(2)Modal disetor dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep minimal sebanyak 60% (enam puluh persen).
(3)Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) sebesar Rp. 95.995.000.000,- (sembilan puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
a.Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp.
15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
b.Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.
25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
c.Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.
10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
d.Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.
10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
e.Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.
23.300.000.000,- (dua puluh tiga milyar tiga ratus juta rupiah);
f.Tahun Anggaran 201 7 sebesar Rp.
12.695.000.000,- (dua belas milyar milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
(4)Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Daerah.
(5)Modal dasar dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
(6)Dalam hal modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memenuhi modal setor, Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi modal setor PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang selanjutnya dianggarakan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(7)Modal PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda).
(8)Dengan Peraturan Daerah ini, modal dasar PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp.
360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh milyar rupiah).
(1)Pembinaan Teknis dan pengawasan terhadap PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Pembinaan dan Pengawasan Umum terhadap PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) dilakukan oleh Bupati.