DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dengan Sistematika;Ketentun Umum;Maksud dan tujuan;Nama, Obyek dan Subyek Retribusi;Golongan;Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;Stuktur dan Tarif Retribusi;Wilayah Pemungutan;Tata Cara Pemungutan;Tata Cara Pembayaran Retribusi;Tata Cara Penagihan Retribusi;Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan;Tata Cara Perhitungan Pengembalian dan Kelebihan Pembayaran Retribusi;Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;Pembukuan dan Pemeriksaan;Keberatan;Pemanfaatan;Ketentuan Pidana;Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dinamika dan perkembangan komoditi peternakan yang beredar dan diperdagangkan harus dijamin kualitasnya, terutama bagi keamanan dan keselamatan 2 konsumen dari bahaya bahan- bahan aktif dan mikroorganisme yang terkandung didalamnya sebagai akibat dari perlakuan selama proses produksi penyimpanannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765 ) dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 3 Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 4 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 5 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik 6 Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 7 Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
16.Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri 8 Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13) yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10) ; 9 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT dan BUPATI TANAH LAUT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 10
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabuapten Tanah Laut.
4.Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6.Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut.
7.Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut.
8.Hewan/ternak potong adalah hewan/ternak untuk dipotong yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, unggas dan hewan lain yang dagingnya lazim dikonsumsi.
9.Rumah Potong Hewan, selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan atau komplek dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi umum.
10.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 11 pribadi atau Badan.
11.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip- prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13.Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaaan post mortem.
14.Pemeriksaan Ante Mortem adalah pemeriksaan/ pengujian Kesehatan Ternak sebelum dipotong.
15.Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan pengujian daging dari ternak setelah dipotong.
16.Daging Beku adalah daging yang dibekukan dengan suhu sekurang-kurangnya minus 100C.
17.Limbah Peternakan adalah buangan dari proses peternakan dapat berupa limbah cair maupun padat.
18.Dokter Hewan adalah seseorang yang memiliki 12 pengetahuan dan keahlian khusus serta berijazah kedokteran hewan.
19.Dokter Hewan yang berwenang adalah Dokter Hewan yang masih aktif bekerja pada Pemerintah Kabupaten.
20.Penampungan ternak sapi dan kerbau adalah bangunan yang berfungsi untuk menampung sementara sapi dan kerbau sebelum hewan tersebut dipotong.
21.Penampungan Unggas adalah adalah bangunan yang berfungsi untuk menampung sementara Unggas sebelum unggas tersebut dipotong.
22.Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Tanah Laut.
23.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
25.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya 13 disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta 14 menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Memberi pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, dan kewenangan yang diberikan oleh Perundang undangan demi kepastian hukum.

Pasal 3

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan 15 dipungut retribusi atas jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan daging, pemakaian kandang, tempat pemotongan, dan peralatan/fasilitas rumah potong hewan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola BUMN, BUMD dan pihak swasta.
(3)Subyek Pelayanan adalah setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan daging, pemakaian kandang, tempat pemotongan dan peralatan/fasilitas rumah potong hewan milik Pemerintah Daerah. 16

BAB IV

GOLONGAN

Pasal 6

Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

BAB VI

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip penetapan tarip retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan kepada tujuan memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi, pembangunan, perawatan Rumah Potong Hewan, kebersihan, pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. 17

BAB VII

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1)Setiap orang atau badan usaha yang memanfaatkan fasilitas milik pemerintah Kabupaten dipungut retribusi.
(2)Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : TARIF RETRIBUSI PELAYANAN DI BIDANG PETERNAKAN No JENIS PELAYANAN TARIF Retribusi Rumah Potong Hewan

1.Pemotongan di Rumah Potong Hewan (RPH) Rp. 25.000, - /ekor;
2.Pemotongan di Rumah Potong Unggas (RPU) Rp. 250, /ekor;
3.Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Rumah Potong Hewan (RPH) Rp. 10.000, - /ekor;
4.Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Rumah Potong Unggas (RPU) Rp. 100, - /ekor; 18
5.Sewa Kandang Hewan Rp. 1.000,- / hari perekor atau Rp.150.0 00 /bulan perpetak;

Pasal 10

(1)Hewan yang dipotong di rumah potong hewan untuk keperluan upacara keagamaan dan/atau adat, dikenakan retribusi pemeriksaan kesehatan hewan/ternak sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2).
(2)Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : TARIF RETRIBUSI PELAYANAN DI BIDANG PETERNAKAN No JENIS PELAYANAN TARIF Retribusi Rumah Potong Hewan

1.Pemotongan di Rumah Potong Hewan (RPH) Rp. 12.500, - /ekor;
2.Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Rumah Potong Hewan (RPH) Rp. 5.000, - /ekor; 19

(3)Untuk pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik harus menunjukan surat keterangan kepemilikan dari instansi yang berwenang.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…