DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Ari Limbah Domestik Melipti: KETENTUAN UMUM, PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK, PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT, PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT, PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN AIR LIMBAH DOMESTIK, PENGANGKUTAN AIR LIMBAH DOMESTIK, PENYELENGGARA, KEWAJIBAN, LARANGAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, ANGGARAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, SANKSI ADMINISTRASI, KETENTUAN PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas air limbah domestik seiring meningkatnya pembangunan disegala bidang perlu diatur dan difasilitasi pengelolaannya;
c.bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf d dan huruf c angka 4 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Lembaran Negara Repubilik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Repubilik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Repubilik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Undang-Undang Nomor 37 Tahun Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Repubilik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Repubilik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Repubilik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubilik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubilik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
23.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
24.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/ 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah dan kecamatan.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6.Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
7.Orang adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat termasuk masyarakat termasuk masyarakat hukum adat, badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Air adalah semua air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
10.Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair yang tidak dimanfaatkan kembali.
11.Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman/real estate, rumah makan/restaurant, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
12.Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan air limbah domestik.
13.Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal yang selanjutnya disebut IPAL Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik secara terpadu dari air suatu wilayah sehingga memenuhi baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan.
14.Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat adalah suatu sistem jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah kesuatu tempat pengolahan.
15.Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
16.Tangki septik individual adalah tempat pengolahan air limbah domestik yang digunakan untuk rumah tangga sendiri tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan komunal atau terpusat.
17.Tangki septik komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik terpisah dengan jaringan perpipaan terpusat yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga.
18.Badan Air adalah tempat atau wadah di atas permukaan daratan yang berisi dan/atau menghasilkan air, yaitu rawa, danau, sungai, waduk dan saluran air.
19.Baku Mutu Air Limbah adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
20.Izin adalah izin pembuangan air limbah yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
21.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pengelolaan Air Limbah Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

(1)Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan dengan asas keterpaduan, tanggung jawab pemerintah, kemanfaatan, keberlanjutan, efektivitas dan partisipatif.
(2)Tujuan pengelolaan air limbah domestic adalah:
1. a.terkendalinya pembuangan air limbah;
2. b.terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya; dan
3. c.meningkatnya upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

BAB II

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 3

(1)Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan melalui sistem pengolahan air limbah setempat maupun terpusat.
(2)Sistem pengolahan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat.
(3)Sistem pengolahan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.
(4)Pengolahan lumpur tinja hanya dapat dilakukan di instalasi pengolahan yang dikelola oleh Unit Kerja yang bertugas mengelola Air Limbah Domestik.
(5)Lumpur tinja harus diolah sampai menghasilkan efluen (air buangan) yang memenuhi baku mutu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
(6)Dinas berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja fasilitas pengolahan lumpur tinja secara berkala.
(7)Hasil olahan lumpur tinja dapat dimanfaatkan sebagai media penyubur tanaman.
(8)Pembentukan UPT Pengelolaa Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Pengolahan dan pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas tangki septic individual, tangki septic komunal dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal.
(2)Petunjuk teknis pembuatan septic tank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Jaringan pengumpul pada Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah jaringan perpipaan yang terdiri dari pipa persil/sambungan rumah, pipa servis, pipa lateral/tersier, pipa cabang/sekunder, dan pipa induk/primer sebagai sistem terpadu yang bermuara di IPAL terpusat.
(2)Pipa persil/sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saluran yang menyalurkan air limbah dari rumah penduduk, bangunan umum dan sebagainya ke pipa servis.
(3)Pipa servis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saluran yang menampung air limbah dari pipa persil ke pipa lateral/tersier.
(4)Pipa lateral/tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saluran yang menampung air limbah dari pipa servis ke pipa cabang/sekunder.
(5)Pipa cabang/sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saluran yang menampung air limbah dari pipa lateral/tersier ke pipa induk/primer.
(6)Pipa induk/primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saluran yang menampung air limbah dari pipa cabang/sekunder ke IPAL terpusat.

BAB III

PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT

Pasal 6

(1)Setiap Orang pada wilayah yang karena kondisi dan pertimbangan tertentu tidak dapat memanfaatkan jaringan air limbah domestik, diharuskan membuat instalasi pengolahan air limbah setempat berupa tangki septik komunal atau IPAL komunal.
(2)Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, diperbolehkan membuat tangki septik individual sepanjang secara teknis sanitasi memungkinkan.
(3)Ketentuan teknis tangki septik individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
1. a.terletak di lokasi yang:
  1. 1.memiliki jarak yang aman terhadap lokasi pemenfaatan air tanah dangkal;
  2. 2.mampu dijangkau oleh peralatan penyedotan lumpur tinja; dan
  3. 3.tidak tertutup oleh bangunan ruangan diatasnya.
2. b.menggunakan material atau sistem sambungan yang kedap air, kuat dan tidak bocor;
3. c.memiliki bagian inlet, bagian outlet dan pipa ventilasi;
4. d.memiliki lubang akses yang dilengkapi dengan penutup yang dapat dibuka; dan
5. e.ketentuan teknis lain yang ditetapkan Dinas.
(4)Ketentuan administratif tangki septik individual adalah sebagai berikut:
1. a.memiliki IMB, baik yang berlaku untuk bangunan utamanya maupun yang berlaku khusus untuk unit setempat tersebut;
2. b.memiliki pihak yang bertanggungjawab terhadap keutuhan, keberfungsian dan kinerja unit setempat;
(5)Pada wilayah yang dekat dengan badan air, masyarakat harus membangun IPAL komunal apabila lahan memungkinkan.
(6)Paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan, semua tangki septik individual di Daerah sudah harus memenuhi ketentuan teknis dan administratif.

Pasal 7

(1)Pembangunan instalasi pengolahan Air Limbah Setempat menjadi tanggung jawab penggunanya.
(2)Dalam kondisi tertentu, Pemerintah Daerah dapat membangun instalasi Pengolahan Air Limbah Setempat beserta jaringannya, seluruhnya atau sebagian.
(3)Pekerjaan pembangunan instalasi Pengolahan Air Limbah Setempat dilaksanakan oleh pemohon dan/atau pihak ketiga dengan pengawasan dari Dinas.
(4)Dalam jangkauan tertentu masyarakat wajib menyalurkan Air Limbah Domestiknya ke dalam instalasi pengolahan air limbah setempat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kapasitasnya.
(5)Masyarakat wajib melaporkan kepada Dinas apabila akan membangun atau menyambung instalasi pengolahan Air Limbah Setempat.
(6)Tata cara pelaporan membangun atau menyambung Instalasi Pengolahan Air Limbah Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT

Pasal 8

(1)Setiap Orang yang terjangkau Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat harus menyalurkan Air Limbah Domestik ke jaringan Air Limbah terpusat.
(2)Penyambungan Air Limbah Domestik kejaringan Air Limbah Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan izin dari Dinas.
(3)Penyambungan pada jaringan Air Limbah Terpusat dapat dikerjakan oleh Dinas atau pihak ketiga yang mempunyai kemampuan teknis dengan pengawasan dari Dinas.
(4)Pembiayaan penyambungan pada jaringan Air Limbah Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pemohon
(5)Prosedur pengajuan izin penyambungan Air Limbah Domestik kejaringan Air Limbah Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 9

(1)Pemeliharaan pipa persil/sambungan rumah, pipa servis dan kelengkapan pendukung dalam Pengolahan Air Limbah Domestik menjadi tanggung jawab pengguna.
(2)Operasional dan pemeliharaan Tangki Septik Individual, Tangki Septik Komunal dan IPAL Komunal menjadi tanggung jawab pengguna.

Pasal 10

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan sistem pengolahan Air Limbah Terpusat pada Pipa Persil/Sambungan Rumah dan Pipa Servis termasuk kelengkapan pendukungnya.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015