DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019

Nomor: 08
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Penataan Toko Swalayan dan Minimarket bertujuan untuk: 1. Memberikan perlindungan kepada Toko Eceran, Pasar Rakyat, UMKM dan koperasi; 2. Memberdayakan Toko Eceran, pasar rakyat pada umumnya, mikro, kecil, menengah, serta koperasi, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya; 3. Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan Toko Eceran, Pasar Rakyat, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada; 4. Mendorong terselenggaranya kemitraan antara pelaku Toko Eceran, Pasar Rakyat, UMKM dan koperasi dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan; dan 5. Mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Toko Eceran, Pasar Rakyat, UMKM dan koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata perdagangan dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M- DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka perlu mengatur mengenai penataan Toko Swalayan dan Minimarket;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka untuk pelaksanaannya perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Toko Swalayan dan Minimarket; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4.Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5.Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6.Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
12.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M- DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 162, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 65); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN DAN MINIMARKET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTanggamus.
6.Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjual.
7.Toko eceran adalah rumah atau tempat usaha perorangan berupa warung atau toko yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari.
8.Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara,dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
9.Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, atau pun grosir yang berbentuk perkulakan.
10.Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
11.Izin Usaha toko swalayan adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko swalayan minimarket yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten setempat.
12.Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko swalayan disuatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasai yang ada.
13.Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
14.Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
15.Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
16.Jalan lokal adalah jalan umum, yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
17.Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
18.Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk perkembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
19.Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
20.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang selanjutnya disebut CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik, bersama para pihak yang terkait utamanya masyarakat di sekeliling dan lingkungan sosial dismana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya.
21.Pembekuan izin adalah pelarangan pengunaan izin usaha bersifat sementara dan dapat di berlakukan kembali setelah tidak terbukti melakukan pelanggaran dan atau tindak pidana sesuai dengan keputusan Badan Peradilan yang telah berkuatan tetap.
22.Pencabutan izin adalah pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah ditetapkan oleh badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB II

PENATAAN

Pasal 2

Penataan Toko Swalayan dan Minimarket dilaksanakan berdasarkan atas asas:

a.kepastian hukum;
b.adil dan sehat;
c.keamanan berusaha;
d.akuntabel dan transparansi;
e.kemitraan;
f.berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Penataan Toko Swalayan dan Minimarket bertujuan untuk:

a.memberikan perlindungan kepada Toko Eceran, Pasar Rakyat, UMKM dan koperasi;
b.memberdayakan Toko Eceran, pasar rakyat pada umumnya, mikro, kecil, menengah, serta koperasi, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya;
c.mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan Toko Eceran, Pasar Rakyat, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada;
d.mendorong terselenggaranya kemitraan antara pelaku Toko Eceran, Pasar Rakyat, UMKM dan koperasi dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan; dan
e.mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Toko Eceran, Pasar Rakyat, UMKM dan koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata perdagangan dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1)Pendirian toko swalayan dan minimarket wajib :
1. a.memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, pasar pekon, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
2. b.memperhatikan peraturan dan jarak pendirian toko swalayan dengan pasar rakyat dan/atau pasar pekon yang telah ada sebelumnya;
3. c.menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60m (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan toko swalayan;
4. d.menyediakan fasilitas yang menjamin toko swalayan yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
(2)Jarak pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan jarak tempat usaha sebagai berikut :
1. a.Untuk minimarket adalah paling dekat 500 m (lima ratus meter) dari pasar rakyat, pasar pekon dan usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri;
2. b.Untuk supermarket atau departement store adalah paling dekat 1.500 m (seribu lima ratus meter) dari pasar rakyat dan usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri dan usaha kecil sejenisnya;
3. c.Hypermarket atau perkulakan berjarak paling dekat 2.500 m (dua ribu lima ratus meter) dari pasar rakyat, pasar desa dan usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri dan usaha kecil sejenisnya.
(3)Penyediaan area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola toko swalayan dengan pihak lain.

Pasal 5

(1)Pendirian Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan selain Minimarket wajib memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan, Pasar Rakyat dan UMKM yang berada di wilayah sekitarnya.
(2)Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
2. b.tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
3. c.kepadatan penduduk;
4. d.pertumbuhan penduduk;
5. e.kemitraan dengan UMKM lokal;
6. f.penyerapan tenaga kerja lokal;
7. g.ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM lokal;
8. h.keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
9. i.dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
10. j.CSR.
(3)Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan oleh lembaga independen.
(4)Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i wajib mempertimbangkan:
1. a.lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Toko Eceran dan Pasar Rakyat yang sudah ada sebelumnya;
2. b.iklim usaha yang sehat antara Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Toko Eceran dan Pasar Rakyat;
3. c.aksesibilitas wilayah/arus lalu lintas;
4. d.dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
5. e.perkembangan pemukiman baru.

Pasal 6

(1)Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
(2)Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:
1. a.Hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
2. b.Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
(3)Supermarket dan Department Store :
1. a.Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
2. b.Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
(5)Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.

Pasal 7

Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

Pasal 8

(1)Jam kerja Toko Swalayan dan Mini Market adalah sebagai berikut:
1. a.Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
2. b.Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.
(2)Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 waktu setempat.

BAB III

BATASAN LUAS LANTAI PENJUALAN

Pasal 9

(1)Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:
1. a.Minimarket, kurang dari 400 m (empat ratus meter persegi);
2. b.Supermarket, 400 m2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi);
3. c.Hypermarket, lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi);
4. d.Department Store, lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi); dan
5. e.Perkulakan, lebih dari 5.000 m (lima ribu meter persegi).
(2)Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut:
1. a.Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
2. b.Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
3. c.Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013