DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: MAKSUD DAN TUJUAN, DOKUMEN LINGKUNGAN, PENERBITAN IZIN , KOMISI PENILAI AMDAL, PERAN SERTA MASYARAKAT, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PENDANAAN, SANKSI ADMINISTRATIF, PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak sosial yang dimiliki oleh setiap orang sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar dapat memenuhi hak tersebut;
b.bahwa untuk menertibkan sekaligus ·menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat dari kegiatan usaha dan/ a tau kegiatan yang memberikan dampak negatif, maka Pemerintah Kabupaten Sumenep perlu menerbitkan Izin Lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Izin Lingkungan.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Ka bu paten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta:ng Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 · Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan · Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Muatan Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah;
10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL;
11.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksanaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP dan BUPATI SUMENEP MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumenep; .
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep;
3.Bupati adalah Bupati Sumenep;
4.Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ a tau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan;
5.Izin usaha dan/ a tau kegiatan adalah 1zm yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/ a tau kegiatan;
6.Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak pen ting suatu usaha dan/ a tau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan ten tang penyelenggaraan usaha dan/ a tau kegiatan;
7.Upaya. pengelolaan lingkungan hid up dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak pen ting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
8.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan .hid up dari usaha dan/ a tau kegiatannya di luar usaha dan/ atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau UKL-UPL;
9.Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/ a tau kegiatan; 4
10.Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan basil pelingku pan;
11.Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/ a tau kegiatan;
12.Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/ atau kegiatan;
13.Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/ atau kegiatan;
14.Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal;
15.Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/ atau kegiatan yang wajib UKL-UPL;
16.Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/ atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
17.Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada a tau harus ada dan/ a tau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsure lingkungan hidup;
18.Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hid up, zat, energi, dan/ a tau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
19.Perusakan lingkungan hid up adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsungatau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
20.Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/ a tau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ a tau hayati lingkungan hid up yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Izin Lingkungan dimaksudkan untuk terpeliharanya fungsi lingkungan hid up dan terwujudanya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Daerah. 5

Pasal 3

Izin Lingkungan bertujuan untuk:

a.melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/ a tau kerusakan lingkungan hidup;
b.menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
c.menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarfan ekosistem;
d.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e.mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
f.menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g.menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h.mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
1. 1.mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan J. mengantisipasi isu lingkungan global.

BAB III

DOKUMEN LINGKUNGAN

Pasal 4

(1)Setiap pelaku usaha . dan/atau kegiatan yang akan melakukan usahanya wajib memiliki dokumen lingkungan.
(2)Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan/atau perlindungan lingkungan.
(3)Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.AMDAL;
2. b.UKL-UPL; atau
3. c.SPPL.

Pasal 5

(1).Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
(2)Kriteria dampak penting-sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi :
1. a.Potensi dampak penting bagi setiap jenis usaha dan/ a tau kegiatan terse but ditetapkan berdasarkan:
  1. 1.besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/ a tau kegiatan; 6
  2. 2.luas wilayah penyebaran dampak;
  3. 3.intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
  4. 4.banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
  5. 5.sifat kumulatif dampak;
  6. 6.berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan
  7. 7.kemampuan pengelolaan lingkunga11:.
2. b.Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul.
(3)Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu U saha dan/ a tau Kegiatan.
(4)Pemrakarsa dalam penyusunan Amdal dapat dilakukan sendiri atau bantuan pihak lain sepanjang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.

Pasal 6

(1)Pemrakarsa dalam menyusun Amdal wajib menyesuaikan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang.
(2)Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/ atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat_ dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.
(3)Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:
1. a.Kerangka Acuan;
2. b.Analisis Dampak Lingkungan (Andal); dan
3. c.Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkung (RKL-RPL).
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

( 1) Pemrakarsa dalam menyusun Kerangka Acuan harus mengikutsertakan masyarakat yang terkena darppak, pemerhati lingkungan dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

(2)Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pengumuman rencana Usaha dan/ atau Kegiatan selama 10 (sepuluh) hari kerja untuk memperolel:i saran dan/atau pendapat masyarakat sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
2. b.konsultasi publik sebagai sarana untuk menjaring saran, pendapat dan tanggapan m~syarakat;
(3)Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan Bupati. 7

Pasal 8

( 1) Pemrakarsa mengajukan Kerangka Acuan yang telah disusun kepada Bupati melalui Sekretariat Komisi Penilai AMDAL.

(2)Komisi Penilai AMDAL melakukan penilaian terhadap Kerangka Acuan yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Kerangka Acuan secara lengkap.
(3)Komisi Penilai AMDAL setelah berkoordinasi dengan Tim Teknis wajib menerbitkan Persetujuan Kerangka Acuan.
(4)Kerangka Acuan tidak berlaku apabila:
1. a.perbaikan Kerangka Acuan tidak disampaikan kembali oleh Pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya Kerangka Acuan kepada Pemrakarsa oleh Komisi Penilai AMDAL; atau
2. b.Pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan Kerangka Acuan.
(5)Dalam hal Kerangka Acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemrakarsa wajib mengajukan kembali Kerangka Acuan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian Kerangka Acuan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Berdasarkan persetujuan Kerangka Acuan yang diterbitkan, Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL.
(2)Pemrakarsa mengajukan Andal dan RKL-RPL kepada Bupati melalui Sekretariat Komisi Penilai AMDAL.
(3)Komisi Penilai AMDAL melalui Tim Penilai melakukan penilaian terhadap Andal dan RKL-RPL paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja sejak dokumen Andal dan RKL-RPL diterima secara lengkap.
(4)Berdasarkan pertimbangan dari Tim Penilai, Komisi Penilai AMDAL menyerahkan Rekomendai penilaian atau penilaian akhir kepada Bupati.
(5)Bupati berdasarkan rekomendasi penilaian dari Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja harus menerbitkan Keputusan Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup.
(6)Keputusan Kelayakan Lingkungan ~idup sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) paling sedikit memuat:
1. a.dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan;
2. b.pernyataan kelayakan lingkungan;
3. c.persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan RKL-RPL; dan
4. d.kewajiban yang harus dilakukan oleh pemrakarsa. 8
(7)Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
1. a.dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan; dan
2. b.pernyataan ketidaklayakan lingkungan;
(8)Ketentuan lebih lanjut tentang penilaian Andal dan RKL- RPL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL.
(2)UKL-UPL sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/ atau Kegiatan.
(3)Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyesuaikan dengan rencana tata ruang.
(4)Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kep~da Pemrakarsa.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep No. 3 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

DOKUMEN LINGKUNGAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

DOKUMEN LINGKUNGAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012