DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur tentang; Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk angkutan hasil tambang dan hasil perkebunan,Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Tujuan 3.Pengaturan Pengunaan Jalan 4.Pembinaan Dan Pengawasan 5.Ketentuan Penyidikan 6.Sanksi Pidana 7.Ketentuan Peralihan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk angkutan hasil tambang dan hasil perkebunan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengendalian Muatan Mobil Barang yang Beroperasi Dijalan Kabupaten dan Jalan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Pembangunan Jalan Khusus Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 21); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG DAN HASIL PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
3.Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5.Pejabat adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Bumbu.
6.Jalan adalah Prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada dipermukaan tanah, diatas permukaan air, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
7.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada dalam lingkup jalan kabupaten Tanah Bumbu.
8.Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
9.Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
10.Perusahaan Pertambangan adalah pelaku usaha pertambangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha pertambangan dengan skala tertentu.
11.Penyelenggaraa Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan serta pengawasan jalan.
12.Orang adalah orang perorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan penggunaan jalan umum tidak dipergunakan sebagai hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan bertujuan untuk :

a.mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan dalam penggunaan jalan;
b.mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu;
c.mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
d.mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan bagi masyarakat pengguna jalan; dan
e.memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya.

BAB III

PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN

Pasal 3

(1)Setiap angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan dilarang melewati jalan umum.
(2)Setiap hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan harus diangkut melalui jalan khusus yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(3)Hasil tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah batubara,mineral dan batu batuan.
(4)Hasil perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, biji buah sawit (cornel) dan Minyak Kelapa Sawit (CPO) serta getah karet.

Pasal 4

(1)Hasil tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang sudah berupa kemasan dan ditujukan untuk keperluan rumah tangga dan sosial dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase sesuai dengan kelas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit hasil perkebunan rakyat perorangan atau plasma dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase sesuai dengan kelas jalan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangang yang berlaku.
(3)Klasifikasi angkutan dan beban muatan ditetapkan sesuai buku uji (kir) dan sesuai dengan Penetapan kelas jalan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(4)Untuk angkutan hasil perkebunan yang melewati jalan desa menggunakan mobil jenis pick up.

Pasal 5

(1)Instansi, badan usaha dan atau perseorangan dapat membangun dan memelihara jalan khusus dengan izin pemerintah daerah.
(2)Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk lalu lintas umum secara terbatas, sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus berdasarkan persetujuan dari penyelenggara jalan khusus.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dapat mengalihkan pelaksanaan pembangunan jalan khusus kepada pihak lain dalam hal pengusaha yang ditetapkan sebagai pelaksana tidak dapat menyelesaikan pembangunan jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Apabila dalam jangka waktu kurang dari waktu yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati, pengusaha yang ditetapkan sebagai pelaksana selesai melakukan pembangunan jalan khusus, maka jalan khusus tersebut harus digunakan dan tidak diperbolehkan lagi menggunakan jalan umum

Pasal 7

Penyelenggara jalan khusus menyerahkan jalan khusus kepada Pemerintah Kabupaten untuk dinyatakan sebagai jalan umum dalam hal jalan khusus dimaksud tidak lagi dipergunakan untuk angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Dinas teknis dan instansi terkait.
(2)Pengawasan terhadap penggunaan jalan umum yang melewati jalan Kabupaten,Jalan Kota dan Jalan Desa dilaksanakan oleh tim terpadu dinas teknis yang melibatkan Kecamatan dan Desa ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
(3)Tim terpadu dinas teknis dan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasannya setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan DPRD.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

(1)Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
2. b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
3. c.meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
4. d.memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain;
5. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan;
7. g.menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
8. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
9. i.mengambil sidik jari atau memotret seseorang tersangka;
10. j.memberhentikan penyidikan;
11. k.melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2003