DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor, dengan sistematika : Ketentuan Umum; Kewenangan Pemerintah Daerah; Hak, Kewajiban dan tanggungjawab investor/ masyarakat; Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi; Bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang diberikan; Jenis Usaha atau Kegiatan Investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi; Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi; Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam Melakukan Investasi; Evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi; Penghargaan; Pendanaan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan tetap memberikan perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil dan/atau Koperasi serta guna meningkatkan daya saing ekonomi dalam menghadapi era perdagangan bebas perlu adanya suatu sistem regulasi mengenai Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian (Lembaga Negar Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3502);

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4866);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
14.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 tentang perubahaan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 118);
15.Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
16.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
17.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
18.Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 5);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau Badan.
7.Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar dimasa depan.
8.Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada investor dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal didaerah.
9.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dariPemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
10.Pemberian Kemudahan Investasia dalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
11.Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
13.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
16.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
17.Koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip komperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
18.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
19.Tim Penilai adalah tim verifikasi penilaian pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang melakukan verifikasi, menilai, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menarik kegiatan penanaman Modal di Daerah dalam rangka menciptakan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
b.memberikan stimulus bagi investor;
c.menciptakan lapangan kerja;
d.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
e.meningkatkan kemampuan daya saing Daerah;
f.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari baik dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
h.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.hak, kewajiban dan tanggung jawab Investor;
c.kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian KemudahanInvestasi;
d.bentuk Insentif dan/atau kemudahan Investasi yang diberikan;
e.jenis Usaha atau kegiatan Investasi yang memperoleh Insentif dan/atau kemudahan Investasi;
f.tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
g.jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan Investasi;
h.evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
i.penghargaan;
j.pendanaan; dan
k.sanksi administrasi.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor.
(2)Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB INVESTOR/MASYARAKAT

Pasal 6

(1)Investor berhak untuk mendapatkan:
1. a.kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
2. b.informasi dan pelayanan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi;
3. c.Insentif dan/atau kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang telah diterapkan;
4. d.layanan terkait, proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap Investasi di Daerah; dan
5. e.informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan Insentif dan/atau kemudahan Investasi.
(2)Investor wajib:
1. a.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. b.melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
3. c.membuat laporan tentang penggunaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
4. d.menghormati dan menghargai tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi;
5. e.mematuhi peraturan yang ditetapkan mengenai pedoman Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
(3)Setiap Investor bertanggung jawab:
1. a.menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Investasi;
2. b.menangggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Investoryang menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Investasi;
3. c.menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara;
4. d.menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial dan budaya masyarakat setempat;
5. e.menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja ; dan
6. f.turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pasal 7

(1)Masyarakat berhak untuk mendapatkan:
1. a.informasi tentang mekanisme pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi;
2. b.akses kemitraan dengan Investor sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
3. c.layanan terkait pengembangan kemitraan; dan
4. d.Informasi tingkat perkembangan kemitraan Daerah.
(2)Masyarakat wajib:
1. a.menyampaikan laporan perkembangan kemitraan dengan Investor kepada Pemerintah Daerah, melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. b.mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku;
(3)Setiap Masyarakat bertanggung jawab:
1. a.menjamin modal yang tersedia bersumber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang usahanya;
2. b.menciptakan kondisi iklim usaha dan kemitraan yang sehat, dengan menghindari praktek monopoli dan hal lain yang merugikan pelaku usaha lainnya;
3. c.menjunjung tinggi kearifan lokal dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial dan budaya; dan
4. d.mengutamakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja.

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 8

(1)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi diperuntukkan bagi Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria dalam hal:
1. a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
2. b.menyerap tenaga kerja lokal sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan Investor;
3. c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
4. d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5. e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
6. f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
7. g.pembangunan infrastruktur;
8. h.melakukan alih teknologi;
9. i.melakukan Industri pionir/anchor;
10. j.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
11. k.bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil dan/atau Koperasi;
12. l.industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
13. m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah;
14. n.berorientasi ekspor;
15. o.melakukan reinvestasi di Daerah dari laba yang didapat; dan/atau
16. p.kriteria lain sesuai kebutuhan Daerah.
(2)Pemenuhan kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi diperuntukkan bagi Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI YANG DIBERIKAN

Pasal 9

(1)Pemberian Insentif dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan Pajak Daerah;
2. b.pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah;
3. c.pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Kecildan/atau Koperasi di Daerah;
4. d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil dan/atau Koperasi di Daerah;dan/atau
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecildan/atau Koperasi di Daerah.
(2)Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang Modal;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui PTSP;
6. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. g.kemudahan Investasi langsung konstruksi;
8. h.kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
9. i.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
10. j.kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. l.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
13. m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
(3)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Bentuk Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 10

Pemerintah Daerah memperioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2019