DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2021

Nomor: 17
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dengan sistematika; Ketentuan Umum; TPI; Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI; Pengelolaan Data Statistik dan Sistem Informasi; Retribusi TPI; Hak, Kewajiban, dan Larangan; Insentif Daerah; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Partisipasi Masyarakat; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyelenggaraan penggelolaan Tempat Pelelangan Ikan secara tertib, berdayaguna dan berhasil guna serta untuk menjamin terlaksananya pelayanan masyarakat secara optimal, maka diperlukan pengaturan Tempat Pelelangan Ikan;
c.bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) huruf a dan huruf Y Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan di daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomr 79 tahun 2018 tentang Badan layanan umum Daerah (berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1213);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 – 2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 03);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 124); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umum.
6.Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pelelangan ikan termasuk jasa penyelenggaraan pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di TPI
7.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
8.Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
9.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
10.Bakul adalah orang/badan sebagai peserta pelelangan ikan di TPI.
11.Pelelangan Ikan adalah sistem penjualan hasil perikanan di TPI yang dilakukan secara terbuka melalui penawaran meningkat dihadapan umum.
12.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13.Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Retribusi TPI adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas TPI dan/atau jasa pelayanan pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.keadilan;
c.kebersamaan;
d.kemitraan;
e.keterbukaan; dan
f.efisiensi;

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pelelangan ikan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:

a.meningkatkan sarana dan prasarana TPI yang sesuai dengan persyaratan teknis dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menciptakan TPI yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
c.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pelelangan Ikan;
d.menjamin kepastian dam menjaga stabilitas harga Ikan;
e.menjaga kualitas ikan hasil tangkapan Nelayan;
f.pengerak perekonomian Daerah;
g.meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Nelayan; dan
h.meningkatkan pendapatan asli Daerah dari sektor Pelelangan Ikan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.TPI;
b.penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI;
c.pengelolaan data statistik dan sistem informasi;
d.Retribusi TPI;
e.hak, kewajiban, dan larangan; f.insentif Daerah;
g.pendanaan;
h.pembinaan dan pengawasan;dan
i.partisipasi masyarakat.

BAB II

TPI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan TPI di Daerah.
(2)Dalam penyelenggaraan pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan TPI dan pemberdayaan Nelayan berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah;
2. b.menyelenggarakan pengelolaan TPI dan pemberdayaan Nelayan skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
3. c.melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan TPI dan pemberdayaan Nelayan di Daerah;
4. d.menyusun dan menyelenggarakan sistem pengelolaan TPI dan pemberdayaan Nelayan di Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
5. e.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan dan pemberdayaan TPI yang dilaksanakan pihak ketiga di Daerah.
(3)Pelaksanaan pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan TPI di Daerah.
(2)Penyelenggaraan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pembangun dan pengembangkan TPI dengan segala perlengkapannya baik yang saat ini telah ada maupun yang akan dibangun pada lokasi lain di Daerah.
(3)Pembangunan dan pengembangan TPI pada lokasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan rencana tata ruang Daerah.
(4)Penetapan lokasi TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.kondisi geografis Daerah;
2. b.jumlah Nelayan di Daerah;
3. c.kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat;
4. d.daya dukung Daerah;
5. e.ketersediaan lahan; dan
6. f.tingkat kebutuhan akan TPI.
(5)Lokasi pembangunan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Dalam melakukan pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab meliputi:
1. a.teknis penyelenggaraan pelelangan di TPI;
2. b.teknis pemungutan Retribusi pelayanan TPI; dan
3. c.teknis penyelenggaraan pembinaan, dan pengawasan TPI.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD TPI.
(2)BLUD TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 10

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

TPI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

TPI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015