DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas laboratorium lingkungan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi adalah setiap pemakaian/pemanfaatan laboratorium lingkungan, antara lain berupa pemakaian jasa pemanfaatan laboratorium lingkungan pada Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian atas Laboratorium Lingkungan pada Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis sampel yang diukur. Besarnya tarif pemakaian /pemanfaatan jasa laboratorium lingkungan pada Pemerintah Daerah dijabarkan dalam Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa laboratorium lingkungan merupakan salah satu asset kekayaan daerah dan apabila dimanfaatkan perlu adanya kontribusi atas jasa pemakaian kekayaan daerah dalam bentuk retribusi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Laboratorium Lingkungan pada PemerintahKabupaten Tabalong; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG dan BUPATI TABALONG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ATAS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tabalong
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7.Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
8.Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9.Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium lingkungan milik Pemerintah Daerah yang merupakan kekayaan atau asset Daerah.
10.Pengujian parameter kualitas lingkungan yang selanjutnya disebut pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
11.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besaran jumlah pokok retribusi yang terutang.
12.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
13.Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
14.Kas Daerah adalah Kas milik Pemerintah Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas laboratorium lingkungan dipungut Retribusi atas pemakaian/pemanfaatan laboratorium lingkungan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Objek retribusi adalah setiap pemakaian/pemanfaatan laboratorium lingkungan.
(2)Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa pemakaian jasa pemanfaatan laboratorium lingkungan pada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/ memakai laboratorium lingkungan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Laboratorium Lingkungan pada Pemerintah Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian atas Laboratorium Lingkungan pada Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis sampel yang diukur.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1)Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis sampel yang parameternya diukur/diuji.
(2)Besarnya tarif pemakaian /pemanfaatan jasa laboratorium lingkungan pada Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut : A. Tarif Pemeriksaan (Parameter Fisik, Kimia dan Biologi) sampel air No Parameter Uji Harga 1 Temperatur (suhu) Rp 12.500,00/pengujian 2 pH (keasaman) Rp 17.500,00/pengujian 3 TDS (Total padatan terlarut) Rp 30.000,00/pengujian 4 TSS (Total padatan tersuspensi) Rp 30.000,00/pengujian 5 DHL (Daya hantar listrik) Rp 25.000,00/pengujian 6 DO (Oksigen terlarut) Rp 42.500,00/pengujian 7 BOD5(Kebutuhan oksigen biokimia) Rp 50.000,00/pengujian 8 COD (Kebutuhan oksigen kimiawi) Rp 67.500,00/pengujian 9 Mn (Mangan) Rp 55.000,00/pengujian 10 Pb (Timbal) Rp 62.500,00/pengujian 11 Cu (Tembaga) Rp 62.500,00/pengujian 12 Fe (Besi) Rp 55.000,00/pengujian 13 Cd (Kadmium) Rp 50.000,00/pengujian 14 Minyak dan lemak Rp 52.500,00/pengujian 15 Nitrogen Total (sebagai N) Rp 55.000,00/pengujian 16 Amoniak Total (sebagai NH3N) Rp 40.000,00/pengujian 17 Hg (Merkuri/raksa) Rp 87.500,00/pengujian 18 As (Arsen) Rp 87.500,00/pengujian 19 Cr (Krom) Rp 50.000,00/pengujian 20 Fenol Rp 52.500,00/pengujian 21 PO4 (Fosfat) Rp 50.000,00/pengujian 22 NO3N (Nitrat) Rp 50.000,00/pengujian 23 NO2N(Nitrit) Rp 42.500,00/pengujian 24 SO4 2- (Sulfat) Rp 50.000,00/pengujian 25 H2S (Sulfida) Rp 41.250,00/pengujian 26 E.coli Rp 85.000,00/pengujian 27 Total Coliform Rp 82.500,00/pengujian 28 CN (Sianida) Rp 42.500,00/pengujian 29 Ni (Nikel) Rp 50.000,00/pengujian 30 Zn (Seng) Rp 50.000,00/pengujian B. Tarif Pengukuran Kualitas Udara 1 Suhu Rp 10.000,00/pengujian 2 Kelembaban Rp 10.000,00/pengujian 3 Arah dan Kecepatan Angin Rp 10.000,00/pengujian 4 NOx(Nitrogen oksida) Rp 120.000,00/pengujian 5 SOx(Sulfur oksida) Rp 120.000,00/pengujian 6 H2S (Hidrogen sulfide) Rp 120.000,00/pengujian 7 NH3 (Amonia) Rp 130.000,00/pengujian 8 Kebisingan (sesaat) Rp 30.000,00/pengujian 9 Kebisingan ( 24 jam) Rp 159.000,00/pengujian 10 CO (Karbon monoksida) Rp 125.000,00/pengujian 11 O3 ( Ozon ) Rp 120.000,00/pengujian 12 Debu TSP (Total partikel tersuspensi) Rp 92.500,00/pengujian 13 Debu PM10 (partikel < 10mm) Rp 156.500,00/pengujian 14 Debu PM2,5 (partikel < 2,5mm Rp 156.500,00/pengujian C. Tarif Pemeriksaan Tanah 1 Tekstur : Rp 75.000,00/pengujian - Pasir - Debu - Liat 2 Ph Rp 17.500,00/pengujian 3 Fe (Besi) Rp 55.000,00/pengujian 4 Zn (Seng) Rp 50.000,00/pengujian 5 Pb (Timbal) Rp 62.500,00/pengujian 6 Cd (Cadmium) Rp 50.000,00/pengujian 7 Cu (Cuprum) Rp 50.000,00/pengujian 8 Permeabilitas Rp 30.000,00/pengujian 9 Kelembaban Rp 30.000,00/pengujian 10 N (Nitrogen) Rp 52.500,00/pengujian 11 P (Phosfat) Rp 50.000,00/pengujian 12 K (Kalium) Rp 50.000,00/pengujian D. Tarif Pemusnahan Limbah Medis Padat dengan Menggunakan Incenerator 1 Limbah Medis Padat Rp 65.000,00/kg
(3)Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan adalah di laboratorium lingkungan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1965

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1965