Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
2.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambha nilai kekayaan bersih
3.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/ atau penegluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5.Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
6.Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
7.Dewan perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
PERATURANDAERAH KABUPATENTANATIDUNG TENTANG PERUBAHANANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2022. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTANA TIDUNG Dan BUPATITANATIDUNG Dengan Persetujuan Bersama Rp. 4.445.000.000,- Rp. 160.000.000,- huruf a, bersumber dari:
a.Pajak daerah;
1) Semula 2) Bertambah Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 4.605.000.000,-
b.Retribusi daerah;
1) Semula Rp. 617.000.000,- 2) Tidak Betambah Rp. 108.000.000,- Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 725.000.000,- Pasal 4
(1)Pendapatan ash daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Rp. 4.386.388.500,- Rp. 5.989.160.000,- (Rp. 1.602.771.500,-)
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1) Semula 2) (berkurang) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 730.420.244.277,- Rp. 632.393.350.940,- Rp. 98.026.893.337,-
b.Pendapatan transfer
1) Semula 2) Bertambah Jumlah pendapatan ash daerah setelah perubahan Rp. 22.189.831.500,- Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp.O Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp.O Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.O Rp.O Rp.O
b.Pengeluaran pembiayaan
1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 18.648.370.000,- Rp. 3.541.461.500,- Pasal 3 Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:
a.Pendapatan ash daerah
1) Semula 2) Bertambah Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.76.487.616.063,- Rp. 833.484.080.340,- Rp. 32.000.000.000,- Rp. 44.487.616.063,-
3.Pembiayaan daerah
a.Penerimaan pembiayaan
1) Semula 2) Berkurang Rp. 689.030.880.940,- Rp. 144.453.199.400,-
2.Belanja Daerah
a.Semula
b.Bertambah Jumlah belanja daerah setelah perubahan 1.000.000.000,- 329.566.688,-)
c.Belanja tidak terduga;
1) Semula Rp. 2) Berkurang ( Rp. Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. Rp. 154.645.720.608,- Rp. 101.895.284.589,- Rp. 52.750.436.019,-
b.Belanja modal;
1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja modal setelah perubahan Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp. 583.461.308.467,- Rp. 500.290.162.351,- Rp. 83.171.146.116,- 1) Semula 2) Bertambah Pasal 5 Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
a.Belanja operasional;
Rp. 4.386.388.500,- Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah perubahan Rp. 5.989.160.000,- (Rp.1.602.771.500,-) Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 41.172.572.277,-
(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
a.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
1) Semula 2) Tidak Betambahf Berkurang 729.717.265,- Rp. 22.239.290.940,- Rp. 18.843.281.337,- Rp. 610.064.060.000,- Rp. 79.183.612.000,- Rp.689.247.672.000,- Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan
b.Transfer antar daerah
1) Semula 2) Bertambah
c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
1) Semula Rp. 7.087.060.000,- 2) Tidak Betambahf Berkurang Rp. 0,- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp. 7.087.060.000,-
d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
1) Semula Rp.6.499.310.000,- 2) Tidak Betambahf Berkurang Rp. 3.273.461.500,- Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp.9.772.771.500,-
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
a.Transfer pemerintah pusat
1) Semula 2) Bertambah Rp. 34.240.616.407,-
d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
1) Semula Rp. 29.354.427.000,- 2) Bertambah Rp. 4.886.189.407,- Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp.71.802.975.377,- Rp. 50.333.320.477,- Rp. 21.469.654.900,- Rp. 18.485.021.928,- Rp.24.417.632.941,- 35.000.000,- 0,- Rp. Rp. 55.880.032,-Rp. 0,-Rp. Rp. 7.624.043.482,- Rp. 4.254.499.968,- Rp. 208.574.766.240,- Rp. 62.147.502.205,- Rp. 284.091.352.629,- Rp. 16.713.263.911,- Rp. 94.647.334.000,- Rp. 85.845.434.000,- Rp. 8.801.900.000,-
c.Belanja modal bangunan dan gedung
1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan
b.Belanja modal peralatan dan mesin
1) Semula 2) Bertambah
f.Belanja bantuan sosial
1) Semula 2) Betambah
c.Belanja hibah
1) Semula 2) Bertambah
b.Belanja barang dan jasa
1) Semula 2) Bertambah
d.Belanja transfer;
1) Semula 2) Bertambah J umlah belanja transfer setelah peru bahan Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp. 42.902.654.869,- Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 35.000.000,- Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 55.880.032,-
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
a.Belanja modal tanah
1) Semula 2) Bertambah/ Berkurang Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 11.878.543.450,- Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 270.722.268.445,- Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 300.804.616.540,- Pasal 6
(1)Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
a.Belanja pegawai
1) Semula 2) Bertambah Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 0,- Rp.O,- Rp.O,- Pasal 8
(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
1) Semula Rp. 32.000.000.000,- 2) Bertambah Rp. 44.487.616.063,- Jumlah sis a lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 76.487.616.063,-
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
a.Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
1) Semula 2) Bertambab / (Berkurang) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,- Rp.O,- Rp.O,-
b.Pengeluaran pembiayaan.
1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 76.487.616.063,- J umlah belanj a bagi hasil setelah peru bahan Rp. 94.647.334.000,- Rp. 85.845.434.000,- Rp. 8.801.900.000,-2) Bertambah Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 5.664.473.955,-
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
a.Semula Rp. 1.000.000.000,-
b.Berkurang (Rp. 270.282.735,-) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 729.717.265,-
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
a.Belanja bantuan keuangan
1) Semula Rp. 3.687.515.184,- Rp. 1.976.958.771,-
e.Belanja modal aset tetap lainnya
1) Semula 2) Bertambah Rp. 32.000.000.000,- Rp. 44.487.616.063,-