DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai komposisi APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025 yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, serta ketentuan mengenai keadaan darurat dan keperluan mendesak.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 1 1 ayat (1) Undnag Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undangjuncti Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
c.dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 05 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANA TIDUNG Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undnag- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juncti Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
c.dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keunagan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetaoan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebujakan Keuangan Negara dan Stabiliras Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapu Anacaman yang membahayakan Pereknomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sis tern Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65160;
3. 4.Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Pemerintah Pemeirntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 20 IO Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. 7. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
5. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keunagan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetaoan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebujakan Keuangan Negara dan Stabiliras Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapu Anacaman yang membahayakan Pereknomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65160;
7. 4.Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. 6.Pemerintah Pemeirntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG dan BUPATI TANA TIDUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: I. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
11. 2.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambha nilai kekayaan bersih
12. 3.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
13. 4.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/ atau penegluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.
14. 5.Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
15. 6.Bupati adalah Bupati Tana Tidung
16. 7.Dewan perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatcn Tana Tidung.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pcmbiayaan daerah. APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 1.308.801.880.201,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah
b.Belanja Daerah Defisit/Surplus Rp. 1.108.801.880.201, Rp. 1.308.801.880.000, (Rp. 200.000.000.000,-) dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG dan BUPATI TANA TIDUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
2.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambha nilai kekayaan bersih
3.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau penegluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.
5.Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
6.Bupati adalah Bupati Tana Tidung
7.Dewan perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 1.308.801.880.201,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah
b.Belanja Daerah Defisit/ Surplus Rp. 1.108.801.880.201,- Rp. 1.308.801.880.000,- (Rp. 200.000.000.000,-)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Pembiayaan Netto Rp. 200.000.000.000, Rp. 200.000.000.000, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0.00, Pasal 3 Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. l.108.801.880.201,- (Sat Triliun Seratus Delapan Milar Delapan Ratus Sat Juta Delapan Rats Delapan Puluh Ribu Dua Rats Sat Rupiah), yang bersumber dari:
a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer;
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.907.922.369,- (Dua Puluh Tujuh Milar Semhilan Rats Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rib Tiga Rats Enam Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.863.246.343,- (Empat Milar Delapan Rats Enam Puuluh Tiga Juta Dua Rats Empat Puluh Enam Rib Tiga Rats Empat Puluh Tiga Rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 623.963.865,- (Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratuus Enam Puluh Tiga Rib Delapan Rats Enam Puluh Lima Rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.099.406.000,- (Enam Milar Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Rats Enam Rib Rupiah).
1. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan Rp. 200.000.000.000,- Pembiayaan Netto Rp. 200.000.000.000,- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0.00,-

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.108.801.880.201,- (Satu Triliun Seratus Delapan Milyar Delapan Ratus Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Satu Rupiah}, yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer;
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.907.922.369,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah}, yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.863.246.343,- (Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 623.963.865,- (Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.099.406.000,- (Enam Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.321.306.161,- (enam Belas Milar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Rats Enam Rib Seratus Enam Puluuh Satu Rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. l.080.677.069.832,- (Satu Ter~liun Delapan Puluh Milar Enam Rats Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam puluh Sembilan Rib Delapan Ratuus Tga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. l .065.632.805,000- (Sat Tr~lin Enam Puluh Lima Juta Enam Rats Tiga Puluh Dua Rib Delapan Rats Lima Rib Rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.044.264.832,- (Lima Belas Milyar Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Rats Tiga Puluh Dua Rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.216.888.000, (Dua Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluuh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan hibah;
2. b.Dana darurat; dan
3. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
(3)Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 216.888.000,- (Dua Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratuus Delapan Puluh Delapan Rib Rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.321.306.161,- (enam Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.080.677.069.832,- (Satu Teriliun Delapan Puluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.065.632.805,000- (Satu TriliunEnam PuluhLima JutaEnam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.044.264.832,- (Lima Belas Milyar Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.216.888.000,- (Dua Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan hibah;
2. b.Dana darurat; dan
3. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.O,- (Nol Rupiah).
(3)Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.O,- (Nol Rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 216.888.000,- (Dua Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019