DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini menetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2021 yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda ten tang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
b.bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Aanggaran pendapatan dan Belanja Daerah 'j Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); BUPATITANATIDUNG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PROVINSIKALIMANTANUTARA PERATURANDAERAHKABUPATENTANATIDUNG NOMOR 4 TAHUN2022 TENTANG PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2021 BUPATI TANA TIDVNG Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

a.Laporan Realisasi Anggaran
b.Neraca
c.Laporan Arus Kas
d.laporan operasional
e.Laporan Perubahan Ekuitas
f.laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
g.Catatan Atas Laporan Keuangan Pasal 1 PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN2021.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: BUPATITANATIDUNG Dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTANATIDUNG Dengan Persetujuan Bersama

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belnaja Daerah Tahun 2022 (Berita Negera Tahun 2021 Nomor 926).
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Menetapkan 4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah RpA.255.856,09 dengan rincian sebagai berikut: 3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp. 4.075.650.197,47 dengan rincian sebagai berikut :

a.Defisit Setelah Perubahan Rp.( 36.208.110.861,00)
b.Realisasi Rp. 40.283.761.058,47 Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 4.075.650.197,47 Rp.840.181.781.561,87 Rp. 731. 753.045.583,07 Rp. 108.428.735.978,80 2) Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 108.428.735.978,80 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran Belanja setelah perubahan
b.Realisasi Belanja Selisih Lebih/ (Kurang) 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.31.936.864.059,33 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.803.973.670.700,87
b.Realisasi Pendapatan Rp. 772.036.806.641,54 Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 31.936.864.059,33 Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai beriku t :

Pasal 3

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)Rp.76.487.616.063,38 Rp. - Rp. - Rp. - Rp. 36.203.855.004,91 Rp. 36.203.855.004,91 Rp.- Pengeluaran - Penyertaan Modal - Pembayaran Pokok Utang - Koreksi Silpa

c.Pembiayaan - Penerimaan Rp. 772.036.806.641,54 Rp. 731.753.045.583,07 Rp. 40.283.761.058,47 Dalam pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai beriku t :
a.Pendapatan
b.Belanja Surplus

Pasal 2

Rp. 811.680.748.936,78a. Pendapatan-LO Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Laporan Operasional adalah sebagai berikut:

Pasal 6

a.Saldo Kas Awal Per 1 Januari Tahun 2020 Rp. 35.132.069.289,15
b.Arus kas Bersih dari aktivitas operas! Rp. 166.485.435.650,47
c.Arus kas Bersih dari aktivitas investasi Nonkeuangan Rp.(126.20 1.674.592,00)
d.Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp. 0,00
e.Arus Kas dari Aktivitas 'I'ransitoris /Non Anggaran Rp. 36.208.110.860,91
f.Saldo Kas Akhir Per 31 Desember 2020 Rp. 111.623.941.208,53 Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Neraca adalah sebagai berikut:

a.Jumlah Aset Rp. 3.026.437.202.968,63
b.Jumlah Kewajiban Rp. 26.335.851.424,43
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp.3.000.101351..544,20 Pasal 4 Rp. 36.208.110.861,00 Rp.36.203.855.004,91 Rp. 4.255.856,09 5) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 4.255.856,09 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan
b.Realisasi Selisih Lebih/ (Kurang) Rp.36.208.110.861,00 Rp. 36.203.855.004,91 Rp. 4.255.856,09
a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan
b.Realisasi Selisih Lebih/ (Kurang) Lampiran 1.3 Lampiran 1.1 Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintah Daerah Dan Organisasi; Rincian LRA Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Program Dan Kegiatan; Lampiran I.2 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
a.Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran Pasall0 Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d catatan atas lapoaran keuangan memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos- pos laporan keuangan.

Pasal 9

36.208.110.860,91 76.487.616.063,38 0,00 0,00 76.487.616.063,38 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

d.Koreksi SILPAlain-lain
e.SILPAsetelah Koreksi Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah sebagai beriku t:
a.Saldo Anggaran Lebih Awal
b.Saldo Anggaran Lebih Akhir
c.Koreksi SILPA Pasa18 Rp.2.994.527.249.321,34 Rp. (19.147.850.509,71) Rp. 24.721.952.732,57 Rp. 3.000.101351..544,20 Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut :
a.Ekuitas Awal
b.SurplusjDefisit-LO
c.Koreksi ekuitas lainnya
d.Ekuitas Akhir

Pasal 7

Rp. 815.354.369.416,30

b.Beban Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 11

Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Daftar Rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan aset Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Kontruksi dalam Pekerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kawajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban jangka Panjang; Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah;

t.Lampiran XX Neraca;
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
1. 1.Lampiran IX J. Lampiran X
k.Lampiran XI
1. 1.Lampiran XII
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
o.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran XIX Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Lampiran I.4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATENTANATIDUNG PROVINSI KALIMANTANUTARA: (51/4/2022) LEMBARANDAERAH KABUPATENTANATIDUNG TAHUN NOMOR 4 TAHUN 2022 Diundangkan di Tideng Pale pada tanggal 03 Agustus 2022 IBRAHIM ALI BUPATI TANATIDUNG Ditetapkan di Tideng Pale pada tanggal 03 Agustus 2022 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 7

Pasal 11

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 7

Pasal 11

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022