DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 229

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Ruang lingkup penyelenggaraan Perhubungan Darat meliputi: a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; b. manajemen dan rekayasa lalu lintas; c. manajemen kebutuhan lalu lintas; d. penyelenggaraan angkutan jalan; e. terminal; f. pengujian berkala kendaraan bermotor; g. pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan; h. perparkiran; Bagian Kedua Maksud Pasal 3 Bagian Ketiga Tujuan Pasal 4 BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5 1. sistem informasi dan komunikasi LLAJ; J. forum lalu lintas dan angkutan jalan; k. perlakuan khusus; 1. pembinaan pemakai jalan; m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; n. peran serta masyarakat; o. sanksi administratif; p. penyidikan; dan q. ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyelenggaraan perhubungan darat yang baik di Kabupaten Sumenep diperlukan sebagai media peningkatan potensi serta integrasi nasional sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai amanat Alinea Keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
b.bahwa penyelengaraan perhubungan darat ditujukan untuk memberikan kemanfaatan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat guna mendukung dan meningkatkan kesejahteraan, keamanan, kepuasan, keselamatan, ketertiban dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi, pengembangan wilayah dan kawasan strategis;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah mempunyai kewenangan antara lain dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu pengaturan berupa Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Perhubungan Darat; BUPATI SUMENEP, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT PERATURANDAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG BUPATI SUMENEP PROVINS! JAWA TIMUR Mengingat Menimbang

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 201 7 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
17.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);
18.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 310);
21.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
22.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2019 ten tang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1605);
23.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 647);
24.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 648); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sumenep.
4.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan Daerah dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan.
5.Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
6.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana LLAJ, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
7.Angkutan adalah perpindahan orang dan/ a tau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
8.Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/ a tau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
9.Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/ a tau bandar udara.
10.Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jala, serta fasilitas pendukung.
11.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di J alan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Pasal 1

BABI KETENTUAN UMUM PERATURANDAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGANDARAT. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATEN SUMENEP dan BUPATISUMENEP Menetapkan

12.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
13.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ a tau orang dengan dipungut bayaran.
14.Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
15.Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
16.Bahu Jalan adalah bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulan, pemadam kebakaran, polisi/petugas yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan.
17.Jalan Kabu paten adalah jalan urn um dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kabupaten.
18.Jalan Poros Desa adalah jalan yang menghubungkan kawasan dan/ atau an tar permukiman an tar desa.
19.Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
20.Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan pen um pang.
21.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
22.Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
23.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
24.Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
25.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
26.Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rurnah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
27.Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
28.Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.
29.Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
30.Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ a tau kerugian harta benda.
31.Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
32.Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
33.Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
34.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
35.Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/ atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/ atau rasa takut dalam berlalu lintas.
36.Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/ atau lingkungan.
37.Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
38.Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
39.Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
40.Aksessibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
41.Difable adalah individu-individu yang karena kondisi fisik dan/ a tau mentalnya mempunyai perbedaan kemampuan dengan individu lainnya.
42.Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
43.Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
44.Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
45.Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
46.Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor.
47.Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
48.Jaringan Lintas adalah kumpulan dari lalu lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
49.Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
50.Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
51.Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan. 52.Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/ a tau tujuan tetap, yang melayani an tar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
53.Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk (angkutan) yang digunakan untuk memindahkan orang dan/barang dari suatu tempat (asal) ketempat lain (tujuan).
54.Jumlah Berat yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
55.Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
56.Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif un tuk meletakkan Kendaraan (mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan/atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
57.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
58.Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
59.Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang memperoleh wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
60.Kartu Uji adalah bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku uji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
61.Tanda Uji adalah bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku uji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
62.Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/ atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
63.Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian ermsi gas buang kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik kendaraan bermotor untuk merawat kendaraannya agar memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
64.Bengkel Umum adalah tempat dengan segala kelengkapannya yang berfungsi untuk merawat dan memperbaiki kendaraan bermotor.
65.Bengkel Pelaksana Uji Emisi adalah bengkel kendaraan bermotor yang telah mendapat penetapan untuk menyelenggarakan uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor bukan umum.
66.Teknisi Uji Emisi adalah orang yang melaksanakan uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor di bengkel uji emisi.
67.Surat Keterangan Memenuhi Ambang Batas Emisi adalah tanda bukti tertulis yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi untuk menyatakan bahwa kendaraan bermotor bukan umum telah memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor yang ditunjukkan dengan stelan mesin yang benar sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
68.Stiker Lulus Uji Emisi adalah tanda pengenal telah lulus uji emisi dan perawatan kendaraan yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi yang ditempel pada kendaraan bermotor bukan umum dengan masa berlaku 6 (enam) bulan.
69.Ambang Batas Emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang kendaraan bermotor.
70.Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di j alan.
71.Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ sepanjang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Penyelenggaraan Perhubungan Darat berdasarkan atas asas:

a.efektif dan efisien;
b.transparan;
c.berkelanjutan;
d.partisipatif;
e.akuntabel;
f.terpadu;
g.bermanfaat; dan
h.seimbang.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

72.Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa yang meliputi pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan bermotor, tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji, fisik Kendaraan Bermotor, daya angkut dan/ a tau cara pengangkutan barang dan/ a tau izin penyelenggaraan angkutan.
73.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Jombang yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
74.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
75.Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
76.Pulau-pulau lalu lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa marka jalan a tau bagian jalan yang ditinggikan. Ruang lingkup penyelenggaraan Perhubungan Darat meliputi:

a.jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
b.manajemen dan rekayasa lalu lintas;
c.manajemen kebutuhan lalu lintas;
d.penyelenggaraan angkutan jalan;
e.terminal;
f.pengujian berkala kendaraan bermotor;
g.pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
h.perparkiran;
1. 1.sistem informasi dan komunikasi LLAJ; J. forum lalu lintas dan angkutan jalan;
k.perlakuan khusus;
1. 1.pembinaan pemakai jalan;
m.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Tujuan pengaturan penyelenggaraan Perhubungan Darat yaitu:

a.mewujudkan suatu tata kelola Penyelenggaraan Perhubungan Darat yang terpadu dan terintegrasi untuk mendorong peningkatan perekonomian dan pelayanan angkutan umum yang lebih aman, lancar, terpercaya, fleksibel mjudah dan murah bagi kesejahteraan masyarakat;
b.memberikan landasan regulasi dalam pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan sehingga mewujudkan tertib berlalu lintas bagi masyarakat dalam bidang perhubungan;
c.membangun budaya kesadaran tertib berlalu lintas dan etika berlalu lintas.

Pasal 4

Bagian Ketiga Tujuan Maksud pengaturan Penyelenggaraan Perhubungan Darat ini sebagai pedoman bagi Daerah dalam mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan melakukan penindakan dalam bidang perhubungan darat berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1)Bupati sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana induk jaringan LLAJKabupaten.
(2)Rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.prakiraan perpindahan orang dan/barang menurut asal tujuan perjalanan skala kabupaten;
2. b.arahdan kebijakan peranan LLAJ kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi;
3. c.rencana lokasi dan kebutuhan simpul kabupaten; dan
4. d.rencana kebutuhan ruang lalu lintas kabupaten.
(3)Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
(4)Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
2. b.dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
3. c.dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten;
4. d.dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;

Pasal 7

(1)Bupati sesuai dengan kewenangannya mengembangkan jaringan LLAJ untuk mewujudkan LLAJyang terpadu.
(2)Pengembangan jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada rencana induk LLAJ berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
1. n.peran serta masyarakat;
2. o.sanksi administratif;
3. p.penyidikan; dan
4. q.ketentuan pidana.

BAB IV

JARINGAN LALULINTAS DAN ANGKUTANJALAN

Pasal 6

(1)Kelas jalan atas dasar fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukung menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor terdiri atas:
1. a.jalan kelas I;
2. b.jalan kelas II; dan
3. c.jalan kelas III.
(2)Jalan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18 (delapan belas) meter, ukuran paling tinggi 4,2 (empat koma dua) meter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
(3)Jalan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18 (delapan belas) meter, ukuran paling tinggi 4,2 (empat koma dua) meter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Pasal 9

Ruang Lalu Lintas meliputi:

a.jalur perkerasan untuk kepentingan lalu lintas kendaraan yang berupa jalan maupun jembatan;
b.jalur trotoar atau bahu jalan untuk berjalan kaki dan alat perlengkapan jalan, halte dan fasilitas pendukung lalu lintas lainnya;
c.saluran air jalan, untuk mengalirkan air yang melimpah dari jalan; dan
d.ruang bebas sekurang-kurangnya dengan tinggi 5 (lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 8

e.dokumen rencana induk jaringan LLAJ Nasional; dan
f.dokumen rencana induk jaringan LLAJprovinsi.

(5)Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati setelah mend a pat pertimbangan Gubernur dan Menteri.
(1)Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan untuk mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
(2)Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana maksud pada ayat ( 1) dilaksanakan melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten, mencangkup perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan dan yang bersifat khusus pada ruas jalan tertentu. Umum BABV MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS Petugas Perangkat Daerah sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan tindakan agar kendaraan bermotor menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan.

Pasal 11

(1)Penetapan kelas jalan dinyatakan dengan pemasangan Rambu Lalu Lintas pada setiap ruas jalan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks229PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015