DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 152

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Keanggotaan Bpd; 3. Kelembagaan Bpd; 4. Fungsi dan Tugas Bpd; 5. Hak, Kewajiban Dan Wewenang Bpd; 6. Peraturan Tata Tertib Bpd; 7. Pembinaan dan Pengawasan; 8. Pendanaan; 9. Ketentuan Lain-Lain; 10. Ketentuan Peralihan; 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan jumlah keanggotaan BPD berdasarkan jumlah penduduk Desa setempat;

c.menetapkan wilayah pemilihan;
d.menetapkan jumlah anggota BPD dari masing- masing wilayah pemilihan;
e.melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD; 17
f.menetapkan bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, dengan Keputusan Panitia Pemilihan BPD;
g.menyusun dan mengajukan rencana biaya pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa yang dibebankan pada APBDesa;
h.membuat Berita Acara pelaksanaan pengisian anggota BPD;
i.melaporkan pelaksanaan hasil pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa; dan
j.melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengisian anggota BPD.

Pasal 13

(1)Panitia Pemilihan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
(3)Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. 18

Pasal 14

(1)Mekanisme pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan dengan cara calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(2)Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.
(3)Unsur wakil masyarakat yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang memenuhi syarat dan terdaftar dalam daftar pemilih.
(4)Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
1. a.warga Negara Indonesia;
2. b.penduduk Desa yang bersangkutan;
3. c.berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan atau sudah/pernah menikah;
4. d.bertempat tinggal di wilayah Desa yang bersangkutan;
5. e.tidak sedang terganggu jiwanya; dan
6. f.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(5)Mekanisme pengisian keanggotaan BPD melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 19

Pasal 15

(1)Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh Panitia Pemilihan BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan BPD.
(2)Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan BPD pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 16

(1)Persyaratan calon anggota BPD adalah :
1. a.warga Negara Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
5. e.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
6. f.bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa; 20
7. g.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
8. h.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
9. i.bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
10. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
11. k.tidak pernah sebagai Anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan.
(2)Kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. c.fotokopi akta kelahiran/surat keterangan lahir atau surat nikah bagi yang sudah/pernah menikah, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. d.fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. e.surat keterangan bukan sebagai Perangkat Desa dari Kepala Desa yang bersangkutan;
6. f.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; 21
7. g.surat keterangan bertempat tinggal/surat keterangan domisili di wilayah pemilihan dari Kepala Desa yang bersangkutan;
8. h.pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dasar merah; dan
9. i.surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Pasal 17

(1)Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
(2)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
(3)Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD. 22

Pasal 18

(1)Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
(2)Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 19

(1)Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut : ”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang- undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 23

Pasal 20

Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) adalah Wakil Bupati atau Camat yang bersangkutan.

Pasal 21

(1)Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
(2)Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama :
1. a.Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
2. b.Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
3. c.Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; atau
4. d.Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
(3)Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji. 24

Pasal 22

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan/atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), harus mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

(1)Anggota BPD berhenti karena :
1. a.meninggal dunia;
2. b.mengundurkan diri; atau
3. c.diberhentikan.
(2)Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
1. a.berakhir masa keanggotaan;
2. b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
4. d.tidak melaksanakan kewajiban;
5. e.melanggar larangan sebagai anggota BPD;
6. f.melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD; 25
7. g.dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8. h.tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut- turut tanpa alasan yang sah;
9. i.adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
10. j.bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan;
11. k.ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; dan/atau
12. l.ditetapkan sebagai Perangkat Desa.

Isi peraturan

Teks152PDFHirarki

Memuat teks peraturan…