DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 23 Januari 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Besaran Tarif Layanan Kesahatan Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Asas, Maksud, dan Tujuan;Prinsip Penetapan Besaran Tarif Layanan Kesehatan;Kegiatan yang Dikenakan Tarif Layanan Kesehatan;Kebijakan Tarif Layanan Kesehatan;Komponen Tarif Layanan Kesehatan;Polo Perhitungan Tarif Layanan Kesehatan;Pengaturan Pelayanan Kesehatan;Pelayanan Kesehatan Lainnya;Pelayanan Kesehatan Pihak Ketiga;Peninjauan Tarif Layanan Kesehatan;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Lain-lain;Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan mutu serta cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di rumah sakit, maka diperlukan fleksibilitas dan dukungan yang optimal sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat, untuk itu perlu ditetapkan tarif layanan kesehatan khusus kelas III;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Besaran Tarif Layanan Kesehatan Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H.Badaruddin Tanjung; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
8.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9.Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 3 Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG dan BUPATI TABALONG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BESARAN TARIF LAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM H. BADARUDDIN TANJUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.Bupati adalah Bupati Tabalong.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah akuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
6.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek- praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
8.Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
9.Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, 5 program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
10.Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik dan perawat berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik.
11.Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kerjasama bersifat kolaborasi dengan pasien dan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawab yang meliputi : intervensi keperawatan, observasi khusus, dan pendidikan kesehatan.
12.Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit.
13.Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
14.Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang masuk Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung sebagai rujukan dari rawat jalan tingkat pertama, yang dilaksanakan di poliklinik spesialis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang inap.
15.Hari Rawat adalah lamanya pasien dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar / meninggal, yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar / meninggal tidak dihitung atau sebaliknya. Apabila tanggal masuk dan tanggal keluar / meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari perawatan.
16.Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
17.Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
18.Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
19.Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain hostel, administrasi, laundry dan lain-lain.
20.Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, dan bimbingan sosial medis serta jasa psikologi
21.Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang setara dengan upaya pencegahan penyakit gigi mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit. 6
22.Pelayanan Medico Legal adalah layanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan umum.
23.Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 24 jam.
24.Pelayanan Rawat Siang Hari (Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 12 jam.
25.Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
26.Rawat Gabung adalah suatu bentuk pelayanan rawat inap bersama antara ibu dan bayinya.
27.Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit yang didasarkan atas prinsip-prinsip akuntansi.
28.Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
29.Jasa adalah imbalan atas pelayanan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, dan bahan untuk kegiatan Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Perawatan, dan Rehabilitasi Medik.
30.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
31.Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
32.Konsultasi Medis adalah konsultasi yang dilakukan baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis, dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
33.Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pelayanan kesehatan antar unit kesehatan.
34.Rujukan Swasta adalah kiriman dari dokter dan atau pelayanan kesehatan swasta.
35.Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia , alat kesehatan habis pakai yang digunakan secara langsung, dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
36.Biaya Makan adalah pengganti biaya makan pasien sesuai diet yang ditetapkan oleh dokter yang merawat yang disediakan oleh rumah sakit.
37.Biaya Overhead adalah biaya yang timbul karena kegiatan yang dilaksanakan sehingga menimbulkan biaya fix dan biaya variabel. 7
38.Biaya Akomodasi adalah biaya penggunaan linen, fasilitas, peralatan medis tertentu dan pelayanan umum lainnya di ruang rawat inap rumah sakit, tidak termasuk biaya makan/diet pasien.
39.Pasien adalah setiap orang yang datang ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
40.Poliklinik adalah poliklinik pada Rumah Sakit yang melayani pasien untuk berobat jalan dalam bentuk pemeriksaan.
41.Poliklinik Umum adalah poliklinik yang dilayani oleh dokter umum.
42.Poliklinik Spesialis adalah poliklinik yang dilayani oleh dokter spesialis.
43.Poliklinik Spesialis konsultan adalah poliklinik yang dilayani oleh dokter spesialis konsultan.
44.Kerja Sama Operasional (KSO) adalah bentuk perikatan kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian atau penyediaan sarana, prasarana, atau peralatan kesehatan dalam menunjang pelayanan di rumah sakit dengan pihak ketiga.
45.Sistem Paket adalah cara perhitungan pembiayaan dengan mengelompokkan beberapa jenis pelayanan dalam satu tarif pelayanan.
46.Rehabilitasi adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi dan bentuk terapi kerja, terafi gerak dan bentuk terafi yang berkaitan penyakit pasien.
47.Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit fisioterapi dalam bentuk pelayanan fisoterapi. Terapi okupasional, dan terapi wicara.
48.Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang menggunakan/ mendapatkan pelayanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung.
49.Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/ atau yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komonditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, atau organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya yang memperoleh pelayanan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung.
50.Visum et Repertum adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter tentang hal yang diperlukan membuat terang suatu perkara untuk keperluan proses peradilan
51.Surat Keterangan Dokter adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter Umum tentang kondisi kesehatan fisik seseorang.
52.Pelayanan Intermediate adalah pelayanan pada pasien dengan observasi dan terapi khusus sampai kondisinya stabil kembali untuk dipindahkan ke ruang rawat inap atau ruang rawat intensif jika kondisinya memburuk. 8
53.Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan pada pasien dengan observasi dan terapi yang intensif untuk penyelamatan jiwa pasien dan/atau mencegah kegagalan fungsi organ utama.
54.Visite adalah kunjungan profesional dokter ke ruang rawat inap untuk mengetahui perkembangan gejala penyakit, memberikan pengobatan serta evaluasi pengobatan.
55.Cyto adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pengaturan dan penetapan Tarif layanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan (non- diskriminatif), asas partisipatif, asas keamanan dan keselamatan pasien yang diselenggarakan secara transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.
(2)Maksud pengaturan Tarif layanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung untuk menjamin mutu dan aksesibilitas, serta kelangsungan (sustainabilitas) pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat, pemberi pelayanan (provider) dan pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung dapat terlindungi dengan baik.
(3)Tujuan pengaturan Tarif layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung dalam Peraturan Daerah ini adalah :
1. a.terwujudnya masyarakat Tabalong yang sehat;
2. b.terselenggaranya mutu pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung sesuai standar yang ditetapkan;
3. c.tersedianya jenis pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan dan bidang manajamen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat;
4. d.meningkatnya kapasitas dan potensi layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Tabalong;
5. e.terlaksananya program dan kegiatan operasional pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong; dan
6. f.terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung; 9

BAB III

PRINSIP PENETAPAN BESARAN TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

Prinsip penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung guna menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing.

BAB IV

KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

(1)Kegiatan pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan, jenis pelayanan, dan klasifikasi pelayanan.
(2)Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
(3)Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya.
(4)Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif, dan rawat rehabilitasi.
(5)Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
(6)Jenis pelayanan baru selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(7)Klasifikasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan kelas perawatan dan kategori pasien.
(8)Kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari :
1. a.Kelas III ;
2. b.Kelas II ;
3. c.Kelas I ;
4. d.Kelas Utama; dan
5. e.Kelas VIP.
(9)Kategori pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari : 10
1. a.pasien umum yang berasal dari pasien rawat jalan, Kelas III, Kelas II, dan non kelas; dan
2. b.Kelas privat yang berasal dari pasien Kelas I, Kelas Utama dan VIP.
(10)Klasifikasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dibedakan mutu pelayanannya, perbedaan ada pada penyediaan fasilitas dan sarana sesuai dengan bentuk pelayanan privat dapat memilih sesuai kebutuhan dan kemampuannya.

Pasal 5

(1)Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (5) meliputi :
1. a.pemeriksaan dan konsultasi;
2. b.visite dan konsultasi;
3. c.tindakan medis operatif;
4. d.tindakan medis non operatif; dan
5. e.persalinan.
(2)Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
(3)Visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap dan di rawat intensif.
(4)Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional atau pembiusan lokal yang meliputi :
1. a.tindakan medis operatif kecil;
2. b.tindakan medis operatif sedang;
3. c.tindakan medis operatif besar;
4. d.tindakan medis operatif khusus ; dan
5. e.tindakan medis operatif persalinan ( SC ).
(5)Tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan medis tanpa pembedahan yang meliputi :
1. a.tindakan medis non operatif kecil;
2. b.tindakan medis non operatif sedang;
3. c.tindakan medis non operatif besar; dan
4. d.tindakan medis non operatif khusus.
(6)Jenis pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari persalinan normal atau persalinan dengan tindakan pervaginam dan pelayanan bayi baru lahir.

Pasal 6

(1)Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(5)merupakan pelayanan untuk penunjang pelayanan medis.
(2)Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pelayanan laboratorium;
2. b.pelayanan radiodiagnostik; 11
3. c.pelayanan diagnostik elektromedis;
4. d.pelayanan diagnostik khusus;
5. e.pelayanan rehabilitasi medis;
6. f.pelayanan darah;
7. g.pelayanan farmasi;
8. h.pelayanan gizi;
9. i.pelayanan laundry dan sterilisasi;
10. j.pemulasaran jenazah;
11. k.pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah;dan
12. l.pelayanan penunjang medis lainnya.

Pasal 7

(1)Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas :
1. a.pelayanan patologi klinik;
2. b.pelayanan patologi anatomi; dan
3. c.pelayanan mikrobiologi klinik.
(2)Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)huruf e terdiri atas :
1. a.pelayanan rehabilitasi medis;
2. b.pelayanan rehabilitasi psikososial; dan
3. c.pelayanan ortotik/prostetik.
(3)Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g terdiri atas
1. a.pelayanan farmasi klinis; dan
2. b.pelayanan farmasi non klinis.
(4)Jenis pemulasaran jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)huruf j terdiri atas :
1. a.perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
2. b.konservasi jenazah;
3. c.bedah mayat; dan
4. d.pelayanan lainnya.
(5)Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, masing-masing merupakan satu kesatuan pelayanan.

Pasal 8

(1)Kegiatan non pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif terdiri atas kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan kegiatan penunjang lainnya.
(2)Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi magang, orientasi, studi banding, praktek lapangan, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lain. 12
(3)Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non pelayanan kesehatan.
(4)Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kegiatan sewa lahan/ruang, parkir, kantin, hostel, dan kerjasama operasional.

BAB V

KEBIJAKAN TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

Semua kegiatan pelayanan dan non pelayanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung dikenakan Tarif Layanan kesehatan.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…