DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 96

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; 3. Antisipasi Dini; 4. Pencegahan; 5. Rencana Aksi Daerah; 6. Larangan; 7. Upaya Khusus; 8. Penanggulangan dan Rehabilitasi; 9. Pembinaanm dan Pengawasan; 10. Tim Terpadu; 11. Peran Serta Masyarakat; 12. Penghargaan; 13. Pendanaan; 14. Sanksi Administratif; 15. Penyidikan; 16. Sanksi Pidana; 17. Ketentuan peralihan; dan 18. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Tanah Laut sebagai pusat pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pertambangan, dan daerah pesisir memiliki tingkat lalu lintas manusia yang sangat tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan yang sangat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
c.bahwa Pencegahan dan Pemberantasan Penanggulangan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya bukan semata-mata tanggung jawab dan hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, menyebutkan 3 bahwa Bupati melakukan fasilitasi di Daerah dan menyusun Peraturan Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 4 Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention AgainstIllicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 5 Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah 6 diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 7 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6573);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan 8 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 9 Nomor 5772);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 10 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 11 11 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
19.Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/ XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
22.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 12 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Lembaran DaerahProvinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor17);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT dan BUPATI TANAH LAUT MEMUTUSKAN: MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA. 13

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6.Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut P4GNPN adalah segala upaya, usaha, atau tindakan dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerja sama dengan pihak terkait. 14
7.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
9.Lembaga Pemerintah di Daerah adalah instansi vertikal yang ada di Kabupaten Tanah laut.
10.Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut.
11.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis 15 maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
14.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
15.Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
16.Zat Adiktif Lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan psikoaktif.
17.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
18.Pemberantasan adalah proses, cara, perbuatan memberantas dalam hal ini adalah memberantas narkoba.
19.Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan 16 narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di masyarakat melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
20.Peredaran Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya adalah setiapkegiatanatau serangkaiankegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan.
21.Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
22.Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya baik secara fisik maupun psikis.
23.Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif tanpa hak atau melawan hukum.
24.Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill, dan lain-lain.
25.Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum. 17
26.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
27.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
28.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
29.Rumah Kos/Tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
30.Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang 18 lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
31.Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut.
32.Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut.
33.Media Massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut.
34.Pihak Berwenang adalah pihak yang mempunyai/mendapat hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu dalam hal ini adalah Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), dan Instansi/Lembaga Hukum Lainnya yang berkedudukan di Kabupaten Tanah Laut.
35.Tes Urin atau Urinalisis adalah pemeriksaan untuk menganalisis kondisi fisik, kimiawi, dan mikroskopik urin guna mengevaluasi berbagai komponen dalam urin dalam hal ini adalah kandungan Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19
36.Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
37.Minuman Beralkohol Campuran/Oplosan adalah Minuman Beralkohol yang dibuat dan dicampur dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alkohol (C2H5OH) dan/atau metil alkohol (CH3OH) atau bahan berbahaya lainnya.

Pasal 2

Fasilitasi P4GNPN berasaskan:

a.keagamaan;
b.keadilan;
c.pengayoman;
d.kemanusiaan;
e.kesehatan;
f.ketertiban;
g.perlindungan;
h.keamanan;
i.nilai-nilai ilmiah;
j.kepastian hukum;
k.kemitraan; dan
l.kearifan lokal. 20

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya P4GNPN agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan di Daerah;
b.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman P4GNPN;
c.membangun partisipasi masyarakat dan Pemerintah Desa untuk turut serta dalam upaya P4GNPN; dan
d.menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan P4GNPN.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
b.antisipasi dini;
c.pencegahan;
d.rencana aksi Daerah;
e.larangan;
f.upaya khusus;
g.penanggulangan dan rehabilitasi;
h.pembinaan dan pengawasan;
i.tim terpadu;
j.peran serta masyarakat;
k.penghargaan; 21
l.pendanaan;
m.sanksi administratif;
n.penyidikan; dan
o.sanksi pidana.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam P4GNPN adalah:

a.memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang P4GNPN;
b.melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
c.memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d.melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam P4GNPN meliputi:

a.menetapkan pedoman operasional dalam upaya P4GNPN; 22
b.menetapkan tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah; dan
c.mengatur dan mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta, dan masyarakat.

BAB III

ANTISIPASI DINI

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini, terhadap segala P4GNPN.
(2)Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.memasang himbauan menjauhi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca, baik di lingkungan Satuan Pendidikan, lingkungan kantor Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan fasilitas umum lainnya;
2. b.melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika;
3. c.memberikan edukasi kepada keluarga, pelajar, dan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika; dan 23
4. d.membangun sarana prasarana pusat informasi dan edukasi tentang P4GNPN.

BAB IV

PENCEGAHAN

Pasal 8

Upaya P4GNPN dilaksanakan melalui kegiatan:

a.penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika;
b.pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui Satuan Pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika;
c.peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika;
d.peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika; 24
e.memberikan upaya khusus bagi pemakai pemula Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika; dan
f.melakukan kegiatan Tes Urin.

Pasal 9

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui:

a.keluarga;
b.Satuan Pendidikan;
c.masyarakat;
d.Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah, DPRD, dan Pemerintahan Desa;
e.badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan; dan
f.media massa di Daerah.

Pasal 10

Upaya Pencegahan melalui keluarga antara lain:

a.memberi pendidikan keagamaan;
b.meningkatkan komunikasi antar anggota keluarga;
c.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika; 25
d.membangun partisipasi keluarga untuk turut serta dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika;
e.menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika;
f.melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika;
g.memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika; dan
h.apabila ada anggota keluarga yang terindikasi pecandu atau penyalahguna Narkotika melaporkan untuk mendapat layanan rehabilitasi.

Isi peraturan

Teks96PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019