DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 01 Tahun 2014

Nomor: 01
Tahun: 2014
Ditetapkan: 21 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN BAB III KEDUDUKAN, TUJUAN DAN FUNGSI BAB IV MODAL BAB V RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM BAB VI ORGANISASI BAB VII BADAN PENGAWAS BAB VIII PEMBINAAN BAB IX TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KARYAWAN BAB X TAHUN BUKU BAB XI ANGGARAN PERUSAHAAN BAB XII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN PRODUKSI BAB XIII KARYAWAN BAB XIV PENGAWASAN BAB XV PEMBUBARAN BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Panrannuangku. Mengingat :1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
1. 2.Undang – Undang Nomor 05 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. 3.Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. 4.Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ):
4. 5.Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
5. 6.Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
6. 7.Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. 8.Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. 9.Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Mengingat

10.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490 );
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 );
12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574 );
13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 );
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR dan BUPATI TAKALAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PANRANNUANGKU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3.Bupati adalah Bupati Takalar;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar;
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah sebuah Badan Usaha atau Perusahaan daerah yang sebagian atau seluruh Saham dimiliki oleh daerah melalui persetujuan Bupati;
6.Perusahaan Daerah Panrannuangku Takalar yang selanjutnya disebut Perusahaan merupakan induk yang memegang kendali, Pembinaan dan bertanggungjawab terhadap bidang usaha yang dinaungi;
7.Bidang usaha adalah bidang kelautan dan perikanan, Pertanian, Peternakan, Perindustrian, Jasa kontruksi, Perdagangan umum dan perparkiran;
8.Badan Pengawas adalah Badan Pengawas pada Perusahaan Daerah Panrannuangku;
9.Direksi adalah organ bertanggungjawab atas jalannya Perusahaan daerah;
10.Manager adalah organ perusahaan yang bertanggungjawab atas jalannya bidang usaha;
11.Karyawan adalah karyawan yang bekerja dan digaji oleh perusahaan daerah;
12.Modal adalah modal yang dimiliki oleh perusahaan daerah
13.Hutang adalah hutang perusahaan daerah;
14.Saham adalah yang terdiri dari saham mayoritas dan saham biasa yang disetor sebagai modal perusahaan daerah;
15.Pemegang Saham adalah pemilik saham yang terdiri dari pemerintah daerah dan Warga Negara Indonesia oleh Badan Hukum yang didirikan sesuai Peraturan Perundang – undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Panrannuangku;
(2)Perusahaan Daerah ini terdiri dari beberapa bidang usaha yaitu :
1. a.Kelautan dan Perikanan
2. b.Pertanian
3. c.Peternakan
4. d.Perindustrian
5. e.Perdagangan Umum
6. f.Jasa Konstruksi
7. g.Perparkiran
(3)Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dengan penetapan DPRD Kabupaten Takalar.
(4)Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Manajer yang dalam melaksanakan tugasnya berada dan bertanggungjawab kepada Direksi.

BAB III

KEDUDUKAN, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Takalar;
(2)Atas usul Direksi setelah mendapat pertimbangan Badan pengawas dan persetujuan Pemegang Saham, Direksi dapat membuka Kantor Cabang atau Perwakilan di luar Kabupaten Takalar.

Pasal 4

(1)Tujuan Perusahaan Daerah adalah ikut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan ekonomi daerah pada khususnya untuk menunjang dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ;
(2)Dalam melaksanakan tujuannya Perusahaan Daerah dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan usaha dengan Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Koperasi dan Perusahaan Swasta Nasional dengan persetujuan Bupati yang terlebih dahulu mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
(3)Fungsi Perusahaan Daerah adalah memberikan pelayanan dibidang kelautan dan perikanan,pertanian,peternakan,perindustrian,perdagangan umum, jasa konstruksi dan perparkiran yang dilakukan secara profesional dan tetap memberikan keuntungan bagi daerah.

BAB IV

MODAL

Pasal 5

(1)Modal Perusahaan Daerah terdiri dari modal dasar dan Saham
(2)Modal Perusahaan Daerah yang sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan dengan komposisi kepemilikan sebagai berikut ;
1. a.Minimal 51 % dimiliki Pemerintah Daerah dan 49 % dapat dimiliki oleh masyarakat secara perorangan dan Badan Usaha lainnya.
2. b.Nilai setiap saham akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(3)Terhadap modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambah dengan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(4)Perusahaan Daerah dapat menerima tambahan dana tersebut pada ayat
(3)dari Pemerintah Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi dan Pusat serta pinjaman dari pihak lain dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(5)Modal Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat ( 2 ) disetor kedalam Kas Perusahaan Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah dan pemegang Saham lainnya ;
(6)Saham mayoritas hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku
(7)Pemindahan suatu Saham biasa kepada pihak ketiga diadakan dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pemegang saham yang bersangkutan dan kepada pihak siapa saham itu dipindahkan ;
(8)Pemindahan saham biasa sebagaimana dimaksud ayat (7 ) dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Badan pengawas dengan persetujuan Bupati.

BAB V

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 6

(1)Rapat Umum Tahunan Perusahaan Daerah dilaksanakan tiap tahun selambat-lambatnya bulan Maret tahun berjalan dan rapat umum lainnya sewaktu-waktu dapat dilaksanakan;
(2)Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas permintaan Direksi dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 hari sebelum rapat dimulai dan panggilan tersebut harus menyebutkan waktu dan tempat dimana rapat akan diadakan begitu pula pokok masalah yang akan dibicarakan ;
(3)Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga ) dari jumlah pemegang saham dan dapat dihadiri oleh pihak ketiga dengan undangan Direksi jika dianggap perlu ;
(4)Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak boleh diambil keputusan mengenai pokok masalah yang tidak tersebut dalam surat panggilan kecuali ;
1. a.Mengenai Tata Tertib
2. b.Usul-usul Pemegang Saham yang telah diajukan kepada Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat dilaksanakan;
(5)Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama dan apabila berhalangan diganti oleh salah satu Direktur yang ditunjuk untuk itu;
(6)Keputusan-keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham diambil dengan musyawarah mufakat;
(7)Jika terdapat sesuatu masalah tidak bisa dicapai kata mufakat maka masalah tersebut diserahkan kepada Bupati selaku Pemegang Saham Prioritas untuk diambil keputusan dengan memperhatikan pendapat- pendapat peserta rapat ;
(8)Yang mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah Pemegang Saham yang telah menandatangani daftar hadir ;
(9)Apabila Pemegang Saham tidak hadir maka hak suara selaku Pemegang Saham dianggap tidak ada.

BAB VI

ORGANISASI

Pasal 7

(1)Bupati sebagai pemilik modal perusahaan daerah memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan/atau Badan Pengawas;
(2)Setiap rencana pengembangan usaha perusahaan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati;
(3)Rencana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) diusulkan oleh Direksi ditandatangani Direksi dan Badan Pengawas;

Pasal 8

Bupati tidak bertanggungjawab terhadap segala akibat hukum yang timbul dari yang dilakukan perusahaan kecuali terhadap hal - hal sebagai berikut :

a.Memanfaatkan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk semata – mata untuk kepentingan pribadi;
b.Terlibat dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan;
c.Langsung atau tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan.

Pasal 9

(1)Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perusahaan;
(2)Perusahaan dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati;

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2007