada tingkat daerah;
g.memfasilitasi kerja sama pada tingkat daerah antara pemerintah daerah dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan;
h.menetapkan lokasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat daerah; dan
i.memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat daerah.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep No. 2 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2018