DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 24 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Perangkat Desa, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Pengangkatan Perangkat Desa; 3. Larangan Perangkat Desa; 4. Pemberhentian Perangkat Desa; 5. Kekosongan Jabatan Perangkat Desa; 6. Unsur Staf Perangkat Desa; 7. Mutasi Jabatan; 8. Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa; 9. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; 10. Kesejahteraan Aparatur Desa; 11. Pembinaan dan Pengawasan; 12. Sanksi Administratif; 13. Anggaran; 14. Ketentuan Lain-Lain; 15. Ketentuan Peralihan; 16. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 16

(1)Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2)Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara. 27
(3)Pemberhentian Sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(4)Pemberhentian Sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
2. b.dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
3. c.tertangkap tangan dan ditahan; dan
4. d.melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
(5)Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
(6)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah berusia 60 (enam puluh) tahun, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan nama baiknya direhabilitasi oleh Kepala Desa.
(7)Selama Perangkat Desa sedang dalam pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tugas Perangkat Desa dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan 28 kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

Pasal 17

Ketentuan mengenai mekanisme pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme Pemberhentian Sementara Perangkat Desa.

Pasal 18

(1)Dalam hal Kepala Desa sedang dalam pemberhentian sementara, pemberhentian sementara Perangkat Desa selain Sekretaris Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa.
(2)Dalam hal Kepala Desa sedang dalam pemberhentian sementara, pemberhentian sementara Sekretaris Desa dilakukan oleh Camat.
(3)Dalam hal Sekretaris Desa sedang dalam pemberhentian sementara, pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat.
(4)Pemberhentian sementara sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(5)Selama Perangkat Desa sedang dalam pemberhentian sementara, tugas Perangkat Desa dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia. 29
(6)Dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Sekretaris Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
(7)Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)ditetapkan oleh Camat dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

BAB V

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 19

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
(2)Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
(3)Dalam hal Kepala Desa sedang dalam pemberhentian sementara, maka pelaksana tugas sebagaimana 30 dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati mealui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
(4)Dalam hal Sekretaris Desa sedang dalam pemberhentian sementara atau terjadi kekosongan jabatan, maka pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Camat dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
(5)Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
(6)Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan cara :
1. a.mutasi jabatan antar Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa; dan
2. b.penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
(7)Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikonsultasikan dengan Camat. 31

BAB VI

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 20

(1)Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
(2)Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 21

Ketentuan mengenai pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengangkatan unsur Staf Perangkat Desa.

Pasal 22

Ketentuan mengenai larangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap larangan unsur Staf Perangkat Desa. 32

Pasal 23

Ketetentuan mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberhentian unsur Staf Perangkat Desa.

BAB VII

MUTASI JABATAN

Pasal 24

(1)Kepala Desa dapat melakukan mutasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2)Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
(3)Mutasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.mutasi jabatan antar Perangkat Desa; dan
2. b.mutasi jabatan antar unsur Staf Perangkat Desa.
(4)Perangkat Desa yang dimutasi menjadi Kepala Dusun harus bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan.
(5)Camat memberikan rekomendasi tertulis mengenai mutasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 33
(6)Berdasarkan rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa menetapkan mutasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Desa.

Pasal 25

Mutasi jabatan antar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a dengan ketentuan Perangkat Desa dimaksud telah menduduki jabatan terakhirnya paling singkat 1 (satu) tahun.

BAB VIII

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 26

Pakaian dinas dan atribut Perangkat Desa ditetapkan dengan peraturan bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…