DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut No. 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 November 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Perangkat Desa terdiri atas: sekretariat desa; pelaksana kewilayahan; dan pelaksana teknis. Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Undang– Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 4 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT dan BUPATI TANAH LAUT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA DAN BADAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 6 dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan dalam negeri.
5.Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanah Laut.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 7
12.Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah unsur pembantu Kepala Desa.
13.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 11.Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu adalah proses pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan Badan Permusyawaratan Desa melalui Kepala Desa.

BAB II

PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa terdiri atas:
1. a.sekretariat desa;
2. b.pelaksana kewilayahan; dan
3. c.pelaksana teknis. 8
(2)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

(1)Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
(3)Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 4

(1)Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 5

(1)Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
(3)Ketentuan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan dengan 9 Peraturan Bupati yang berpedoman dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
b.Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
c.Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
d.rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan :

a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
c.terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat 10 tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
d.berbadan sehat; dan
e.bebas dari narkoba.

Pasal 8

Calon Perangkat Desa wajib memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi :

a.fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
b.fotocopy akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
c.surat pernyataan bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan;
d.kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Desa atau penjabat Kepala Desa setempat;
e.surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas setempat atau rumah sakit umum daerah kabupaten;
f.surat keterangan bebas dari narkoba dari puskesmas setempat atau rumah sakit umum daerah kabupaten; dan
g.pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dasar Merah. 11

Pasal 9

(1)Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 10

(1)Perangkat Desa berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan.
(2)Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.berhalangan tetap;
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
4. d.melanggar larangan sebagai perangkat Desa. 12
(3)Pemberhentian Perangkat Desa tidak sah apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 11

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
b.camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
c.rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…