DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut: Ketentuan pada Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf h , Ketentuan BAB III ditambah 1 (satu) Bagian barn yakni Bagian Kedelapan dan diantara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 66A, Pasal 66B, Pasal 66C, Pasal 66D, Pasal 66E, Pasal 66F dan Pasal 66G, Ketentuan Lampiran ditambah 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran VIII

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mengoptimalkan keberadaan Tempat Pelelangan Ikan, perlu adanya retribusi tempat pelelangan ikan;
b.bahwa retribusi Gedung Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu adanya penyesuaian tarif;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2012 ten tang Retribusi Jasa Usaha yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep.

Mengingat

1.Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
3.Undang-Undang · Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraaan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); . 1
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Da_erah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 694);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 14);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 15);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP dan BUPATI SUMENEP

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan pada Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf h sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: .

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

a.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b.Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan;
c.Retribusi Terminal;
d.Retribusi Tempat Khusus Parkir;
e.Retribusi Rumah Pemotongan Hewan;
f.Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
g.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
h.Retribusi Tempat Pelelangan. 2
1. 2.Ketentuan BAB III ditambah 1 (satu) Bagian barn yakni Bagian Kedelapan dan diantara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 66A, Pasal 66B, Pasal 66C, Pasal 66D, Pasal 66E, Pasal 66F dan Pasal 66G sehingga BAB III Bagian Kedelapan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas pembayaran penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66B

(1)Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disedikan di tempat pelelangan.
(2)Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
(3)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 66C

(1)Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang memakai tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
(2)Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Paragraf Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 66D

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Pelelangan diukur berdasarkan nilai transaksi lelang pada waktu .tersebut dan fasilitas lainnya. 3 Paragraf Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 66E

(1)Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Pelelangan digolongkan berdasarkan harga transaksi dan hasil lelang.
(2)Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 66F Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat fasilitas penyelenggaraan pelelangan. Pasal 66G
(1)Masa retribusi berlaku pada saat berlangsungnya transaksi jual beli.
(2)Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

3.Ketentuan dalam Lampiran I Nomor II Angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 11.PENGGUNAAN GEDUNG NO JENIS RETRIBUSI TARIF KETERANGAN (Rp.)
1.Pemakaian Gedung Nasional Indonesa (GNI)

(1)Untuk pesta: (a) Pemakaian Siang 900.000,00 Per 6 Jam (b) Pemakaian Malam 1.100.000,00 Per 6Jam
(2)Untuk Sosial: (a) Pemakaian Siang 500.000,00 Per 6 Jam (b) Pemakaian Malam 700.000,00 Per 6 Jam
(3)Untuk Komersial: (a) Pemakaian Siang 1.000.000,00 Per 6 Jam (b) Pemakaian Malam 1.250.000,00 Per 6Jam

4.Ketentuan Lampiran ditambah 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran VIII, sehingga berbunyi sebagai berikut : RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

a.Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebesar 2,5% dari nilai transaksi lelang yang dipungut dari pembeli ikan. 4
b.Struktur dan besarnya tarif untuk jasa pelayanan penimbangan ikan sebagai berikut: 1) Ikan hidup, ikan kakap merah dan ikan tengiri sebesar Rp.100,00/kg; 2) Ikanjenis lainnya sebesar Rp.50,00/kg. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep. Ditetapkan di : Sumenep pada tanggal : 1 Oktober 2015 BUP~NEP Dr. KH. A. BU~ KARIM, M.Si Diundangkan di : Sumenep pada tanggal : 1 ktober 2015 SEKRETARI ·.fU:l.lt'U1H KABUPATEN NEP ARTO M.Si Pembin Madya NIP. 19 98107 1 002 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2015 N0MOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 282-6/2015 5

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 66A

Pasal 66B

Pasal 66C

Pasal 66D

Pasal 66E

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 66A

Pasal 66B

Pasal 66C

Pasal 66D

Pasal 66E

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2012